Mubadalah.id – Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU P-KS sejalan dengan Pancasila yang sangat menekankan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu RUU P-KS didesak untuk segera disahkan agar korban, perempuan dan anak bisa mendapatkan keadilan dan mendapatkan kehidupan yang baik.
Feminis Olin Monteiro mengatakan, jadi ini yang harus diingat bahwa RUU P-KS sangat berspektif Pancasila. Pada nilai keadilan, tentu keadilan untuk korban, keadilan untuk keluarga juga bagaimana soal keadilan bagi perempuan agar hidupnya bisa lebih baik.
“Jadi kita dari masyarakat sivil selalu mengingatkan bahwa RUU P-KS sangat melindungi dan mendampingi korban. Dan mengurusi korban dengan benar,” kata Olin, saat ditemui setelah acara yang bertajuk “Berbagi Isu Gender dan Perempuan di Cirebon” di Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Majasem, 16 Februari 2019.
Olin menyampaikan, terkait RUU P-KS jelasnya sedang dibuat dan masih ada perdebatan di fraksi-fraksi Komisi VIII di DPR RI. Karena ada kesalahan interpretasi terhadap makna dalam jenis-jenis kekerasan seksual.
“Jadi sebenarnya di fraksi-fraksi itu melihatnya ada permainan kata-kata dan permainan statemen antara tokoh-tokoh yang menganggap bahwa isu-isu moral dan agama itu harus dimasukkan dalam pasal-pasal di UUD,” ungkapnya.
Selain itu, terkait melegalkan perzinaan, menurut Olin, tidak ada pasal yang membicarakan perzinaan ini hanya perbuatan orang yang memang ingin melakukan debat kusir saja.
“Tidak ada pasal itu. Jadi mereka tidak bisa membuktikan jadi tidak ada sama sekali pasal yang ngomongin perzinaan itu mereka memang melakukan debat kusir. Supaya tidak loloskan aja seperti itu. Karena mungkin ada pihak-pihak tertentu yang merasakan bahwa itu tidak cocok dengan nilai-nilan atau moral mereka,” jelasnya.
Women’s March
Menjelang perayaan Hari Perempuan Internasional, Women’s March Jakarta akan menekankan beberapa tuntutan pertama terkait RUU P-KS untuk segera disahkan mendukung. Kedua, terkait RUU perlindungan terhadap pekerja rumah tangga kemudian mengenai tuntutan RUU Masyarakat Adat.
Dewan Penasihat Jakarta Feminist itu juga mengatakan, untuk di Jakarta banyak sekali tuntutan yang penting untuk nanti disampaikan. Karena menurut Olin, ini akan berdampak kepada program-program kedepan. Oleh karena itu, RUU terkait ini sangat didesak bisa segera disahkan.
“Jadi kita sangat mendukung RUU P-KS untuk segera disahkan dan juga kita mendukung RUU perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, juga kita mendukung RUU masyarakat adat yang sedang disusun supaya lebih banyak memasukan persoalan-persoalan khusus perempuan adat di Nusantara,” terangnya.
Selain itu, Olin Juga menyampaikan, sebenarnya masih ada banyak persoalan-persoalan lain. Misalnya persoalan keterwakilan perempuan dalam politik itu juga masih rendah, ini juga masih terus ditingkatkan. Dan juga, lanjut Olin, perubahan dalam pola perekrutan di partai politik agar mempunyai perspektif gender.
Olin mengajak, untuk teman-teman Women’s March Cirebon ikut untuk menyuarakan dan menyelesaikan persoalan yang ada di Cirebon. Karena seperti diketahui di Cirebon pada November 2018, Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis mencatat telah terjadi 137 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Bahkan sebanyak 58 diantaranya kasus kekerasan seksual berupa perkosaan.
“Ini adalah hal fakta yang sudah ada datanya dari WCC Mawar Balqis. Jadi RUU P-KS ini sangat penting untuk disahkan sangat melindungi, mendampingi korban dan mengurusi korban dengan benar. Dan juga untuk kemanusiaan,” pungkasnya. (RUL)
