Mubadalah.id – Ulama fikih berbeda pendapat dalam menjawab pertanyaan, siapakah yang berhak mengawinkan anak perempuan? Lebih jelas lagi, siapa yang berhak mengucapkan ijab dalam perkawinan?
Pendapat pertama yang diwakili oleh Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Zufar, al-Awza’i dan Malik bin Anas dalam satu riwayat, menyatakan bahwa wali tidak berhak mengawinkan anak perempuannya, baik janda maupun gadis dewasa. Yang dimaksud gadis dewasa dalam hal ini adalah mereka yang sudah biligh dan berakal atau dalam bahasa Arab disebut al-bilighah al-‘aqilah.
Yang berhak mengawinkan adalah perempuan mempelai itu sendiri, sekalipun bisa saja ia mewakilkan kepada walinya, Artinya, perempuan memiliki hak penuh untuk menikahi, menikahkan dan melafalkan ungkapan pernikahan.
Di samping didasarkan pada ayat dan hadits, pendapat ini didasarkan pada Pertimbangan tujuan perkawinan. Bagi mereka, tujuan perkawinan memiliki dua sisi, primer dan sekunder.
Tujuan primer (utama) dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual dan kemandirian. Sedangkan tujuan sekunder adalah hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Tujuan primer adalah menjadi hak perempuan sendiri. Sedangkan tujuan sekunder bisa melibatkan hubungan antara perempuan itu dengan keluarganya.
Pada sisi lain pendapat ini mengatakan bahwa perempuan dewasa memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan, seperti perdagangan dan sebagainya. Ini merupakan pandangan yang para ulama sepakati.
Oleh karena itu, adalah logis jika ia juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan urusan pribadinya. Atas dasar itu semua, hak untuk menentukan jodoh dan melakukan perkawinan merupakan hak pribadi perempuan.
Perkawinan yang dilakukan oleh wali, yakni yang ijabnya diucapkan oleh wali, dinyatakan sah, manakala telah mendapatkan persetujuan dari calon mempelai perempuan tersebut. Bahkan perkawinan yang dilakukan oleh wali ini, menurut pendapat ini, dipandang sunnah, baik dan berpahala.
Pendapat Kedua
Pendapat kedua dikemukakan antara lain oleh Imam Syafi’i, Imam Malik bin Anas – menurut riwayat yang lain. Juga oleh Asyhab, Imam Sufyan al-Tsawri, Ishaq bin Rahuyah (Rahawayh), Ibnu Syubrumah dan Ibnu Hazm.
Mereka berpendapat bahwa akad nikah yang ijabnya diucapkan oleh perempuan, baik janda maupun gadis adalah tidak sah. Selain didasarkan pada ayat dan teks hadits, pendapat ini juga mendasarkan pada tujuan perkawinan yang pada hakikatnya adalah pembentukan keluarga yang bahagia.
Akad perkawinan bukanlah semata-mata merupakan wahana bagi kepentingan dua orang mempelai (suami dan istri). Keluarga mereka juga mempunyai peran yang sangat penting. Seorang perempuan, menurut mereka, pada umumnya kurang memiliki kecerdasan dalam hal memilih calon pasangan hidupnya. Sifat emosionalnya lebih menonjol daripada kecerdasan akalnya.
Kondisi ini bisa mengkuatirkan. Boleh jadi dia akan menikah dengan laki-laki yang salah. Untuk mengatasi hal ini, unsur kerelaan perempuan atas calon suaminya sudah cukup sebagai bahan pertimbangan bagi kepentingan perkawinannya. []
