Mubadalah.id – Di banyak forum keagamaan, rumah tangga sering kali tergambarkan sebagai surga kecil, sebuah tempat di mana cinta tumbuh, ibadah terpelihara, dan jalan menuju ridha Tuhan tertempuh bersama. Gambaran ini indah dan menginspirasi, namun realitas yang terjadi di lapangan tidak selalu seindah itu. Di balik dinding rumah, banyak perempuan menangis dalam diam.
Mereka tersakiti oleh suami sendiri bukan dengan pukulan, melainkan dengan pemaksaan biologis yang kerap dibungkus dengan dalih “kewajiban istri”. Fenomena marital rape atau pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan masih dianggap tabu di ruang-ruang publik. Bahkan dalam ceramah keagamaan sekalipun.
Padahal, berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024, kekerasan dalam rumah tangga tetap menempati posisi tertinggi, dan banyak kasusnya berkaitan dengan relasi seksual tanpa persetujuan.
Sayangnya, ketika korban berusaha bersuara, tanggapan yang mereka terima sering kali tidak memihak dan bahkan menyalahkan. Ucapan seperti “namanya juga istri, ya harus melayani suami” masih sering terdengar dalam masyarakat luas. Pernikahan mereka pandang sebagai lisensi mutlak yang memberi suami kewenangan penuh atas tubuh istri.
Akibatnya, kekerasan seksual dalam pernikahan sering kali tidak terkenali sebagai bentuk kekerasan. Bahkan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Padahal, dalam relasi yang sehat dan berlandaskan nilai Islam sebagai rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil ‘alamin), kerelaan dan kenyamanan pasangan menjadi prinsip utama dalam membangun rumah tangga.
Definisi Marital Rape
Marital rape sendiri secara definisi merupakan bentuk kekerasan seksual. Di mana seorang suami memaksakan hubungan seksual terhadap istrinya tanpa persetujuan. Dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada tahun 2022, marital rape sudah terakui sebagai salah satu jenis kekerasan seksual yang diatur secara hukum.
Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih sering menghadapi kebingungan dalam mengklasifikasikan dan menangani kasus ini. Hal ini tidak terlepas dari norma sosial dan tafsir agama yang berkembang di masyarakat kita yang belum sepenuhnya mengakui realitas dan kompleksitas kekerasan seksual dalam pernikahan. Relasi seksual dalam pernikahan masih dominan tafsir patriarkal yang menekankan pada “kewajiban istri” untuk patuh dan melayani suami tanpa batas.
Banyak teks agama yang sering menjadi rujukan untuk membenarkan pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan. Salah satunya adalah hadis yang menyatakan bahwa jika seorang istri menolak ajakan suaminya ke ranjang, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi.
Hadis ini kerap terbaca secara literal tanpa melihat konteks sosial, psikologis, maupun prinsip dasar Islam yang mengedepankan kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan manusia. Pembacaan seperti ini menempatkan perempuan dalam posisi pasif, tunduk total, dan tanpa ruang untuk menolak.
Bahkan ketika perempuan sedang tidak siap secara fisik maupun emosional. Akibatnya, perempuan terpaksa mematuhi aturan yang sebenarnya bertentangan dengan semangat Islam sebagai agama rahmat.
Pendekatan Tafsir Mubadalah
Di sinilah KH. Faqihuddin Abdul Kodir memperkenalkan pendekatan tafsir mubadalah yang menjadi sangat relevan dan progresif. Pendekatan ini menegaskan bahwa relasi antara suami dan istri harus berdasarkan pada prinsip kesalingan. Yakni saling mencintai, saling menghormati, dan saling melayani.
Tidak ada satu pihak pun yang memiliki kuasa mutlak atas yang lain, termasuk dalam urusan seksual. Kang Faqih dalam bukunya Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam (2019) secara eksplisit menyatakan bahwa,
“Hubungan seksual dalam pernikahan harus dibangun dengan prinsip saling menyenangkan, saling memuaskan, dan saling meridhai. Jika salah satu pihak tidak menginginkannya, maka tidak boleh dipaksakan. Karena itu bukan bagian dari nilai-nilai Islam.”
