Mubadalah.id – Jika merujuk hukum Islam tentang konsepsi anak, maka secara tegas hukum Islam membedakan anak dalam tiga fase perkembangan.
Fase pertama dan kedua sampai usia tujuh tahun, yaitu seorang anak sama sekali tidak memiliki kewajiban dan tanggung-jawab apapun, baik kepada Tuhan-nya maupun kepada keluarga, dan masyarakat secara umum.
Hukum Islam, termasuk juga UU Perlindungan anak dalam hal ini, seharusnya secara eksplisit membebaskan anak sampai usia tujuh tahun dari tanggungjawab apapun.
Dengan membebaskan anak sampai usia tujuh tahun ini, menurut Dr. Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku Fikih Hak Anak, diharapkan agar tidak dijadikan dasar bagi orang tua, keluarga, atau masyarakat umum untuk memaksa anak-anak.
Bahkan menghukum mereka ketika tidak mengikuti perintah dari kehendak mereka.
Sementara itu, pada fase al-tamyiz sampai dewasa, mulai dari usia tujuh tahun karakteristik yang sesungguhnya adalah bukan tanggungjawab atau kewajiban, melainkan pembiasaan (tadib) dan pendidikan (tarbiyah).
Karena pembiasaan itu, maka harus memastikannya dengan cara-cara yang benar-benar untuk kemaslahatan anak itu sendiri. Baik dari Undang-undang maupun hukum Islam kontemporer perlu merevisi pernyataan bahwa seorang anak telah memiliki kewajiban dan tanggungjawab.
Setidaknya, perlu penjelasan yang lebih komprehensif untuk memastikan seorang anak. Dengan fase-fase usia yang berbeda-beda, tidak memberinya tanggungjawab dan kewajiban yang sama.
Lalu memperoleh sanksi hukum sebagai dampak dari kelalaian atas tanggung-jawab tersebut. Sanksi hukum yang terkadang berupa kekerasan fisik dan mental yang berakibat fatal bagi tumbuh kembang anak. (Rul)
