Mubadalah.id – Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) menjadi salah satu bagian dari implementasi ajaran Islam yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, dan membentengi perempuan dari kekerasan seksual.
“RUU P-KS ini bertujuan untuk membentengi, menjaga individu (perempuan) dari perilaku kekerasan seksual, maka tentu saja ia selaras dengan semangat Islam sendiri yang rahmah kepada semua makluk hidup, termasuk terhadap perempuaan tentunya,” kata Ketua Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag, kepada Mubaadalahnews, 1 Februari 2019.
Menurut Septi, RUU P-KS tentu sangat sejalan dengan misi Islam yang anti kekerasan dan penuh dengan kerahmatan bagi setiap makhluk dan alam semesta. Karena sejatinya Islam sendiri menghormati hak asasi dan kebebasan manusia.
“Islam menghormati kaum perempuan dan menjaganya melalui kitab suci al-Qur’an untuk memberikan otoritas bagi perempuan agar bisa memutuskan apa yang terbaik bagi diri dan tubuhnya, tanpa tekanan dari siapapun, untuk menjalankan kebaikan dan mengembang tugasnya sebagai khalifah Allah di bumi,” tutur Septi.
Di dalam Islam, manusia pada dasarnya memiliki kebebasan yang sama termasuk kaum perempuan untuk berkembang secara sosial dan agama di masyarakat. Islam secara tegas melarang untuk menciderai kemaslahatan.
Melalui RUU P-KS ini, Septi menyampaikan, perempuan di dalam ataupun di luar hubungan pernikahan akan terbentengi oleh aturan hukum yang memihak atas tubuhnya.
“Karena setiap individu, baik laki-laki ataupun perempuan, punya hak atas tubuhnya untuk tidak dikriminalisasi, dilecehkan, dieksploitasi, dipaksa atau pun dilakukan kekerasan atasnya,” jelasnya.
Oleh karena itu melalui RUU P-KS ini juga, lanjut Septi, seorang anak akan terlindungi dari siapapun termasuk orangtuanya, apabila orangtuanya memaksanya untuk menikah, mengeksplotasi tubuhnya, melakukan kekerasan seksual terhadapnya dan begitupula dengan pasangan suami-istri.
“Melalui RUU P-KS ini Mereka akan terbentengi oleh aturan hukum atas perilaku pasangannya, bila pasangannya melakukan kekerasan, pemaksaan, dan perkosaan yang merendahkan martabat kemanusiaanya,” ungkap BSepti.
Septi berharap, agar RUU P-KS segera disahkan, karena regulasi tersebut sangat penting untuk melindungi masyarakat Indonesia.
“Saya akan mendukung agar RUU P-KS segera disahkan, karena regulasi tersebut dapat melindungi warga negara Indonesia, termasuk generasi muda bangsa dari segala tindakan kekerasan seksual, dan pelakunya dapat dijerat dengan hukuman yang membuat jera,” tutupnya.(RUL)
