Mubadalah.id – Beberapa hari lalu, saya dan beberapa teman yang lain baru saja mengikuti kegiatan Tadarus ke 3 dalam rangka Pendidikan Pengaderan Ulama Perempuan (PUP) muda angkatan 1 Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Rahima.
Dalam tadarus 3 ini Rahima mengambil tema “Pendalaman Kajian Islam Pendekatan KUPI dan Literasi Digital”. Dalam tulisan ini saya ingin mencoba merefleksikan poin pertama dari tema di atas. Yaitu tentang pendekatan metodologi fatwa KUPI.
KUPI merupakan suatu gerakan sosial yang memiliki perhatian pada isu tentang hak-hak Perempuan. KUPI telah berhasil menyelenggarakan dua perhelatan akbar 5 tahunan. Yakni Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang pertama dilaksanakan di Pondok Kebon Jambu Al-Islamy, Cirebon pada tahun 2017. Lalu kedua di Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Jepara pada tahun 2022 kemarin.
Kongres ini dilaksanakan selama 2-3 hari untuk membahas isu-isu penting dan krusial yang kaitannya dengan kesemestaan, kemanusiaan, keislaman dan keindonesiaan. Yakni dengan perspektif atau keberpihakan pada hak-hak perempuan. Kongres ini tidak hanya dihadiri oleh ulama pesantren tetapi juga “ulama” lain dalam bidangnya masing-masing. Entah itu, para pakar kesehatan, pakar kenegaraan, para peneliti dan para aktivis lainnya.
Bukan hanya itu, yang menjadi menarik dari KUPI adalah tentang bagaimana KUPI itu mempunyai metode tersendiri dalam mengeluarkan fatwa. Yakni melalui 3 pendekatan metodologi fatwa khas KUPI antara lain, Ma’ruf, Mubadalah, dan Keadilan Hakiki.
Konsep Ma’ruf ala KUPI
Secara bahasa “Ma’ruf berarti kebaikan yang sudah masyarakat umum ketahui.” Sementara menurut Ibu Nyai Hj. Badriyah Fayumi, ketua Majelis Musyawarah KUPI “Ma’ruf adalah satu kata yang mengandung satu kebaikan pada tiga level. Level pertama adalah syariat, level kedua adalah akal sehat, dan level ketiga adalah kepatutan sosial. Jadi, Ma’ruf itu kebaikan dari Tuhan yang berkaitan erat dengan kearifan lokal”.
KUPI dalam mengeluarkan fatwa, selalu menggunakan pendekatan ma’ruf. Praktiknya, dalam mengkaji suatu dalil yang menjadi rujukan untuk mengeluarkan fatwa KUPI maka terlebih dahulu menemukan kata “ma’ruf” dari dalil tersebut. Baik itu al-Qur’an maupun Hadits.
Kesadaran Mubadalah KUPI
Pendekatan yang kedua adalah yaitu dengan kesadaran mubadalah. Yakni kesadaran bahwa manusia lahir tidak dalam ruang hampa dan pasti berelasi dengan yang lain. Sadar adanya relasi yang sama-sama mengupayakan kebaikan bersama itulah kesadaran mubadalah.
Termasuk relasi manusia adalah saat seseorang membaca teks, saat ia membaca suatu teks maka kita sadari atau tidak ia sesungguhnya sedang berelasi dengan teks tersebut.
Praktiknya, cara kerja mubadalah dalam membaca teks adalah melalui tiga hal, antara lain: menemukan pesan utama (ma’ruf) dalam teks, mengundang laki-laki dan perempuan sebagai subjek dalam teks, memberikan makna kesalingan dengan menukarkan subjek yang tidak disebutkan dalam teks.
Singkatnya, menurut Kiai Faqihuddin Abdul Kodir apa yang maslahat (baik) bagi salah satu jenis kelamin harus kita datangkan untuk keduanya. Lalu apa yang mudarat (buruk) bagi salah satunya juga harus kita jauhkan dari keduanya”.
Keadilan Hakiki KUPI
Pendekatan yang ketiga namun juga menjadi perhatian utama dan pembeda dari pendekatan metodologi fatwa yang lain adalah keadilan hakiki.
Keadilan hakiki adalah meyakini bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama makhluk primer sebagai khalifah di bumi dan makhluk sekunder sebagai hamba Allah. Pada saat yang sama, juga menyadari bahwa laki-laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada pada pengalaman perempuan.
Ada dua pengalaman perempuan yang belum banyak orang pahami, sehingga kerap kali menimbulkan terjadinya ketidakadilan pada perempuan. Dua pengalaman itu adalah : pengalaman biologis, yakni perempuan mengalami menstruasi, hamil, nifas, dan melahirkan. Selain itu pengalaman sosial, yakni kekerasan, stigmatisasi, marginalisasi, beban ganda, dan subordinasi.
Perbedaan inilah kemudian yang perlu kita sikapi secara keadilan hakiki. Yaitu dengan tidak menjadikan laki-laki sebagai standard tunggal kemaslahatan, tetapi juga selalu mempertimbangkan kemaslahatan perempuan. Yakni dengan tidak membuat perempuan yang sudah merasakan sakit dan dirugikan karena pengalaman biologis dan sosialnya tidak bertambah sakit dan rugi hanya karena ia perempuan.
Begitu kira-kira yang seringkali Ibu Nyai Dr. Nur Rofiah sampaikan, sebagai pengampu Ngaji KGI (Keadilan Gender Islam).
Akhirnya, saya kira KUPI itu sudah sangat kuat baik sebagai gagasan maupun gerakan. Sebagai gagasan ia kuat karena mempunyai metodologi tersendiri dengan 3 pendekatan metodologi fatwa khas KUPI di atas. Sebagai gerakan ia juga kuat karena berangkat dari realitas dan bisa masuk pada setiap lapisan elemen masyarakat. Jika sekarang belum terlihat kuat, itu hanya soal waktu saja. []
