Mubadalah.id – Jakarta – Perwakilan masyarakat Sipil bertemu dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Mayjen TNI Dedi Sambowo, S.IPc, Jumat (8 Juli 2022), lalu. Pertemuan tersebut sekaligus menyerahan berita acara hasil konsolidasi masyarakat sipil terkait Pokja Tematis RAN PE yang membahas keterlibatan masyarakat dalam implementasi RAN PE.
Dalam agenda tersebut, Mayjen TNI Dedi Sambowo, S.IPc yang juga Ketua Kelompok Kerja RAN PE mengapresiasi kerja-kerja masyarakat dalam merespon implemetasi RAN PE terutama mekanisme keterlibatan masyarakat sipil. Belum lama ini, Ketua BNPT mengeluarkan surat keputusan tentang urgensi keterlibatan masyarakat dalam implementasi RAN PE.
”Kami mengapresiasi kerja-kerja dari masyarakat sipil, terutama dalam komitmen dan berkolaborasi dalam penanganan dan pencegahan terorisme,” ungkapnya, dalam agenda tersebut.
Menurutnya, RAN PE mendapatkan respon yang positif sejak sah pada 2021, lalu. Hal lainnya, BNPT telah melakukan sosialisasi kepada kesbangpol se-Indonesia terkait implementasi RAN PE. Dengan adanya berita acara ini, menjadi semangat baru atas kerja kolaborasi dengan masyarakat.
Apresiasi dan Respon Positif
”Pokja tematis yang masyarakat sipil gagas ini akan berada di bawah sekretariat RAN PE dan akan menyegerakan untuk mendapakan SK dari Ketua Kelompok Kerja RAN PE. Adanya berita acara ini gambaran dari mekanisme Pokja RAN PE yang masyarakat gagas. ” terangnya.
Di tempat yang sama, Streering Commite Working Group on Women and CVE (SC WGWC), Ruby Kholifah menegaskan perlu ada keterbukaan dan komitmen bersama yang menjadi modal untuk kerja-kerja kolaborasi. ”Hal ini sebagai langkah nyata untuk mendukung Sekber RAN PE dan Kolaborasi bersama antara masyarakat dengan pemerintah,” tegas yang juga sebagai Direktur Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, Senin (11 Juli 2022)
Dalam agenda tersebut, ia menjelaskan, jika saat ini sudah ada WGWC yang menjadi wadah kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah yang sudah terbentuk sejak 2017, lalu. WGWC menjadi modal dasar agar pemerintah bisa melakukan kerja-kerja kolaborasi dengan masyarakat sipil.
Kawal Implementasi RAN PE
Selain itu, dalam implementasi RAN PE, saat ini WGWC telah mendorong implentasi RAN PE di daerah. Dalam aturan tersebut, mendorong juga keterlibatan perempuan dan masyarakat. Saat ini, Aceh sudah memiliki SK Gubernur dalam implementasi RAN PE. Serta akan hadir di daerah lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
”Tentunya, bentuk aturan di daerah berbagai macam. Tapi, ini menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam implementasi RAN PE,” tegasnya.
Selain itu, keterlibatan daerah dalam implementasi RAN PE ini menjadi komitmen agar aktor negara ikut melakukan pencegahan dan penanganan terorisme. Dengan adannya aturan tersebut, daerah perlu mendapatkan dukungan yang kuat dari nasional guna mengimplementasikan RAN PE.
Di tempat yang sama, SC WGWC lainnya, Debby Affianty mengungkapkan jika terbentuknya Pokja RAN PE yang masyarakat sipil gagas ini sudah melewati beberapa tahap yang gagasan oleh WGWC. ”Dalam berita acara ini juga telah kita buat prinsip kerja dari Pokja Tematis RAN PE, prinsip kelembagaan, fungsi dan mekanisme pelaporan dari masyarakat,” ungkapnya.
Saat ini, untuk pelaporan kerja-kerja penanganan dan pencegahan terorisme di Indonesia dari Pokja Tematis ini akan menggunakan I-Khub dan K-Hub WGWC. Sehingga, pemerintah bisa mengakses juga pelaporan yang masyarakat sipil buat. ”Untuk saat ini, ketua Pokja Tematis RAN PE ini, ketua oleh AMAN Indonesia dan terdapat 13 masyarakat sipil yang menjadi steering commite dari Pokja Tematis RAN PE yang masyarakat usung,” tegasnya.
Mendukung dan Memperkuat Pelaksanaan RAN PE di Daerah
Di tempat yang sama, Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT, Zaim A menegaskan jika apa yang dilakukan masyarakat ini adalah sebuah kemajuan yang perlu diapresiasi bersama. Dirinya juga menegaskan untuk mendukung apa yang masyarakat lakukan.
”Saat ini, kemendagri akan mengeluarkan sebuah surat untuk mendukung dan memperkuat agenda pelaksanaan RAN PE di daerah. Hal itu menjadi bukti dan komitmen daerah agar sinergi dengan pemerintah nasional,” ungkapnya.
Terakhir, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia Pasifik dan Afrika Kemenkopolhukam RI, Ramadhansyah menegaskan, jika apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil adalah kejutan yang sangat baik bagi pemerintah. ”Di mana ada kerja yang sangat cepat dan kerja bersama antara masyarakat sipil dalam merespon RAN PE,” terangnya.
Ia menyakini, dengan adanya dokumen ini terdapat leadership yang sangat dominan untuk merespon kerja bersama dengan pemerintah. Serta hal ini menegaskan jika pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam penanganan dan pencegahan terorisme di Indonesia. Indonesia telah memiliki perjalanan dan bukti kerjasama sama dengan masyarakat sipil dalam agenda implementasi RAN HAM.
”Akan tetapi, dengan adanya Pokja Tematis RAN PE ini menjadi langkah yang baru dalam berkolaborasi dengan masyarakat sipil,” tegasnya. (rilis)
