Mubadalah.id – Aborsi akibat perzinaan dipandang oleh fikih kontemporer sebagai tindak kriminal yang berkaitan erat dengan moralitas sosial (jarimah ijtima’iyah).
Pengecualian hanya berlaku jika si perempuan diancam dibunuh kalau tidak melakukan aborsi. Dalam kasus seperti ini aborsi diperbolehkan karena untuk menyelamatkan jiwa si ibu.
Berbeda dengan aborsi yang disebabkan oleh perzinaan, aborsi yang disebabkan karena perkosaan diperbolehkan jika kelahiran anak tersebut dipastikan akan membawa dampak buruk bagi jiwa dan raga si ibu dikemudian hari.
Aborsi untuk kasus seperti ini boleh karena perempuan menjadi korban perkosaan bukan pelaku tindak pidana. Sehingga rukhsah aborsi berlaku.
Apalagi perempuan tersebut hamil bukan atas kemauannya sendiri melainkan mendapat paksaan. Dalam kondisi seperti ini berlaku Hadits Nabi Saw yang menyatakan:
”Umatku dibebaskan dari kekeliruan kealpaan dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.” (HR. Thabarani, Abu Dawud, an-Nasa’i dan al-Hakim).
Formulasi hukum di atas mencerminkan ketegasan fikih sekaligus elastisitasnya. Ketentuan hukum yang keras namun tetap ada celah untuk menempuh apa yang aslinya haram. Hal ini karena terjadi benturan dua kemudharatan merupakan salah satu pola pikiran yang khas dalam fikih.
Hal itu bisa kita mengerti karena fikih terformulasikan untuk menjamin tercapainya maqashid as-syari’ah yang dalam konteks ini adalah hafidz an-nafs dan hafidz al-‘irdh.
Dengan demikian pemikiran yang Sa’id Ramadhan al-Buthi kembangkan sebetulnya merupakan represntasi dari pendirian sebagian besar fuqaha kontemporer.
Satu hal yang perlu kita catat di sini, dalam kasus perzinaan, pendekatan hukum aborsi dalam fikih dapat kita lakukan dengan mengedepankan hak janin dan hak masyarakat.
Hak Ibu yang mengandung justru tidak mendapatkan tempat sama sekali. Pada titik inilah, antara lain, kontroversi dengan kalangan aktivis “pro-choice” terjadi. []
