Jagat maya sempat dihebohkan salah satu pasal RUU KUHP tentang pemerkosaan seksual dalam pernikahan. Selain nyinyir soal pasal 480. Parahnya mereka yang tak suka pasal dijadikan sebagai bahan candaan, bahkan olok-olokan. Tanpa melihat substansi keseluruhan pasal dari ayat 1-8.
Mereka berasumsi “tak mungkin terjadi pemerkosaan pada pernikahan yang sah”. Kenapa demikian? Karena pola pikir mereka (masih) beranggapan bahwa pemerkosaan hanya terjadi di luar pernikahan. Padalah pemerkosaan bisa terjadi di mana saja, baik di ranah publik ataupun keluarga.
Misalnya seorang ayah (kandung/tiri) melakukan hubungan seks dengan anaknya. Ini juga termasuk jenis pemerkosaan, karena ada unsur pemaksaan dan ancaman kepada korban. Kasus lainnya adalah seorang istri pasca melahirkan atau menstruasi disuruh melayani libido seks suaminya.
Lebih parah lagi, suami paksa istri (sebaliknya) berhubungan seks dengan cara oral atau lewat anus. Tentu relasi seksual semacam ini sangat menyakitkan bagi istri. Lalu bagaimana jika suami/istri sedang bad mood, entah itu karena urusan kerja publik, domestik atau lelah mengurus anak. Atau ketika kondisinya sakit.
Semua kasus-kasus diatas jika dilakukan dengan cara pemerkosaan (paksaan dengan ancaman-ancaman/pemukulan), tentu sangat menyakitkan bagi siapapun, entah itu istri/suami. Sakitnya tentu bukan fisik saja, tapi psikis.
Kenapa ada pasal pemerkosaan dan tindak pidananya. Kenapa mereka baru nyinyir di medsos akhir-akhir ini? Padahal aturan itu telah tercakup pada pasal 8 UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) yang disahkan 15 tahun silam.
Hanya saja aturan itu tidak spesifik menyebutkan pemerkosaan tapi kekerasan seksual. Meskipun intinya sama, yakni pemaksaan hubungan seks atau marital rape. Berbeda dengan RUU KUHP yang lebih rinci lagi. Silahkan bandingkan UU PKDRT dengan RUU KUHP soal pasal pemerkosaan.
Namun sederetan kasus di atas faktanya adalah perempuan atau istri yang sering jadi korban. Hal ini berdasarkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2019 Komnas Perempuan yang menyebutkan 9.637 kasus KDRT.
Dari jumlah kasus itu, pemerkosaan dalam pernikahan (marital rape) alami peningkatan dari 172 kasus (201) menjadi 195 kasus pada tahun 2018. Meski alami peningkatan, persoalan pemaksaan seksual dalam pernikahan ini mendapat pertentangan dari beberapa kalangan atau kelompok konservatif-tekstualis.
Jadi tak heran jika pengikutnya pun ikut nyinyir, menghujat, dan dijadikan bahan candaan serta olok-olokan. Apakah mereka menutup mata dari peningkatan kasus marital rape. Itu yang dilaporkan. Bagaimana yang belum. Apakah karena takut. Diancam dengan kekerasan fisik (pemukulan) dan lain-lain.
Sebetulnya jika ada salah satu pihak dirugikan, disakiti akibat pemerkosaan seks dalam pernikahan. Maka pelakunya bisa dikenakan pidana sesuai UU PKDRT soal kekerasan seksual.
Disamping itu penafsiran yang berkembang di masyarakat (patriarkhi), penafsiran teks-teks agama diwajibkan istri untuk melayani suaminya, termasuk soal seksual. Jika istri tidak mau diajak berhubungan seks oleh suaminya, maka sang istri dilaknat malaikat hingga pagi. (Shahih-Bukhari no 3273).
Dalil ini sering dijadikan legitimasi agar hasrat libido suami tercapai. Istri hanya dijadikan pemuas nafsu suami saja. Tanpa melihat suasana hati dan kesehatan fisik istri. Menurut Kiai Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya Qiraah Mubadalah menegaskan bahwa pemahaman atau redaksi hadis ini relasinya belum seimbang. Makanya diperlukan metode mubadalah untuk membaca hadis di atas. Sehingga aktivitas seks itu harus dinikmati kedua belah pihak.
Disamping itu hubungan seks suami istri itu justru untuk memperkuat ikatan pernikahan bukan malah menyakitinya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa aktivitas seks itu sebagai sedekah berpahala. (Sahih-Muslim nomor 2376). Jadi sebaiknya hubungan seks dilakukan dengan cara-cara yang baik dan lembut bukan dengan menyakiti.
Apakah pernikahan dibangun hanya soal seks semata? Tentu tidak, karena pernikahan itu untuk mencapai kebahagiaan antara suami/istri, baik di dunia dan juga akhirat.
Makanya dibutuhkan kerjasama dalam pernikahan. Dari segi apapun. Karena pasangan bukanlah lawan tapi mitra atau patner kita. Termasuk soal hubungan seksual. Jika suami/istri sama-sama ingin mewujudkan kehidupan yang baik (hayatan thayyibah), maka harus saling mengasihi, menyayangi, dan melayani satu sama lain.
Merusak Prinsip Pernikahan
Apabila ada orang/ kelompok yang (masih) berpikiran pemerkosaan atau pemaksaan pada pasangan sahnya dalam pernikahan. Maka harus didekonstruksi cara pandangnya. Karena cara-cara pemaksaan bukan ajaran Islam. Justru Islam ajarkan kasih sayang, lemah lembut kepada siapa pun, apalagi kepada pasangan yang kita cintai.
Saya kira pemaksaan hubungan seksual atau marital rape itu merusak atau melunturkan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Mengutip Dawrah Fiqh Perempuan bahwa relasi pernikahan itu dibangun atas beberapa prinsip. Pertama; kerelaan (taradlin) sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 232-233. Kedua; tanggung jawab (al-amanah: QS an-Nisa ayat 48).
Ketiga; komitmen bersama membangun keluarga yang tentram (sakinah) dan penuh kasih sayang (mawaddah warrahmah: Ar-Rum ayat 21). Keempat; perlakuan yang baik (mu’asyarah bil ma’ruf: an-Nisa ayat 19. Berdiskusi, berembuk atau musyawarah (AL-Baqarah ayat 233) dan terakhir menghilangkan beban ganda (ghurm bil ghunm).
Kelima prinsip pernikahan itu sudah semestinya diingat dan dipraktikkan, sehingga tidak terjadi pemaksaan seksual pada pasangannya masing-masing. Jadi jika pemaksaan hubungan seksual, maka perbuatan itu sudah melunturkan prinsip pernikahan itu sendiri.
Dan hal itu jauh dari ajaran Nabi Muhammad, karena Nabi tidak pernah mengajarkan cara-cara kekerasan, menyakiti, dan bertindak kasar. Kepada siapapun, terlebih kepada pasangan kita. Makanya kita harus memiliki prinsip kesalingan sejak dalam pikiran. Menjadi pribadi bahagia dan membahagiakan.[]
