Mubadalah.id – Sudah menjadi cerita lama pengungsi Rohingya yang menjadikan Indonesia sebagai tempatnya berlabuh sementara. Aceh adalah kota yang sering didatangi. Pada awalnya, masyarakat Aceh menyambut dengan tangan terbuka –karena atas nama kemanusiaan dan persaudaraan sesama Muslim.
Namun, keadaan mulai berbalik tangan. Warga Aceh kini menolak kehadiran Rohingya.
Etnis Rohingya dan Konfliknya dengan Pemerintah Myanmar
Rohingya sendiri merupakan kelompok etnis minoritas beragama Islam yang mayoritas tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar. Mereka memiliki sejarah panjang di wilayah tersebut. Namun, mereka menghadapi berbagai tantangan dan konflik yang serius dalam beberapa dekade terakhir.
Diskriminasi mendalam yang terjadi kepada mereka berhubungan dengan agama. Etnis Rohingya adalah kelompok minoritas Muslim yang tinggal di negara yang didominasi oleh agama Buddha. Pemerintah Myanmar menganggap mereka sebagai pendatang ilegal dan memberikan mereka status kewarganegaraan yang sangat terbatas.
Pemerintah Myanmar secara terus-menerus melarang etnis Rohingya untuk memiliki hak-hak dasar seperti pendidikan dan akses ke layanan kesehatan. Kondisi ini memaksa etnis Rohingya untuk kabur dan mengungsi ke negara-negara tetangga.
Konflik antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar mencapai titik kritis pada tahun 2017. Kala itu militer Myanmar meluncurkan serangkaian operasi militer di wilayah Rakhine, tempat mayoritas etnis itu tinggal. Operasi militer ini menyebabkan ribuan kematian dan memaksa ratusan ribu orang melarikan diri ke Bangladesh.
Tidak hanya itu, terjadi juga pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran desa-desa Rohingya. Dunia internasional dengan cepat mengecam tindakan brutal ini, menuntut pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap etnis Rohingya
Mengapa Pengungsi Rohingya Ditolak?
Melansir dari detikcom, sebanyak 490 pengungsi Rohingnya mulai mendatangi Aceh pada Minggu, 19 November 2023. Para pengungsi tersebut mendarat di Bireuen dan warga setempat mengusir sebanyak 249 pengungsi.
Alasan utamanya karena pengungsi Rohingnya kini mulai meresahkan warga dan memberikan kesan yang buruk. Sedangkan alasan lainnya berkaitan dengan tempat yang tidak mencukupi dan kebersihan.
Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto mengamini kejadian ini. Sementara itu di bagian Aceh yang lain, tepatnya di Pidie, sebanyak 241 pengungsi Rohingya berlabuh di sana. Masih pada hari dan tanggal yang sama. Warga menampung mereka di Meunasah setempat.
Indonesia Tidak Ada Kewajiban Menolong Pengungsi
Pemerintah Indonesia menghadapi dilema kompleks terkait dengan menerima pengungsi Rohingya. Sebagai negara tetangga yang berdekatan dengan Myanmar, Indonesia merasakan dampak langsung dari krisis kemanusiaan yang melibatkan etnis tersebut.
Meskipun memiliki tradisi kemanusiaan yang kuat, pemerintah Indonesia juga menghadapi tekanan ekonomi dan sosial internal. Tekanan ekonomi ini berhubungan dengan penyediaan fasilitas tempat tinggal yang layak, pekerjaan, pendidikan, serta membantu mereka dalam urusan suaka.
Dalam mengambil keputusan, pemerintah Indonesia juga harus mempertimbangkan hubungan diplomatis dengan Myanmar. Menerima pengungsi Rohingya secara besar-besaran dapat memicu ketegangan diplomatik, sementara menolak mereka dapat menimbulkan kecaman internasional.
Selain itu, Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 hingga saat ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia belum punya kewajiban untuk menampung pengungsi. Kondisi ini berbeda dengan Malaysia, yang sama-sama belum meratifikasi Konvensi tersebut. Malaysia dapat dikatakan lebih tegas dalam menolak pengungsi Rohingya.
Alasan utamanya melibatkan ketakutan terhadap dampak ekonomi dan sosial, serta perhatian akan stabilitas internal. Malaysia juga khawatir dengan ketegangan sosial dan potensi konflik dengan komunitas lokal.
Ironi atas Kondisi Ini
Ironi yang terjadi ialah negara-negara yang justru telah meratifikasi konvensi tersebut, menutup rapat-rapat pintu mereka untuk para pengungsi. Sebut saja negara Australia yang memiliki beberapa kebijakan seperti Operation Sovereign Border dan Turn Back the Boat.
Adapun tujuan dari kebijakan tersebut ialah untuk mencegat dan mengusir para pengungsi dan pencari suaka di Australia. Kebijakan ini hadir karena Australia khawatir dengan keadaan perekonomiannya jika terus-menerus mengurus pengungsi.
Akibatnya, banyak pengungsi yang pada akhirnya pindah haluan ke Indonesia sebagai tempat transit sementara. Namun karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, kondisi ini kemudian menyebabkan dilema berkepanjangan. Selama ini Indonesia menerima pengungsi karena berdasarkan pada rasa kemanusiaan.
Dengan menghadapi dilema ini, Indonesia berusaha mencapai keseimbangan yang sulit antara tanggung jawab kemanusiaan dan pertimbangan ekonomi. Mendorong solusi jangka panjang dan kerja sama internasional menjadi penting untuk menanggulangi krisis ini secara holistik.
Maka dengan demikian, perlu uluran tangan banyak pihak dalam menangani pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia agar menghasilkan keputusan yang sama-sama menguntungkan dan seminimal mungkin tidak merugikan pihak lain. []
