Mubadalah.id – Berdasarkan lembar fakta yang Guttmacher Institute terbitkan, bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ada perkiraan, pada 2018 telah terjadi 1,7 juta kejadian aborsi di pulau Jawa. Aborsi ini mereka lakukan dengan tiga metode yang kita ketahui: jamu sebanyak 40%, bedah sebanyak 6%, pil 16%, dan lainnya 39%, dengan mempertimbangkan untuk menjaga jiwa perempuan.
Komnas Perempuan juga mendokumentasikan pada CATAHUnya, angka kekerasan seksual yang terekam selama 2016-2020 terjadi sebanyak 24.786 kasus. Di antara kasus kekerasan, 7344 di antaranya kasus pemerkosaan. Korban pemerkosaan anak, tentu mendapat pendarahan dan kesulitan berlapis bahkan menyebabkan kehamilan berbahaya.
Fikih dan Aturan Negara
Bagaimana sebenarnya Fikih Islam dan Peraturan Negara mengintervensi kejadian sosial ini, untuk melindungi jiwa perempuan dari kehamilan berbahaya? Mari kita telisik hukumnya pertama-tama dengan mendatangkan ayat al Qur’an sebagai landasan awal syari’at. Dalam surat Al Isra’ ayat 31, Allah menjelaskan secara eksplisit:
وَلاَ تقتلوا النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلاَّ بِالحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي القَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوْرَاً ( الإسراء : 31)
Yang artinya adalah: “dan jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang mendapat pertolongan.”
Ayat di atas menjelaskan haramnya membunuh atau al qatlu. Kecuali untuk alasan yang dibenarkan syari’at. Al Qatlu secara ringkas bahasa berarti membunuh, Al Qatlu juga bermakna menghilangkan kehidupan. Kehidupan hilang dengan dua cara, “Al Qatlu dan Maut”.
Al Qatlu berarti menghancurkan fisik yang menyebabkan hilangnya ruh. Berbeda dengan Al Qatlu maut berarti perginya ruh yang diiringi kerusakan jasad setelahnya. Pada praktiknya Al Qatlu terjadi dalam dua dimensi: melakukan di dalam kandungan (atau aborsi) dan setelah kelahiran.
Pendapat Para Ulama
Ulama Mazhab Hanafi berpandangan bahwa melakukan aborsi hanya bisa sebelum janin berusia 120 hari. Yakni sebelum tertiupkannya ruh dan karena alasan syar’i. Salah satu alasan syar’i yang Ulama Mazhab Hanafi kemukakan adalah demi menjaga jiwa perempuan dari kehamilan berbahaya. Mereka berpendapat, mendahulukan nyawa Ibu dan keselamatannya lebih utama daripada janin, karena Ibu merupakan sumber asal.
Sementara Ulama Mazhab Syafi’i, Muhammad Ibnu Abi Said berpendapat tindakan melakukan aborsi legal pada bentuk janin yang masih nuthfah dan alaqah yang terbentuk dalam 80 hari. Majelis Ulama Indonesia sendiri melegalkan aborsi yang bersifat darurat ataupun hajat, boleh sebelum janin berusia 40 hari, hal ini sesuai dengan pertimbangan kaidah fikih berikut:
دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ
yang bermakna: menghindarkan kerusakan (hal negatif) diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan dan
الحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَوْةِ
Artinya: Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat.
Begitupun hukum positif Indonesia pada dasarnya melarang tindakan aborsi. Seperti termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 346 yang berbunyi “seseorang yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menuruh orang lain untuk itu, hukumnya penjara selama-lamanya empat tahun.”
Namun pada praktiknya, Indonesia juga memiliki aturan yang melegalkan aborsi untuk beberapa perkara kesehatan dan keselamatan jiwa perempuan. Seperti termaktub dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, dan Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2014.
Melihat konteks di atas, berdasarkan tafsiran dan kebijakan ulama, dan dukungan Undang-undang Indonesia, menjaga jiwa perempuan dari kehamilan berbahaya adalah boleh. []
