Mubadalah.id – Setelah kehebohan minyak goreng yang sulit untuk didapatkan, baru-baru ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mencabut peraturan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk harga minyak goreng kemasan di pasar, di mana sebelumnya HET dari minyak goreng kemasan sebesar Rp. 14.000. Setelah mengalami kenaikan harga, sontak minyak goreng kemasan tersebut ramai memenuhi jajaran rak toko-toko swalayan.
Harga minyak goreng kemasan melambung tinggi, bahkan sampai di atas Rp. 40.000 untuk ukuran 2 liter. Kenaikan ini tentu menjadi keresahan, dan dibincangkan dimana-mana karena menyulitkan banyak pihak.
Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP memberikan respons terkait kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan ibu-ibu antre di toko-toko swalayan hanya untuk membeli minyak goreng. Dirinya heran mengapa ibu-ibu rela antre. Jika dirinya yang harus mengantre, dia sudah pasti tidak akan mau. Dia pun berpendapat, masih ada acara lain untuk memasak yaitu dengan direbus atau dikukus.
Bahkan, Megawati Soekarno Putri berkomentar dan mengkritik ibu-ibu yang saat ini menurutnya kebanyakan terlihat gendut, dan menilai itu merupakan dampak dari konsumsi minyak goreng sebagai bahan pengolah makanan.
Isu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng bukanlah sekadar isu domestik di kalangan ibu-ibu, yang masih dilabeli dengan peran domestik sebagai pengelola dapur di rumah tangga. Isu ini merupakan bagian dari masalah bersama setiap elemen masyarakat, di mana dengan apa yang terjadi banyak pihak yang juga terkena dampaknya.
Ibu Megawati mungkin tidak akan merasakan bagaimana lelahnya ibu-ibu yang mesti antre untuk mendapatkan minyak goreng, belum lagi harus memutar otak mengalokasikan uang belanja yang pas-pasan. Bahkan, permasalahan ini juga dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat kondisi perekonomian keluarga yang rentan terganggu. Berbagai permasalahan tersebut kitalah sebagai masyarakat yang merasakannya secara langsung.
Kenaikan Harga, Bukan Hanya Persoalan Ibu Rumah Tangga
Nadya Karima Melati, dalam salah satu essainya yang berjudul “Kenaikan Harga Cabai bukan Salah Ibu-Ibu Bergosip” yang terdapat dalam buku Membicarakan Feminisme, merespons pernyataan Menteri Amran Sulaiman mengenai statement yang meminta para ibu-ibu untuk berhenti bergosip dan bergerak menanam cabai untuk menangani permasalahan kenaikan cabai yang sedang terjadi.
“Saya tidak habis pikir mengapa persoalan cabai dipikir sekadar masalah rumah tangga seakan-akan Amran Sulaiman tidak pernah berkunjung ke restoran Padang di mana sambal hingga rendang membutuhkan setidaknya berkilo-kilo cabai. Urusan kenaikan cabai bukan sekadar persoalan domestik ibu rumah tangga, tetapi perekonomian yang lebih luas.” Ujar Nadya.
Pemerintah saat ini bersama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyepakati untuk memberikan subsidi minyak goreng curah agar harganya Rp. 14.000 per liter, dan mungkin saja ini merupakan salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah dari ditariknya HET untuk minyak goreng kemasan sehingga masyarakat yang tak mampu membeli minyak kemasan dapat berpaling membeli minyak curah.
Namun, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perbedaan antara minyak goreng curah dengan kemasan adalah kualitasnya. Dengan mencabut peraturan mengenai HET dan memberikan subsidi minyak goreng curah, pemerintah semakin mempertebal gap antara masyarakat kelas atas dengan kelas menengah ke bawah.
Bagi masyarakat yang tak mampu untuk membeli minyak goreng kemasan, mereka akhirnya membeli minyak goreng curah. Dilansir dalam Tempo.co, mereka yang mengonsumsi minyak goreng curah lebih rentan untuk mengalami penyakit seperti diare, pengendapan lemak dalam pembuluh darah, kanker, dan menurunkan nilai cerna lemak. Hal tersebut karena adanya pemanasan suhu tinggi antara 200-250 derajat celcius pada minyak goreng curah.
Tentu, penggunaan minyak goreng apapun dalam pengolahan makanan tetap saja memiliki dampak tersendiri terhadap kesehatan, dan anjuran ibu Megawati agar masyarakat Indonesia mulai mengonsumsi makanan yang direbus atau dikukus dapat menjadi opsi yang baik jika berbicara dalam konteks kesehatan. Namun, dengan kebijakan yang ditetapkan saat ini bukan kesehatan masyarakat yang nanti akan membaik, tetapi gap antar kelas dalam masyarakatlah yang semakin tebal, dan kesenjangan semakin meningkat.
Jika boleh meniru apa yang disampaikan Nadya, saya ingin berkata seperti ini “saya tidak habis pikir mengapa persoalan minyak goreng dipikir sekadar masalah rumah tangga seakan-akan ibu Megawati tidak pernah makan dan merasakan enaknya ayam goreng. Ibu Megawati tak tahu bagaimana rasanya kesulitan membagi-bagi uang belanja, apalagi kalau pas-pasan. Kenaikan harga minyak goreng bukan sekadar persoalan domestik ibu-ibu yang mengantre, tetapi perekonomian yang lebih luas.” []
