Mubadalah.id – Kekeliruan dalam menisbatkan satu kata, seperti status anak zina, pada kata yang lain mengantarkan pada makna yang fatal. Sebagai konsekuensi, hukumnya juga keliru karena kegagalan dalam tashawwur (mendeskripsikan pokok masalah. Lihat tulisan sebelumnya tentang urgensi tashawwur dalam menentukan hukum).
Sebagaimana menisbatkan kata “anak” pada “zina” yang mengakibatkan hukum anak zina tersebut menjadi haram, ditemani, dijadikan sahabat, berinteraksi, bersosial dan bahkan ada yang mengatakan haram masuk surga dengan legitimasi dari teks agama (hadis).
Dalam kaidah bahasa Arab ada alibi yang membenarkannya, penisbatan ini disebut idlāfah yang menyimpan huruf min مِنْ (dari) dan ilā الى (ke) sehingga makna dari term “anak zina” adalah anak (yang berasal) dari perzinahan. Sebagaimana tamsil dalam kitab-kitab nahwu tentang contoh ini, خاتم من حديد cincin (yang terbuat dari besi.
Namun demikian masih banyak yang menerapkan makna anak zina yang keliru di atas. Padahal yang dimaksud anak zina –sebagaimana yang ditetapkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya– adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarīmah (tindak pidana kejahatan).
Dalam draft tersebut MUI memutuskan, diantaranya, status anak zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak zina, dengan mewajibkannya untuk; mencukupi kehidupan anak tersebut, memberikan harta setelah meninggal melalui wasiat wajibah (kebijakan ulil amri/ yang mengharuskan lelaki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak zina sepeninggalnya.
Anak zina secara hukum Islam maupun hukum positif sama sekali tidak menanggung dosa orang tua yang telah melakukan zina lalu melahirkannya. Bapak dan ibu biologisnya tetap memikul kesalahan itu masing-masing tanpa diwariskan pada anak yang dilahirkannya. Sementara anaknya tetap lahir ke dunia dalam keadaan suci meski sel telur dan ovum yang menjadi embrio terbentuknya anak tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan syariat. Tetasan sel telur dengan ovum tersebut tetap suci.
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا
Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.
وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepadda Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. (QS. Al-An’am: 164)
Setiap manusia diciptakan oleh Dzat Yang Maha Suci, karenanya setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah (suci), ia memiliki kehidupan baru, catatan baru dalam sejarah hidupnya, buku baru dalam langkah kebaikan dan keburukannya, tidak ada warisan dosa dan kesalahan dari leluhurnya. Dalam Tafsir Al-Wajiz (385) dijelaskan bahwa ayat ini turun saat al-Walīd bin al-Mughīrah mengatakan “ikutilah jalanku, akan kutanggung dosa kalian”
Sementara hadis Nabi yang mengatakan هوشَرُّ الثَّلَاثَةِ dia (anak hasil zina) mengandung 3 keburukan, dalam musnad Imam Ahmad (‘Aunu al-Ma’būd: 10/360) dijelaskan bahwa anak zina akan menjadi sumber 3 keburukan jika ia melakukan hal yang sama dengan ayah-ibu biologisnya (baca:zina).
Pendapat ini dikuatkan dengan ayat لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ Dia mendapat (pahala dari kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa dari kejahatan) yang diperbuatnya. (QS. Al-Baqarah: 286).
Dr. Ilham Muhammad Fathi Syahin, ulama perempuan Al-Azhar menyatakan, yang diperhitungkan dalam menentukan value seseorang adalah usaha, kerja dan produktifitas. Maka kami berharap –bukan dalam rangka bersikap pro pada pelaku zina- pada seluruh pihak agar tidak mengklaim anak zina sebagai ahli waris dosa orang tuanya.
Harapan kami kepada pemerintah, kami sangat setuju pada rekomendasi yang diajukan MUI dalam draft yang sama; 1) pemerintah segera menyusun hukuman yang mengandung zawajir dan mawani’ (membuat jera dan membuat orang lain takut melakukannya). 2) mencegah terjadinya zina dengan tegas dan keras. 3) melindungi anak zina dan mencegah penelantaran. 4) memberikan kemudahan layanan akte bagi anak hasil zina. 5) mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina. []
