“telah kami ciptakan pasangan bagi segala sesuatu sebagai pelajaran bagi kalian agar senantiasa ingat (kepada Allah)”. Q.S. Adz-Dzariyat (51): 49.
Mubadalah.id – Kecenderungan untuk berpasangan, adalah sebuah kodrat bagi semua makhluk. Khususnya bagi manusia, kecenderungan ini disertai dengan diciptakannya akal. Tujuannya tak lain adalah agar manusia mampu mengatur kecenderungan tersebut agar bisa mendatangkan maslahat. Untuk itu, syariat pernikahan dalam Islam, hadir sebagai sebuah pola religius sekaligus logis bagi manusia yang menggunakan kodrat dan akalnya secara seimbang.
Dari sudut pandang religi, syariat pernikahan hadir untuk memberikan legalitas, nilai sakral serta aturan yang mengikat bagi kecenderungan yang dimiliki manusia. Sebuah kecenderungan, yang bahkan ketika sudah diatur sekalipun masih rentan menghadirkan diskriminasi, pelecehan maupun ketidakadilan. Maka akal sehat siapapun akan dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika aturan pernikahan dari syariat justru tidak ada. Betapa kekacauan dalam skala besar tak elak akan terjadi dalam semua lini kehidupan.
Sebenarnya, aturan Islam mengenai pernikahan dan semua hal-hal yang terkait sudah lengkap. Berawal dari hal-hal pranikah, ketika akad nikah, pasca pernikahan itu terjadi hingga masalah yang mungkin timbul serta cara penyelesaiannya. Islam juga secara detail sudah memberikan batasan kewajiban maupun hak satu pihak kepada pihak yang lain.
Satu contoh dalam urusan nafkah finansial, Islam menentukan bahwa beban akan hal tersebut menjadi kewajiban suami. Mulai dari kebutuhan pangan, sandang maupun papan. Tidak asing bagi kita, bahwa seorang suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya dalam ketiga hal tersebut.
Namun pada praktiknya, ketentuan ini sering kali disalah pahami. Tidak sedikit suami—atau bahkan istri— yang mengira bahwa nafkah yang diberikan oleh suami adalah alat tukar kebebasan-kemerdekaan-kemandirian yang dimiliki oleh istri. Sehingga dengan beralasan sudah memenuhi nafkah, seorang suami bisa beralasan untuk melakukan diskriminasi, pembunuhan karakter maupun penguasaan atas hak kebebasan seorang istri.
Sangat mudah kita temukan di lingkungan sekitar maupun di media, atas nama sudah memberikan nafkah, seorang suami merasa berhak untuk membebankan tugas domestik, luapan emosi di luar rumah, membatasi ruang gerak fisik-psikis-ideologis yang dimiliki istri. Tak jarang pula kita temukan kekerasan fisik maupun pembunuhan karakter terjadi. Semua itu terjadi tak lain karena suami merasa bossy atas istrinya hanya dengan alasan sudah bekerja dan memberi makan. Benarkah?
Kerap ditemukan pada budaya banyak etnis di Indonesia, seorang perempuan yang sudah menikah mutlak menjadi tanggung jawab suaminya. Orang tua akan lepas tangan terhadap semua kebutuhan finansial sang anak hanya karena dia sudah menikah. Oleh karena itu, sebelum menjadi suami, seorang laki-laki harus bisa memastikan kesanggupannya untuk bertanggung jawab atas sandang-pangan-papan perempuan yang akan menjadi istrinya.
Dari satu sudut pandang hal ini dinilai baik untuk mendidik kemandirian pasangan. Namun tak menutup kemungkinan bahwa di sisi lain justru memberikan peluang semakin besar terhadap hegemoni laki-laki nantinya. Karena ketika semua kebutuhan sudah dipenuhi oleh suami, maka dia akan merasa berhak untuk mengatur, menentukan dan menguasai istrinya. Dia tidak akan segan membuat keputusan secara sepihak dan tindakan diskriminatif lainnya. Tak lain karena dia pemimpin, pemilik dan penguasa apa yang menjadi kebutuhan sang istri.
Sementara pada etnis Madura, khususnya pada masyarakat yang masih kukuh memegang kultur tradisionalis, yang terjadi justru sebaliknya. Sebuah budaya unik—tanpa dimaksudkan sebagai penyimpangan terhadap aturan syariat—jarang ditemukan pada etnis lain. Dalam budaya ini, pasangan yang menikah akan diharuskan tinggal di rumah orang tua sang istri. Atau minimal rumah khusus yang disediakan oleh orang tua pihak perempuan yang secara geografis sangat dekat dengan rumah utama.
Tak hanya tempat tinggal, atau rumah, bahkan kebutuhan pangan pasangan baru juga masih menjadi tanggungan orang tua. Baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Kondisi ini akan terus berlanjut hingga pasangan tersebut mampu hidup mandiri secara total. Waktunya bisa cepat namun sayangnya juga bisa sangat lambat.
Budaya ini, cenderung memperlambat proses kemandirian rumah tangga yang dibina. Intervensi orang tua yang berlebihan kerap terjadi dan rentan menimbulkan konflik. Namun sisi positifnya, posisi perempuan Madura dalam hal ini akan jauh lebih aman dari pada mereka yang berasal dari etnis lain. Dia tidak mutlak milik suami sebagaimana suami tidak mutlak bisa mengatur dan menguasai istri. Dia akan sedikit lebih setara. Dia pun akan lebih bebas menentukan pilihan hidup. Menentukan jadwal kapan dia melaksanakan tugas domestik atau bahkan pilihan hidupnya untuk ikut serta berperan pada lingkup yang lebih luas, misalnya.
Dari sebuah budaya sederhana, nilai-nilai kesetaraan, penghargaan terhadap perempuan maupun perlindungan yang setara agar perempuan dapat terhindar dari diskriminasi hegemoni mutlak pihak laki-laki dapat terwujud. Alih-alih misoginis, budaya ini justru mencerminkan sikap filoginis masyarakat Madura. Walaupun jika dilihat secara global, perilaku diskriminasi masih bisa dengan mudah ditemukan. Namun setidaknya, melalui budaya sederhana ini peluang diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan bisa diminimalisir. Wallahu A’lam. []
