Mubadalah.id – Bayangkan jika kamu adalah seorang anak perempuan. Kamu tidak bisa mendengar. Kamu tidak bisa berbicara. Dunia berputar tanpa suara bagimu, dan kamu belajar memahami orang lain lewat bahasa tubuh, tatapan, atau gerak bibir. Tapi suatu hari, seseorang yang seharusnya menjagamu, justru melukaimu.
Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Kamu mencoba memberi tahu orang-orang lewat isyarat yang kamu bisa. Tapi mereka bilang kamu salah. Mereka bilang kamu pasti salah paham. Atau lebih menyakitkan lagi, mereka tidak mempercayaimu. Inilah kenyataan yang dihadapi oleh banyak penyandang disabilitas ketika menjadi korban kekerasan seksual. Tidak terlihat, tidak dianggap, dan seringkali tidak dipercaya.
Antara Tidak Bisa Bicara dan Tidak Didengarkan
Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin. Tapi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan dan anak-anak, kerentanan itu menjadi berlipat ganda.
Banyak penelitian dan laporan organisasi hak asasi manusia, termasuk UN Women dan Human Rights Watch, menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan seksual dibandingkan non-difabel. Bahkan dalam beberapa kasus, risiko itu bisa mencapai 2 hingga 4 kali lebih besar.
Kenapa bisa begitu? Karena banyak penyandang disabilitas mengalami keterbatasan komunikasi, keterbatasan fisik, atau ketergantungan terhadap orang lain. Kondisi ini menjadikan difabel sebagai sasaran empuk bagi pelaku kekerasan.
Terlebih, banyak masyarakat masih menganggap bahwa difabel tidak memahami seksualitas, atau bahkan tidak punya hasrat seksual, sehingga menganggap kasus kekerasan seksual terhadap difabel sebagai hal yang “aneh”, tidak mungkin, atau tidak penting.
Salah satu tantangan besar dalam kasus kekerasan seksual terhadap difabel adalah soal komunikasi. Banyak korban difabel tidak bisa menyampaikan apa yang mereka alami dengan bahasa yang kita mengerti. Mereka butuh metode komunikasi alternatif seperti bahasa isyarat, simbol, atau pendamping khusus. Tapi sayangnya, sistem hukum dan sosial kita belum sepenuhnya siap.
Dalam banyak proses hukum, penyidik belum terlatih untuk berkomunikasi dengan korban disabilitas. Misalnya, di ruang persidangan, tidak selalu ada juru bahasa isyarat. Dalam proses visum atau pemeriksaan medis, petugas kesehatan belum tentu memahami kondisi korban. Akhirnya, suara korban sering kali tenggelam, bukan karena mereka tidak mau bicara, tapi karena mereka tidak diberi ruang untuk didengar.
Ketika Tempat Aman Jadi Sumber Luka
Apa yang kamu pikirkan tentang sekolah atau pondok pesantren? Sebuah tempat belajar, bermain, dan tumbuh bersama teman-teman, bukan?
Tapi bagi sebagian anak difabel, sekolah atau pondok pesantren justru menjadi tempat munculnya trauma. Beberapa kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas justru terjadi di institusi pendidikan. Ironisnya, pelakunya bukan orang asing, tapi ustadz, kyai, guru, wali kelas, atau staf sekolah.
Dalam sebuah kasus yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Makassar, seorang guru Sekolah Luar Biasa (SLB) diduga melakukan kekerasan seksual terhadap siswi disabilitas tuli. Korban mengalami luka fisik di tangannya, dan mengalami trauma berat hingga akhirnya memutuskan pindah sekolah. Sidangnya masih berlangsung, tapi prosesnya memunculkan banyak pertanyaan.
Yang paling menyedihkan, banyak saksi justru membela pelaku. Mereka adalah rekan-rekan guru di sekolah yang sama. Mereka bersaksi bahwa pelaku “tidak mungkin” melakukan kekerasan, karena “selalu bersama” saat di sekolah. Bahkan ketika hakim meragukan kesaksian tersebut, mereka tetap bersikukuh membela pelaku. Padahal, korban memiliki tiga lapisan kerentanan, yaitu perempuan, masih anak-anak, dan memiliki disabilitas.
Kasus kekerasan seksual terhadap difabel sering kali berakhir bukan di pengadilan, tetapi di ruang mediasi. Banyak pelaku atau institusi yang mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan dengan keluarga korban. Bahkan terkadang, disertai tekanan moral, bujuk rayu, atau bahkan ancaman.
Tapi kita perlu ingat, kekerasan seksual bukan soal konflik pribadi yang bisa terselesaikan lewat permintaan maaf. Ini soal pelanggaran terhadap tubuh dan martabat manusia. Jalan damai sering kali hanya menguntungkan pelaku, dan membuat korban merasa tidak berharga.
Yang lebih mengkhawatirkan, praktik “damai” ini bisa jadi preseden buruk. Pelaku merasa aman karena tidak dihukum. Korban merasa gagal karena tidak didukung. Dan Masyarakat bisa jadi makin apatis, menganggap kekerasan seksual sebagai hal yang sepele.
Difabel Berhak Atas Tubuh dan Suara
Dalam semua situasi ini, ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa difabel punya hak atas tubuhnya. Difabel punya hak untuk mengatakan “tidak”. Difabel punya hak untuk bicara, didengar, dan diproses secara adil dalam sistem hukum.
Kita perlu mendorong sistem hukum yang lebih inklusif, dengan menyediakan juru bahasa isyarat di setiap proses hukum, melatih aparat penegak hukum untuk menangani kasus dengan perspektif difabel, dan melibatkan organisasi difabel dalam penyusunan kebijakan.
Selain itu, kita juga perlu mengubah cara pandang masyarakat. Masih banyak orang yang memandang difabel sebagai “anak-anak selamanya” yang tidak bisa memahami persoalan seksual. Atau sebaliknya, memandang difabel sebagai beban, sehingga ketika terjadi kekerasan, dianggap bukan prioritas.
Meski realitasnya berat, kita tidak boleh menyerah. Semakin banyak organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan aktivis disabilitas yang bekerja tanpa lelah mendampingi para korban. Koalisi seperti Koalisi Bantuan Hukum Inklusif (KBRN), LBH, dan komunitas difabel mulai bersuara lebih nyaring.
Media juga punya peran penting. Menuliskan dan mengangkat cerita korban difabel bukan sekadar “berita hangat”, tetapi bentuk keberpihakan pada mereka yang sering tak terdengar. Dan kita, sebagai Masyarakat juga punya peran untuk percaya pada korban. Jangan menyalahkan mereka. Dukung mereka. Dan jika bisa, bantu menyuarakan kasus-kasus yang selama ini tenggelam.
Kekerasan seksual terhadap difabel bukan cerita baru. Tapi setiap kali terjadi, ia tetap menyisakan luka yang dalam. Korban kehilangan rasa aman. Dunia yang sudah sulit karena disabilitas, menjadi lebih gelap karena trauma yang tak sembarang orang mengerti.
Karena tubuh difabel adalah tubuh manusia. Karena suara difabel adalah suara yang sah. Dan karena keadilan harus berlaku untuk semua, tanpa kecuali. []
