Mubadalah.id – Seorang gadis remaja inisial Y (17 tahun) tewas diduga akibat dianiaya oleh suaminya di Indramayu, Jawa Barat. Korban meninggal di Rumah Sakit Umum Indramayu akibat mengalami luka di beberapa bagian kepala dan sekujur tubuhnya.
Anehnya, pelaku berinisial D (18 tahun) yang merupakan suami korban sempat ditahan oleh kepolisian setempat selama 24 jam, akan tetapi dibebaskan kembali karena polisi masih kekurangan bukti.
Melihat kasus tersebut, Manager Program Women Crisis Centre/WCC Mawar Balqis, Sa’adah mengaku sangat prihatin. Apalagi belum ada tindakan tegas untuk pelaku, karena pelaku sudah kembali dengan bebas. Pasalnya, kepolisian belum memiliki bukti yang kuat untuk menjerat pelaku penganiayaan istrinya tersebut.
“Untuk menjerat pelaku saja, sistem hukum di Indonesia harus ada alat bukti dan saksi. Kalau tidak ada salah satunya tentu pelaku tidak bisa dijerat hukum,” kata Mba Adah kepada Mubaadalahnews, akhir pekan kemarin.
Dia sangat menyayangkan pelaku masih berkeliran dengan bebas. Sebab hal ini tidak menimbulkan efek jera untuk pelaku. Padahal kasus yang menimpa gadis remaja di Indramayu tersebut, pelaku sudah melanggar hak asasi perempuan.
Untuk itu, dia berharap penegak hukum segera mencari alat bukti dan saksi untuk menguatkan agar pelaku bisa dijerat. Tak hanya itu, dia juga mendorong masyarakat agar mau menjadi saksi dalam kasus tersebut, sehingga pelaku bisa pelaku bisa dibui.
Namun di sisi lain, katanya, terkadang masyarakat tidak mau menjadi saksi, dengan alasan tidak mau repot dan mengambil resikonya serta tidak mau terlibat masalah dengan pelaku, sehingga masyarakat lebih memilih bersikap apatis. Padahal saksi tak hanya dari pihak keluarga tetapi harus ada saksi dari orang lain (lingkungan sekitar).
“Agar putusan hukum netral, dan tidak berat sebelah. Maka pihak kepolisian menghadirkan saksi bukan hanya dari keluarga saja, tetapi dari orang lain juga,” ucapnya.
Dia menganalis kasus yang menimpa korban hingga tewas adalah puncak dari rentetan kasus kekerasan yang dialami Y (15 tahun). Dia menduga awalnya perempuan remaja itu hanya mendapatkan kekerasan bersifat verbal, yakni berupa ejekan, omongan hingga hinaan.
Setelah itu, lanjut dia, mungkin saja korban mendapatkan kekerasan fisik tapi masih kategori ringan. Dan pada akhirnya penganiayaan hingga menyebabkan pembunuhan adalah puncak rentetan kekerasan.
“Biasanya korban tidak mau cerita, karena malu, karena itu aib. Kedua, karena anak jika sudah mempunyai anak dan ketiga karena faktor ketergantungan ekonomi. Korban tidak mau cerita karena khawatir bagaimana nasib anak dan dirinya, siapa yang memberikan nafkah lagi,” bebernya.
Nikah Dini Pintu Pertama KDRT
Kasus di Indramayu, faktanya korban dan pelaku adalah suami-istri. Keduanya merupakan pasangan yang diputuskan orang tuanya untuk nikah muda, dengan alasan khawatir melakukan zina. WCC Mawar Balqis tidak menyarankan untuk nikah muda, karena hal itu menjadi pintu pertama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Tak hanya itu, lanjut dia, nikah muda juga menjadi pintu meningkatnya angka kemiskinan, karena ketidaksiapan kedua belah pihak secara ekonomi dan nikah muda juga terkadang penyelesaian masalah tidak secara dewasa.
“Nikah dini membuat perempuan rentan jadi korban,” tambahnya.
Agama Sering Dijadikan Tameng
Sa’adah pun mengkritik orang atau kelompok yang memiliki pemikiran lebih baik nikah dini dari pada zina. Jadi dalil agama (Islam) digunakan sebagai tameng mensahkan atau pembenaran terhadap pernikahan dini.
Dia mendorong agar orangtua untuk meningkatkan akses pendidikan anak, khususnya perempuan yang masih dibatasi. Namun jika tidak memiliki biaya, maka berikan kebebasan kepada anaknya untuk mencari kegiatan-kegiatan lain, seperti diskusi, olahraga, keterampilan dan kegiatan positif lainnya.
“Kalau anak sudah sibuk dengan kegiatannya. Hal itu bisa alihkan anak agar tidak berbuat zina, karena orang yang melakukan perbuatan negatif itu karena mereka tidak mempunyai kegiatan,” tuturnya.
Dorong sahkan RUU PKS
Dengan terjadinya banyak kasus-kasus menimpa perempuan, pihaknya bersama jaringan lain di Indonesia mendorong pemerintah pusat agar segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Sebab aturan yang ada saat ini hanya menangani pelaku saja, belum mencakup korban.
“Di dalam RUU PKS itu meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan atau pendampingan korban dan pemulihan. Makanya kami mendorong pemerintah agar segera membuat RUU PKS tersebut,” tandasnya. [WIN]
