Beredar Taushiyah (Nasehat) yang menyatakan bahwa wabah virus Corona belum bisa disebut “wabah-tha’un”, karena korbannya belum mencapai ribuan, tetapi baru mencapai ratusan. Atas dasar ini, tidak ada alasan untuk menjadikan Corona sebagai alasan syar’i (udzur syar’i) untuk meninggalkan shalat Jum’at, shalat jama’ah, apalagi menutup Umroh dan Haji. Maka fatwa al-Azhar, fatwa MUI dan juga LBM NU yg menyatakan boleh meninggalkan, bahkan wajib meninggalkan Jum’at karena pandemi Covid 19 ini adalah keliru.
Kesimpulan ini dari rumusan logika (mantiq) yang secara formil benar:
“Jum’at gugur karena udzur syar’i”
“Wabah Covid 19” bukan udzur syar’i”
“Maka wabah Covid 19 tidak mengugurkan Shalat Jum’at”.
Inilah logika manthiqi. Namun logika ini bisa salah dalam perumusan kesimpulan, jika premis premisnya tidak dianalisis (tashawwur dan tashdiq) secara benar. Misalnya premis yg menyatakan bahwa “wabah Covid 19 bukan udzur syar’i”.
Atas dasar apa wabah Covid 19 diyakini (tashdiq) bukan udzur syar’i? Menurutnya, karena bukan wabah. Mengapa bukan wabah? Karena korbannya sedikit. Berarti untuk menyebut wabah Covid 19 sebagai wabah harus menelan korban ribuan atau puluhan ribu korban dulu. Setelah menelan korban banyak ini, baru disebut wabah dan baru bisa sebagai alasan syar’i menggugurkan kewajiban tertentu, Shalat Jum’at misalnya.
Nah, di tingkat premis inilah, seseorang bisa meleset karena tashawwur dan tashdiq-nya meleset. Pertanyaannya? Apakah untuk menyebut wabah Covid 19 sebagai wabah harus membunuh ribuan orang dulu? Apa tidak cukup dengan “adanya potensi membunuh” puluhan ribu orang sudah bisa disebut mewabah?
Perdebatan ini dalam tradisi fiqih sesungguhnya sudah jamak terjadi. Misalnya dalam kasus Minuman Khamer yg memabukkan. Khamer adalah haram karena memabukkan (definisi mabuk apa? Ini bahasan tersendiri). Apakah untuk membuktikan memabukkan harus minum khamer dulu? Setelah benar benar mabuk (bil fi’li) baru haram? Apakah cukup “dengan adanya potensi memabukkan (bil quwwah)” berdasar pengalaman dan kajian ilmiyah bahwa khamer memabukkan?
Menurut kitab kitab Fiqih, untuk menyatakan bahwa khamer memabukkan dan karenanya haram tidak perlu di buktikan dengan meminum dulu, terus mabuk, terus haram. Tetapi cukup “dengan adanya potensi memabukkan” berdasar pengalaman dan kajian ilmiyah oleh ahlinya, khamer Haram.
Kalau dianalogikan dengan wabah Covid 19, untuk menyatakan bahwa hal ini sebagai wabah berbahaya di Indonesia tidak perlu menunggu telah membunuh puluhan ribu orang, melainkan cukup dengan “adanya potensi membunuh” berdasarkan pengalaman di berbagai negara dan kajian ilmiyah dari ahlinya, jika tidak dicegah dan diantisipsi sejak awal.
Jadi putusan MUI, LBM NU, dan juga Kebijakan Pemerintah sudah tepat secara Fiqih. Pemahaman agama tidak cukup hanya berpijak pada teks Qur’aniyah Tanziliyyah melainkan perlu juga pendekatan teks Kauniyah Ilmiyah.
