Mubadalah.id – Direktur Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia (UI) Dr. Khaerul Umam Noer, M.Si mengatakan, secara umum tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan sampai saat ini masih sangat memprihatinkan, terutama dari sisi hukumnya. Sebab peraturan di Indonesia masih bersifat delik aduan atau pelaporan.
“Data kekerasan di Indonesia belum bisa dipercaya 100 persen, karena data kekerasan masih didasarkan kepada pelaporan. Misal sekarang anda punya kakak perempuan dilecehkan di angkutan umum, mau lapor, kemungkinan besar tidak,” tanya Umam sapaan akrabnya kepada Mubadalahnews, belum lama ini.
Ia menilai, hingga saat ini rata-rata korban yang melaporkan ke pihak yang berwajib, karena kekerasannya sudah mengancam nyawa.
“Tapi kalau sekedar disuitin (bersiul) hay cewe, malah tidak mau lapor atau misal dadanya di pegang di angkutan publik itu biasanya tidak mau lapor,” ungkap Umam.
Maka dari itu, upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan atau pelecehan, yaitu dengan membongkar konstruksi sosial dengan memanfaatkan potensi yang ada. Umam mencontohkan, angka perkawinan anak di Lombok sangat tinggi.
“Lalu bagaimana bisa atau siapa yang bisa menghentikannya. Pemerintah mungkin tidak bisa, ketua adat pun mungkin tidak bisa,” imbuhnya.
Upaya
Maka dari itu, lanjut Umam, cara yang bisa dilakukan untuk mencegah atau menekan angka perkawinan anak, yakni dengan menggunakan awik-awik (undang-undang adat) untuk melarang perkawinan anak. Hasilnya adalah angka perkawinan anak semakin berkurang.
Selain itu, untuk mencegah pelecehan seksual, kata Umam, maka tokoh agama seperti kiai dan ustadzah-ustadzah harus menyampaikan dampak dari pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan di beberapa majelis taklim.
“Jadi membongkar sosio-kultural itu bukan kaya orang maen puzzle, tidak. Karena pendekatan setiap wilayah itu berbeda-beda,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia berpesan kepada Taks Force Jawa Barat agar menggunakan pendekatan-pendekatan lokal dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan. Karena, pendekatan sosio-kultural di suatu wilayah tidak bisa di copy paste begitu saja.
“Misal pendekatan di Jawa Barat, anda pakai di Aceh, itu akan gagal total. Meskipun konstruksi hukum bisa sama dan berlaku secara nasional, tapi sosio-kultural itu tidak bisa,” tegas Umam.
Ia pun mendorong teman-teman di pusat studi gender se-Indonesia untuk mengkaji adat istiadat dari daerah masing-masing, seperti tradisi kultural, dan nilai-nilainya. Karena Umam mempercayai nilai-nilai tradisional itu egalitarianisme.
Karena, lanjut dia, masuknya hukum Islam di beberapa wilayah juga turut mengubah sosio-kultural masyarakat, karena dalam hukum Islam pun sangat pluralis.
“Jadi hukum itu kan macam-macam, ada hukum nasional, hukum adat, hukum agama. Nah hukum agama masuk dalam tradisi sosio-kultural sejak Islam datang dan ini menjadi bagian dari kebudayaan kita yang harus dipertimbangkan,” tambah Umam.
Umam pun mengajak semua pihak agar bisa memahami sosio-kultural yang ada di masyarakat untuk mencari celah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan.
“Dan bagaimana caranya agar celah itu terbuka, yakni melalui pendekatan-pendekatan, dan peneltian,” tandasnya. (RUL)
