Mubadalah.id – Maraknya pemaksaan menggunakan hijab yang terjadi di dunia pendidikan akhirnya direspon oleh pemerintah dengan dikeluarkannya SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, yang menyatakan kebebasan bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memakai seragam atau atribut tanpa identitas agama apapun di sekolah atau instansi negeri.
SKB 3 Menteri ini menjadi jawaban atas keresahan masyarakat Indonesia yang beragam. Namun sayangnya ada beberapa kelompok yang menolak pemberlakuan kebijakan ini dengan dalih pemerintah menentang penggunaan hijab di lingkungan sekolah. Kelompok ini hanya berfokus pada redaksi pelarangan menggunakan hijab, bukan pada pemaksaan penggunaan hijab bagi kelompok minoritas. Mereka juga cenderung membaca SKB 3 Menteri tidak secara menyeluruh.
Kebijakan ketiga menteri ini bertujuan untuk sekolah dan instansi umum negeri, bukan digeneralisir secara keseluruhan. Adapun kebijakan ini tidak berlaku bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang beragama Islam di Provinsi Aceh, karena harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah Aceh. SKB 3 Menteri ini berusaha memberikan keamanan bagi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
Di samping itu, nilai yang tertuang dalam SKB 3 Menteri ini juga memberi perlindungan bagi masyarakat minoritas, khususnya agar dapat merasa aman bersekolah dan berekspresi di sekolah atau instansi negeri meskipun didominasi oleh masyarakat mayoritas. Penghapusan kewajiban menggunakan hijab di sekolah atau instansi negeri ini berarti menghapus tekanan yang dialami kelompok minoritas tentang standar cara berpakaian.
Dengan adanya peraturan kewajiban menggunakan hijab di sekolah negeri bagi seluruh siswa dan guru, membuat masyarakat yang beragama non Islam merasa didiskriminasi dan tidak diberikan ruang yang sama. Apalagi sekolah negeri tidak berlatar belakang agama apapun, sehingga kewajiban menggunakan hijab di sekolah negeri adalah suatu tindakan intimidasi.
Dari sini kita juga bisa melihat bahwasannya SKB 3 Menteri adalah manifestasi pemerintah yang hadir untuk menyeimbangkan kebebasan beragama dan bernegara. Persoalan belajar atau bekerja yang termasuk hubungan manusia dengan manusia adalah urusan bernegara. Sedangkan, persoalan meyakini dan melakukan syariat tertentu, dalam hal ini misalnya penggunaan hijab, termasuk hubungan manusia dengan Tuhan adalah urusan beragama.
Persoalan bernegara adalah concern seluruh warganya, tetapi persoalan beragama adalah concern tiap individu. Kewajiban menggunakan hijab di dunia pendidikan merupakan persoalan bernegara yang dicampuradukkan dengan persoalan beragama. Hal ini menjadikan kedua hal tersebut tidak seimbang bahkan sebagai bentuk tindakan eksklusif dan intoleran karena sifatnya memaksakan suatu hal yang masuk ranah privasi seseorang. Adapun urusan agama yang diatur pemerintah sifatnya melindungi dan memfasilitisi setiap penganut agama untuk bebas meyakini ajarannya.
Kehadiran SKB 3 Menteri ini adalah upaya untuk menjadi warga negara yang baik dengan menghormati dan memberikan ruang yang aman dan sama terhadap kelompok minoritas. Dalam hal ini, kita juga bisa berkaca dari sejarah terbentuknya Negara Indonesia yakni pada Piagam Jakarta yang diamandemen pada sila pertama.
“Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” kemudian diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta itu bukan tanpa alasan. Bukan berarti penghapusan kata Islam di sila itu menandakan anti Islam, tapi Indonesia adalah milik bersama, bagi setiap penganut agama dan kepercayaan.
Jadi, perubahan sila pertama itu untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif dan toleran, seperti halnya SKB 3 Menteri. Selain itu, dengan diluncurkannya kebijakan tersebut menandakan Indonesia yang progresif dalam menyikapi keberagaman. Terlebih dalam prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berbunyi: ‘Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kebudayaan, dan kemajemukan bangsa’.
Menurut Henny Supolo dari Yayasan Cahaya Guru, ia mengungkapkan dalam konferensi pers Indonesia Beragam bahwa sekolah umum negeri pantas menjadi sekolah bhineka. Tempat menyemai banyak keragaman karena memiliki kesempatan mendapatkan peserta didik dengan latar belakang yang berbeda, dan itu adalah hal baik untuk bisa langsung mengimplementasikan nilai toleransi.
“Indonesia mempunyai kekuatan besar dan secara khusus wawasan keragaman kearifan lokal. Seperti di Jawa Barat bisa menggunakan filosofi Silih Asah (saling menajamkan pikiran), Silih Asih (saling mengasuh), dan Silih Asuh (saling mengasuh atau membimbing). Bisa juga menggunakan istilah dari Bugis, Sipakatau (saling memanusiakan), Sipakalebbi (saling menghargai satu sama lain) dan Sipakainge (saling mengingatkan). Atau menggunakan bahasa minang, Lamak di Awak, Katuju di Urang (lakukan hal-hal yang selain menyenangkanmu, juga menyenangkan yang lain).
Kesalingan dalam kearifan lokal yang dimiliki Indonesia, menjadi modal yang luar biasa sebagaimana nilai-nilai lainnya untuk dikenalkan ulang dan dicerminkan dalam keseharian di sekolah” tambahnya. []
