Mubadalah.id – Khitan perempuan menjadi salah satu topik penting yang dibahas dan dikaji dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2 di Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri, Jepara. Kegiatan ini berlangsung selama 24-26 November 2022. KUPI sendiri membahasnya dalam Musyawarah Keagamaan pada tema perlindungan perempuan dari bahaya Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP). Persoalan khitan perempuan, masih kerap dipraktikkan di berbagai daerah. Bukan hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara lain.
Pembahasan khitan perempuan tidak hanya menjadi isu hangat di Indonesia, melainkan juga di berbagai negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Praktik ini masih banyak mereka lakukan karena munculnya persepsi dalam masyarakat bahwa terdapat doktrin fiqih yang menganjurkan pelaksanaan khitan tersebut.
Berbeda dengan khitan untuk laki-laki yang dihukumi wajib, bagi perempuan hukumnya “sunnah”. Praktik ini sebagian masyarakat yakini sebagai cara untuk mengurangi hasrat seksual (libido) pada perempuan. Harapannya, ketika kelak si bayi dewasa, dia tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar seperti zina.
Padahal, secara medis, berbagai penelitian menyebutkan, istilah khitan atau sunat bagi perempuan tidaklah tepat. Istilah yang lebih tepat adalah female genital mutilation atau mutilasi alat kelamin perempuan. Kita sebut demikian karena bukan hanya kulup atau lipatan kulit yang mengelilingi klitoris yang dihilangkan, tetapi bahkan bisa juga klitoris itu sendiri.
Pandangan Ulama Timur Tengah
Sebagian ulama dari Timur Tengah telah merumuskan fatwa berkenaan dengan problematika ini. Daarul Ifta Mesir pada 3 Juli 2007 mengeluarkan fatwa yang memberi penegasan tentang keharaman khitan bagi perempuan.
Bahkan, praktik tersebut mereka nilai sebagai tradisi yang diharamkan menurut syariat (‘adatan muharramatan syar’an). Hal ini berdasarkan pada hasil kajian para ahli medis yang menyatakan bahwa pemotongan atas bagian alat kelamin perempuan itu akan menghasilkan banyak dampak negatif.
Fatwa tersebut juga merujuk pada pendapat-pendapat ulama klasik, antara lain Ibnu Al-Mundzir dan Ibnu ‘Abd Al-Barr. Ibnu Al-Mundzir, misalnya, berpendapat bahwa tidak ada satu pun khabar maupun sunnah yang menjadi dasar pelaksanaan khitan bagi perempuan (laysa fil khitan ay lil inaatsi khabarun yarji’u ilayhi wa laa sunnatun tuttaba’). Dalam kitabnya, At-Tamhid, Ibnu ‘Abd Al-Barr berkata, “Yang sudah menjadi kesepakatan (ijma’) di kalangan umat Islam ialah khitan itu untuk laki-laki (Walladziy ajma’a ‘alayhil muslimun annal khitan lir rijaal).”
Syaikhul Azhar pada masa itu, Muhammad Sayyid Thanthawi, juga menyatakan pendapat yang senada. Ia berargumen, tidak ia temukan satu pun nash syariat yang sahih yang menjadi dasar hujjah atas praktik khitan perempuan. Dalam pandangannya, khitan bagi perempuan merupakan tradisi yang berlangsung dalam waktu lama dari generasi ke generasi, yang mestinya harus terhapus dan kita tiadakan.
Demikian pula Syaikh Yusuf Qaradhawi berdasarkan hasil kajiannya tentang khitan perempuan mengemukakan keharaman sunat bagi perempuan. Menurutnya, mengacu pada penetapan hukum asal yang telah ulama sepakati tentang tidak bolehnya mengubah ciptaan Allah. Maka khitan perempuan dengan cara memotong sebagian anggota tubuh perempuan dengan tanpa kita dasari oleh kondisi yang menuntut mereka melakukannya hal tersebut hukumnya tidak boleh dan terlarang menurut syariat.
Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementrian PPA, akhir-akhir ini, sedang gencar mensosialisasikan bahaya praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) dan pentingnya para pihak, terutama tenaga medis, untuk menghentikannya, demi kesehatan bayi perempuan.
Refleksi Tenaga Medis
Dalam merespons isu ini, saya cukup beruntung karena bisa berdiskusi dengan istri yang berprofesi sebagai bidan dan dulu sering bersinggungan dengan ihwal khitan. Istri saya bercerita, ketika dia kuliah di Jurusan Kebidanan dan magang beberapa kali di klinik bidan. Sering datang orangtua yang hendak mengkhitankan bayi perempuannya. Pada awalnya, saya menduga bidan akan melakukan praktik sirkumsisi sebagaimana yang orangtua bayi inginkan. Akan tetapi, menurut penuturan istri saya, ternyata tidak demikian.
Rupanya, si bayi ia bawa ke ruang praktik, lalu bapak-ibunya ia minta menunggu di luar. Yang terjadi berikutnya, ternyata sang bidan tidak benar-benar memotong kulit luar klitoris sebagai salah satu prosedur khitan perempuan, melainkan hanya mencubitnya sampai kelihatan agak merah dan membuat si bayi menangis. Setelah itu, anak bayi itu ia kembalikan kepada keluarganya.
Langkah yang para bidan ambil tersebut berdasarkan atas kesadaran penuh secara keilmuan akan bahaya medis dari tindakan sirkumsisi pada perempuan. Pasalnya, tindakan khitan perempuan dapat menyebabkan beragam permasalahan kesehatan. Di antaranya yaitu gangguan kesehatan mental, pendarahan, kista, abses, gangguan saat berhubungan seks, infeksi, dan sejumlah dampak negatif lain.
Tindakan yang para bidan tempuh tersebut kiranya dapat kita anggap sebagai bentuk perlawanan terhadap kemapanan tradisi masyarakat. Di mana hanya berdasarkan pada asumsi keagamaan yang kurang komprehensif. Mereka patut kita puji lantaran mampu melihat madharat dalam praktik khitan perempuan dengan lebih jeli. Lalu berinisiatif mengambil sikap. Oleh sebab itu, keberaniannya dalam “melawan” tradisi mainstream dan permintaan keluarga pasien harus kita apresiasi. []
