Mubadalah.id – Konsesi usaha tambang untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan banyak menuai pro-kontra. Meskipun tambang ormas ini cukup menjanjikan, akan tetapi berbagai pihak menilai bahwa perizinan ini banyak membawa kemudaratan.
Polemik ini mulai memanas setelah salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) menjadi ormas pertama yang mengajukan permohonan atas konsesi tersebut.
Bahkan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, menegaskan bakal mengeluarkan surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) secepatnya kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) jika sudah memenuhi persyaratan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memang telah membuka kesempatan bagi setiap ormas keagamaan untuk turut andil dalam mengelola usaha pertambangan.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 yang Jokowi sahkan pada 30 Mei kemarin. Peraturan ini memuat tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Dalam peraturan tersebut, khususnya Pasal 83A, ormas keagamaan mendapat prioritas untuk menerima konsesi tambang dalam bentuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
Menyikapi hal ini, ketua PBNU, KH Cholil Yahya Staquf mengafirmasi bahwa pihaknya mewakili NU telah mengajukan permohonan konsesi untuk mengelola pertambangan batu bara di Kalimantan Timur.
Ia mengaku bahwa hal tersebut adalah peluang emas untuk menambah pembiayaan organisasi demi kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.
Tambang Ormas: Peluang atau Ancaman?
Pemerintah menganggap bahwa pemberian izin pengelolaan tambang ini menjadi salah satu bentuk apresiasi kepada ormas keagamaan atas kontribusinya selama menjadi bagian dari NKRI.
Selain itu, upaya ini juga bertujuan supaya ormas keagamaan dapat lebih mandiri secara finansial dan tidak melulu mengandalkan proposal.
Bicara soal finansial memang sektor pertambangan batu bara memberikan profit yang cukup menggiurkan. Mengutip dari e-mawaspnbp.kemenkeu.go.id, batu bara masih menjadi penyumbang pendapatan negara terbesar kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yakni sebesar 85%.
Dengan demikian, ketika ormas keagamaan turut andil dalam sektor ini maka ormas dapat memperoleh sumber pendanaan yang cukup besar untuk kegiatan organisasi. Misalnya seperti program pemberdayaan, pengadaan fasilitas, maupun layanan lainnya.
Akan tetapi, nyatanya tindakan tersebut banyak menuai kritikan dari berbagai pihak. Sejumlah pengamat, aktivis, dan pakar menilai bahwa konsesi tambang tidak etis bagi ormas keagamaan karena banyak sisi mudaratnya.
Bahkan, Direktur Yayasan LKiS Yogyakarta, Hairus Salim menolak dengan tegas pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan. Menurutnya, ormas keagamaan seharusnya tetap pada idealismenya untuk memihak kepada masyarakat. Bukan malah “bermain” tambang yang notabene-nya banyak mengakibatkan kerusakan, baik alam, habitat, maupun komunitas sosial setempat.
Sementara itu Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan Bisman Bakhtiar juga mempertanyakan hal demikian. Ia membandingkan dengan dunia internasional yang saat ini gencar mengkampanyekan masa transisi energi fosil menuju energi terbarukan.
Alih-alih mengikuti hal tersebut, justru ormas keagamaan malah ingin mengelola usaha tambang yang cenderung kerap menjadi penyebab kerusakan. Ia menilai bahwa upaya demikian justru akan memancing konflik kepentingan dan menyebabkan banyak kerugian ke depannya.
Menakar Sisi Mudarat Pertambangan
Sebenarnya sudah banyak data yang mengungkap sisi mudarat dari sektor pertambangan. Seperti dikutip dari kaltimprov.go.id, usaha pertambangan banyak menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar, apalagi bagi keberlanjutan alam. Padahal Kaltim sendiri termasuk bagian dari WIUPK yang menjadi target dari PBNU.
Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak menuturkan bahwa usaha pertambangan batu bara di daerahnya kerap mendatangkan risiko yang berbahaya seperti banjir, tanah longsor, rusaknya lahan pertanian hingga bekas galian yang membahayakan keselamatan.
Apalagi dunia global kini tengah menggencarkan aksi peralihan masa transisi energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara menuju energi terbarukan seperti tenaga surga, air, dan udara. Hal tersebut mengingat bahwa dampak buruk perubahan iklim cukup banyak kita rasakan sekarang, terutama bagi perempuan.
Laporan Bank Dunia bertajuk The Atlas of Sustainable Development Goals 2023 menyebutkan adanya peningkatan bencana karena perubahan iklim dalam skala global. Suhu ekstrem, kekeringan, badai, kebakaran, dan banjir besar menjadi bencana yang mengancam dunia.
Sementara itu sektor pertambahan fosil berikut hasil tambangnya menjadi salah satu penyebab terjadinya hal demikian. Seperti yang kita ketahui bahwa hasil pembakaran fosil dapat menimbulkan efek rumah kaca yang memicu pemanasan global.
Jika tidak kita antisipasi dari sekarang, tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan sebuah katastrofe (malapetaka besar) perubahan iklim pada sepuluh tahun mendatang.
Kembali ke Asal
Kaidah Ushul Fiqh “dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbil mashalih” dalam tradisi kepesantrenan hendaknya tetap menjadi pegangan ketika mengambil keputusan. Kemaslahatan mana yang hendak diperjuangkan jika kerugian yang akan ditimbulkan jauh lebih besar. Apalagi hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
Meskipun, mungkin presiden Jokowi telah menetapkan syarat yang ketat sehingga ormas keagamaan yang mendapat akses dipastikan mampu mengelola konsesi tambang dengan baik.
Ataupun mungkin ormas keagamaan yang mengajukan permohonan pengelolaan tambang, khususnya PBNU telah memiliki persiapan yang matang, baik secara administratif, finansial, maupun teknis.
Akan tetapi ini bukan soal siap atau tidak siap. Jika memang tujuan awal pemberian konsesi tersebut sebagai bentuk apresiasi supaya ormas lebih mandiri, mengapa bukan dalam bentuk yang lain saja yang tidak mengancam keberlanjutan lingkungan? Bukankah masih banyak bidang lain yang dapat mereka kembangkan?
Saya berhusnuzan saja bahwa tidak ada kepentingan terselubung dalam kasus ini. Hanya saja keputusan yang PBNU ambil dan ormas lain (jika ada) terkait permohonan konsesi tambang perlu kita evaluasi bersama. Seberapa besarkah maslahat yang bakal masyarakat rasakan dan seberapa besarkah kemudaratan yang mungkin saja terjadi. Wallahu a’lam bisshawab. []
