Mubadalah.id – Pemahaman keagamaan yang menjadikan perempuan sebagai fitnah sering kali mengandung bias tafsir yang tidak kontekstual. Padahal, istilah fitnah dalam Al-Qur’an maupun hadis tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan sejarah tempat ajaran tersebut muncul.
Karena itu, penting bagi kita untuk memahami substansi ajaran agama tentang fitnah perempuan secara lebih mendalam dan tidak terpaku pada makna tekstual yang dapat melanggengkan ketidakadilan gender.
Salah satu contohnya adalah larangan perempuan bepergian tanpa mahram. Sebagian kalangan memahami larangan ini sebagai pembatasan ruang gerak perempuan.
Namun, jika ditelaah lebih dalam, ini justru merupakan bentuk perlindungan yang sesuai dengan situasi sosial saat itu bukan ajaran yang berlaku secara mutlak di segala tempat dan waktu.
Dalam literatur klasik Islam, seperti pandangan Dr. Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya Pertautan Teks dan Konteks dalam Muamalah menyebutkan banyak ulama termasuk ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa perempuan tidak boleh melakukan perjalanan sepanjang 20 farsakh tanpa mahram.
Pendapat ini berlandaskan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Tidak dihalalkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian tanpa mahram sejauh jarak tempuh tiga hari tiga malam.”
Namun, dalam riwayat yang sama, saat seorang sahabat bertanya, “Bagaimana dengan isteri saya yang pergi haji tanpa mahram?”. Nabi menjawab, “Susullah dan temani istrimu.” Jawaban Nabi ini menunjukkan bahwa konteksnya adalah soal keamanan dan kenyamanan, bukan pelarangan mutlak.
Dalam kerangka negara modern, perlindungan semacam ini adalah tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga. Mereka yang seharusnya memastikan perempuan dapat beraktivitas secara aman dan setara bukan justru membatasi mobilitas perempuan atas nama perlindungan. Maka yang perlu kita perkuat adalah sistem jaminan sosial dan keamanan publik, bukan penerapan aturan yang mendomestikasi perempuan.
Perempuan Shalihah
Contoh bias tafsir lain terlihat dalam konsep perempuan shalihah yang selama ini orang-orang maknai sangat sempit. Dalam banyak kitab fikih klasik, indikator perempuan shalihah terbatas pada tiga hal: pertama, memuaskan keinginan suami. Kedua, taat pada perintah suami, dan ketiga, menjaga diri dan rumah.
Pemaknaan ini menjadikan kualitas perempuan hanya diukur dari kepatuhannya pada suami. Seakan-akan kebaikan dan keislaman seorang perempuan bergantung sepenuhnya pada relasi domestik, bukan pada dirinya sebagai individu yang utuh.
Padahal, menurut para ulama, perempuan sebagai seorang muslimah terikat langsung dengan perintah keimanan dan keislaman yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan, seperti salat, puasa, zakat, amar ma’ruf, nahi munkar, dan amal-amal sosial lainnya. Semua ini adalah bentuk pengabdian yang utuh kepada Tuhan dan sesama, bukan sekadar pelayanan terhadap suami.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merevisi cara pandang terhadap ajaran agama, khususnya yang menyangkut perempuan. Agama seharusnya menjadi jalan pembebasan dan perlindungan, bukan justru alat pembatasan. Kita harus berani meluruskan tafsir yang bias patriarki, agar agama tetap relevan, adil, dan membawa kemaslahatan bagi semua. []
