Mubadalah.id – Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) merupakan lembaga hak asasi manusia nasional yang dibentuk pemerintah melalui Keputusan Presiden No.181 Tahun 1998. Lalu ada pembaharuan melalui Peraturan Presiden No.65 Tahun 2005. Yakni untuk menghadirkan ruang aman yang kondusif bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan penegakkan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.
Usai mengadakan peringatan berdirinya Komnas Perempuan yang ke-25, dalam rangka menjalankan mandat khusus untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak-hak perempuan, Komnas Perempuan kembali mengadakan Kampanye 16HAKTP untuk meningkatkan dukungan masyarakat dan stakeholder.
Tema 16HAKTP tahun ini informasi secara resmi oleh Komnas Perempuan dalam siaran pers (24/11/23), yaitu #GerakBersama “Kenali Hukumnya, Lindungi Korban” dengan menekankan pentingnya mensosialisasikan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan untuk dikenali oleh aparat serta masyarakat luas. Tujuannya agar dapat kita implementasikan demi perlindungan korban.
Berdasarkan CATAHU atau catatan tahunan Komnas Perempuan, tercatat 2.5 juta laporan terkait Kekerasan Berbasis Gender di ranah personal. Adapun kasus tertinggi adalah kekerasan terhadap istri sebanyak 484.993 kasus.
Ada Peningkatan Pelaporan KDRT
Tantangan lainnya berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan dari 2001-2021, terdapat peningkatan pelaporan KDRT. Namun dari pelaporan kasus ini justru banyak kita temukan kriminalisasi terhadap korban.
“Saat ini Indonesia telah memiliki hukum yang melindungi perempuan. Di antaranya UU. No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU. Lalu, No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU. No. 12 tahun 2022 tentan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” ujar Mariana Amiruddin Wakil Ketua Komisioner Komnas Perempuan.
Selain itu, di dunia pendidikan, pencegahan kasus kekerasan seksual juga telah ada peraturannya. Yaitu Peraturan Menteri Dikbud Ristek 30 tahun 2021. Yakni tentang Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
“Tidak hanya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama pun memiliki peraturan untuk sekolah-sekolah yang berada dalam naungan Kemenag.” jawab Veryanto Sitohang, Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan saat awak media bertanya mengenai kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan.
Meski begitu masih banyak tantangan yang kita hadapi bersama untuk mengimplementasikan payung hukum tersebut. Oleh karenanya, dengan #GerakBersama melalui Kampanye 16HAKTP ini, Komnas Perempuan bersama seluruh elemen masyarakat dapat mendorong untuk pengesahan kebijakan dan mengimplementasikan UU TPKS. Yakni demi penghapusan kekerasan seksual serta UU PKDRT yang sudah hampir 2 dekade masih memiliki tantangan pemahaman secara utuh.
Kampanye 16 HAKTP
Tahun ini, Kampanye 16HAKTP terdapat 147 kegiatan publik. Antara lain dengan 119 organisasi masyarakat sipil dari 21 provinsi di Indonesia. Seperti PPPA Gerkatin DPD Jabar, Women’s March Cirebon, dan Pimpinan Wilayah Ikatan. Selain itu, Komunitas Perempuan Berkisah & Yayasan Perempuan Indonesia Tumbuh Berdaya (Pribudaya), HWDI, MAFINDO, dan masih banyak organisasi lainnya.
Kampanye 16HAKTP akan berlangsung sejak 25 November hingga 10 Desember. Saat siaran pers berlangsung, selain Komnas Perempuan ada juga perwakilan dari organisasi masyarakat sipil yang hadir seperti INFID, Pamflet, Lingkar Studi Feminis, Yayasan Pulih, Aliansi Laki-Laki Baru, dan Mubadalah.id.
Di Jakarta sendiri, ada beberapa serangkaian selama kurun waktu Kampanye 16HAKTP berlangsung. Yang terdekat akan ada pelaksanaan Aksi Damai 16 HAKTP dari Koalisi Nasional Orang Muda Pencegahan Perkawinan Anak tanggal 26 November 2023 yang berlokasi di Car Free Day Jakarta (Depan Stasiun BNI – Chillax) pukul 07.00 – 10.00 WIB.
Kegiatan Sunday Funday STOP Perkawinan Anak terbuka untuk umum. Masyarakat dapat mendaftarkan diri di kegiatan ini dengan menghubungi Intan (0858-8062-6702). Selain itu, Komnas Perempuan juga akan menyebarkan Gerakan 1000 Kartu POS sebagai dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk Sahkan RUU Perlindungan PRT.
Agenda kampanye lainnya pada puncak Kampanye 16HAKTP pada10 Desember 2023 mendatang juga dilaksanakan oleh organisasi masyarakat sipil lainnya di beberapa lokasi. Seperti Yayasan Pulih yang mengadakan konseling online, INFID akan mengadakan talkshow mengenai pencegahan kekerasan seksual, serta penyebarluasan mengenai sosialisasi pencegahan kekerasan seksual yang masif di berbagai platform media sosial. []