Pernyataan ini menegaskan kembali bahwa hubungan seksual bukanlah kewajiban sepihak yang harus kita turuti tanpa kehendak. Justru sebaliknya, hubungan intim dalam pernikahan harus menjadi ruang kebahagiaan dan kerelaan bersama. Dengan demikian, tafsir mubadalah menjadi koreksi atas tafsir-tafsir patriarkal yang selama ini membungkam suara perempuan dan membenarkan kekerasan dalam nama agama.
Tafsir mubadalah tidak hanya sekadar membongkar teks yang kaku, tetapi juga mengajak kita melihat konteks sosial yang memengaruhi pemahaman agama. Tafsir ini memberi ruang bagi perempuan untuk memiliki otonomi atas tubuh dan kehendaknya sendiri tanpa kehilangan kedudukannya dalam kerangka keagamaan. Prinsip kesalingan dalam mubadalah menuntut kita untuk membaca teks agama secara holistik, inklusif, dan berkeadilan. Sehingga agama menjadi instrumen pembebasan, bukan alat penindasan.
Bukan Sekadar Persoalan Domestik
Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan sebagai pembenaran ketidakadilan. Mustahil Islam membenarkan seseorang terpaksa melakukan hubungan seksual dalam keadaan takut, paksaan, atau rasa sakit. Rasulullah SAW sendiri memberikan teladan sebagai suami yang lembut dan penuh empati terhadap istrinya. Dalam banyak riwayat, beliau meminta izin kepada istrinya sebelum melakukan hubungan intim, menandakan pentingnya persetujuan dan kehendak bersama dalam relasi suami-istri.
Dengan pendekatan tafsir mubadalah, Islam bukan hanya menjadi pelindung perempuan, tapi juga menjadi sumber inspirasi untuk membangun rumah tangga yang sehat, adil, dan harmonis. Tafsir ini mengajak kita untuk menjadikan Islam sebagai cahaya yang menerangi relasi antar manusia, bukan topeng yang menyembunyikan luka dan penderitaan di balik rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam pernikahan tidak bisa terus kita biarkan dibenarkan atas nama sakralitas keluarga.
Isu marital rape bukan sekadar persoalan domestik yang tertutup rapat, melainkan isu keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keagamaan yang sangat serius. Menolak kekerasan seksual dalam pernikahan bukan berarti melawan ajaran agama, melainkan sebaliknya merupakan bentuk pengamalan paling tulus terhadap nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi martabat dan hak manusia.
Bukan Isu yang Tabu
Maka dari itu, sangat penting agar lebih banyak ulama, tokoh agama, pesantren, dan lembaga dakwah berani membuka ruang dialog tentang consent (persetujuan) dan hak-hak perempuan secara terbuka dan progresif. Tafsir mubadalah harus kita dorong menjadi landasan utama dalam membangun relasi keluarga Muslim yang berkeadilan dan bermartabat.
Jika kita terus membiarkan agama kita gunakan sebagai tameng untuk membenarkan pemaksaan dan kekerasan, maka kita tidak sedang menjaga Islam, melainkan menyalahgunakannya. Sudah saatnya kita berbicara, bukan untuk mempermalukan keluarga, tapi untuk menyelamatkan keluarga dari luka yang selama ini tersembunyi dalam diam.
Marital rape bukan lagi isu tabu yang harus kita tutup-tutupi. Ia nyata dan memerlukan penanganan yang serius. Islam sebenarnya telah menyediakan jalan keluar yang manusiawi dan adil, yakni melalui cinta yang berdasarkan pada kesalingan dan saling ridha. Tafsir mubadalah telah menunjukkan jalannya, dan sudah saatnya umat Islam mengikutinya. []
