Mubadalah.id – Semalam saya ikut diskusi dengan kalangan muda yang dihelat oleh HatiPena yang dipandu Anick HT dengan nara sumber Prof. Nina Nurmila. Saya bukan ahli sejarah, tapi saya pembaca sejarah. Mungkin saya terpengaruh Ismed Natsir, suami saya, pelahap sejarah sosial kritis aliran ‘Pak Ong”.
Membaca Kartini saya pahami dalam keterbatasan bacaan saya sebagai aktivis perempuan. Siapapun yang sadar akan pendidikan perempuan niscara berhutang budi padanya. Mau mengakui atau tidak Kartini adalah pahlawan Pendidikan kaum perempuan.
Satu hal yang menurut saya penting dalam membaca Kartini dan semalam kurang cukup waktu untuk mendiskusikannya adalah membaca Kartini dalam konteks!
Dia berkirim surat dengan teman dan sahabatnya di Belanda. Yakni ketika Pemerintah Jajahan Belanda habis-habisan dikritik oleh kalangan terpelajar dan partai haluan sosialis. Di mana mereka menilai penjajahan itu jahat, kejam, hanya mau menghisap darah rakyat jajahannya demi kekayaan dan kejayaanya sendiri. Ratu Wilhelmina kemudian mendengar kritik itu. Terjadi perubahan, semacam reformasi dalam politik jajahan yang memperhatikan politik etis.
Adalah van Deventer, kita sapa Coen (1857-1915), seorang terpelajar dengan latar belakang pengacara yang merasa sangat malu atas tindakan jahat tak manusiawi di wilayah jajahan di Hindia Belanda. Dia kemudian terkenal sebagai juru bicara politik Etis (balas budi). Dia pun menulis surat kepada pemerintah Belanda tentang nasib kaum jajahannya. Meskipun dia sendiri menikmatinya berkat keahilannya sebagai pengacara para pengusaha.
Dia melakukan riset yang jujur. Karena ia menyaksikan sendiri bagaimana orang bisa dalam waktu hanya 10 tahun sebagai pengusaha swasta perkebunan dan minyak menjadi tambang emas dengan menghisap habis-habisan tenaga buruh.
Melihat Konteks Politik
Dalam konteks politik inilah Kartini di”lahir”kan . Dia menjadi kambing hitam sebagai bukti bahwa feodalisme menjadi penyebab ketertindasan perempuan dan bukan kejahatan politik jajahan. Van Deventer menyanggah itu. Penderitaan kaum Hindia Belanda adalah karena politik jajahan yang jahat dan korup. Mereka membiarkan rakyat jelata tetap bodoh dan miskin.
Deventer kemudian mengajukan tiga gagasan untuk politik Etis. Perbaikan irigasi dan sistem pertaian, edukasi diperluas termasuk bagi kaum perempuan dan transmigrasi atau emigrasi. Dan dalam konteks inilah Kartini menjadi penting.
Namun dasar politik jajahan yang tetap berpikir untuk menghisap jajahannya. Seluluh perubahan ini dimanfaatkan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Jalan-jalan kereta yang terbangun mereka manfaatkan sebesar-besarnya untuk mengangkut hasil perkebunan-perkebunan di Jawa dan Sumatera. Yakni dengan memanfaatkan tenaga murah kaum inlader “kaum kowe kowe itu.
Irigasi yang mereka bangun hanya berguna untuk keuntungan sendiri. Politik jajahan membiarkan berlakunya politik “kasta atau kelas” atas nama aturan feodal Jawa dan feodalisme lainnya. Itu dimanfaatkan sebagai hambatan yang tak dapat teratasi. Padahal mereka menikmati feodalisme itu dengan tetap memelihara jongos dan baboe-baboe serta kaum budak.
Politik Etis
Abdul Moeis, dalam tulisan Ismed untuk Prisma berkisah betapa bencinya dia kepada ayahnya. Seorang Laras (Lareh) yang mempertontonkan berapa anak-anak sang Lareh itu patuh padanya. Apapun yang dia perintahkan untuk sekadar membuktikan kepatuhan kepada Penjajah.
Moeis yang baru habis mandi dengan celana putih karena kedatangan tamu diminta oleh ayahnya untuk duduk di atas telepong/tai kebo. Sang Penjajah itu tertawa terpingkal-pingkal! Moeis begitu marah. Betapa jajahan telah membuat ayahnya dan orang-orang yang menjadi pangreh tunduk patuh bongkokan pada para penguasa Belanda itu hingga kehilangan kemanusiaannya!
Membaca Kartini tanpa konteks politik menurut saya hanya membuat kita terheran-heran, karena seperti melihat Kartini jatuh dari kayangan. Sesuatu yang seolah-olah lahir sekonyong-konyong. Kartini mampu bicara tentang hak-hak kaum perempuan dan emansipasi karena politik Etis telah mengenali perjuangannya.
Namun politik Etis telah tertelikung oleh mereka yang meyakini bahwa feodalisme dapat mengamankan pergerakan kaum perempuan. Dan mereka menikmatinya karena mereka bisa memelihara gundik gundik, kaum kowe-kowe, baboe-baboe , nyai-nyai tanpa harus menimbang dan memenuhi haknya sebagai manusia! []
