Mubadalah.id – Hak dan wewenang memukul istri, pada praktiknya didefinisikan dan dimplementasikan tanpa melibatkan partisipasi perempuan, mendengar pengalaman mereka. Apalagi memihak mereka yang sering menjadi korban pemukulan.
Bahkan seringkali hak itu digunakan dengan secara sewenang-wenang: baik dalam tataran konsep dan apalagi pada tataran implementasi.
Sebagian ulama ada yang berpendapat:
“(Dalam menghadapi istri yang nusyuz), seorang suami mengawali dengan nasehat yang lembut, jika tidak bermanfaat maka bisa dengan kata-kata kasar. Kemudian meninggalkan ranjang dan tidak menggaulinya, kemudian dengan berpaling sepenuhnya.”
“Kemudian bisa memukul dengan ringan, seperti tempeleng atau cara lain yang membuatnya merasa terhina dan jatuh martabatnya, kemudian bisa memukul dengan cambuk atau galah atau sejenisnya yang bisa membuatnya sakit dan jera, tetapi tidak boleh mematahkan tulang atau mengucurkan darah. Jika semua itu tidak membuahkan hasil, suami bisa mengikat sang istri ke suatu tempat dengan tali, lalu dipaksa melayani hubungan intim. Karena semua itu adalah hak suami.”
Menolak Pandangan
Dalam konteks pandangan-pandangan fikih yang seperti ini, perspektif perempuan menjadi sebuah keniscayaan. Syekh Muhammad Abu Zahrah, ulama kontemporer dari al-Azhar, dengan mendasarkan pada persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, menolak pandangan fikih dari Abu Hanifah, Ibn Syubrumah, Abu Yusuf dan Muhammad mengenai suami (atau laki-laki) yang tidak boleh di qishash karena kejahatan mencederai istri (perempuan).
Juga menolak pandangan Syihab az-Zuhri dan al-Laits bin Sa’d mengenai qishash yang tidak dilakukan terhadap suami yang membunuh istrinya.
Lebih jauh lagi, Syekh Muhammad bin Asyur (1879-1973) merekomendasikan untuk mencabut hak laki-laki memukul istri.
Menurutnya, ayat 34 dari surat an-Nisa yang berbicara mengenai kewenangan memukul istri, terkait dengan tradisi Arab pada saat itu. Di mana masyarakat masih menganggap suami memiliki hak penuh untuk mendidik istri dan meluruskannya, sekalipun dengan pemukulan.
Memukul Istri, pada konteks itu merupakan pendidikan, tidak membahayakan dan bukan aib dalam relasi suami-istri. Tetapi ketika ada masyarakat lain atau individu sekalipunyang tidak demikian, atau realitas kehidupan yang tidak sama dengan konteks saat itu, di mana ‘pemukulan’ tidak lagi bisa menjadi solusi untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Maka ia bisa menjadi tidak boleh, bahkan bisa haram.
Apalagi, kalau secara nyata ‘pemukulan’ mengakibatkan kerusakan-kerusakan terhadap pribadi perempuan, baik fisik maupun mental. Baginya, hak memukul istri bukanlah termasuk syari’at yang bisa semua orang terapkan.
Pada setiap tradisi suatu bangsa, harus kita lihat jenis hukuman apa yang paling efektif untuk mengembalikan keharmonisan dan keutuhan relasi suami istri. []
