Mubadalah.id – Pemiskinan terhadap perempuan adalah dampak buruk dari perkawinan anak jika dilihat dari aspek sosial. Hal itu karena semakin muda usia perkawinan mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh anak perempuan.
Perkawinan anak merupakan akibat dari sebab putusnya sekolah bagi anak perempuan. Pengalaman para perempuan di Madura mengalami putus sekolah tidak hanya karena faktor kemiskinan ekonomi. Tapi lebih dominan karena faktor rendahnya pendidikan dan sempitnya interpretasi terhadap paham keagamaan.
Bagi masyarakat Madura, “menolak lamaran lelaki itu tidak baik”. Oleh sebab itu, pantang bagi masyarakat Madura menolak lamaran laki-laki yang datang pertama kali ke rumah perempuan untuk mintah (meminta sebelum bertunangan).
Hal itu karena anggapan umum masyarakat adalah, jika menolak pinangan laki-laki pertama kali yang datang. Maka akan sulit bagi seorang perempuan untuk bertemu jodohnya.
Dari persepsi umum tersebut, orangtua anak perempuan segera menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan orangtua dengan cara menerima lamaran laki-laki yang pertama kali datang.
Bahkan, ini bisa dilakukan dengan cara perjodohan sejak dalam kandungan dengan laki-laki keluarga dekat baik sepupu maupun paman sepupu ataupun tetangga dekat sekampung.
Ketika seorang anak perempuan ”terdesak” untuk segera menikah. Maka yang ada di pikiran mereka hanyalah urusan rumah tangga, suami dan anak. Meski sejatinya jauh dalam lubuk hati anak perempuan tersebut terdapat cita-cita untuk bisa bersekolah setinggi-tingginya.
Ini artinya orangtua dan masyarakat dengan sengaja telah memutus mata rantai kesempatan dan peluang bagi anak perempuan untuk mengenyam pendidikan. Rata-rata perempuan-perempuan yan dinikahkan paksa oleh orangtua belum mengenyam bangku kuliah.
Berkutat di Ranah Domestik
Tak heran jika setelah menikah dan memiliki anak, perempuan hanya berkutat di ranah domestik (kasur, sumur dan dapur). Bahkan jarang sekali perempuan-perempuan yang peneliti jadikan responden aktif di ranah publik.
Mengacu pada landasan aksi Beijing (Beijing Declaration and Platform Action) terkait perkawinan anak dan dampaknya, dijelaskan bahwa perkawinan anak dan menjadi ibu pada usia anak dapat menyebabkan hilangnya kesempatan anak perempuan untuk menikmati pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang layak.
Mereka juga rentan mengalami dampak buruk berkepanjangan perkawinan dini terhadap kualitas hidup mereka dan anak-anak di masa yang akan datang.
Di samping itu, kehamilan dan persalinan di usia remaja yang rentan dengan risiko meninggalnya ibu dan bayi akan menjadikan perempuan selalu berada dalam lingkaran pesakitan dan kemiskinan.
Dengan demikian, bagaimana perempuan bisa mengaktualisasikan eksistensi hidupnya. Jika perempuan-perempuan kita batasi dalam berbagai gerak dan lini kehidupan hanya karena perbedaan jenis kelamin.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesetaraan tanpa ada perbedaan jenis kelamin dan status sosial. Maka perkawinan anak yang merugikan pihak perempuan perlu segera kita minimalisir dengan cara memberikan dan membuka kesempatan kepada anak perempuan untuk mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya. []
