Mubadalah.id – Di ruang publik, tafsir maqashidi menegaskan adanya kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai warga negara yang terhormat dan bermartabat di mata hukum.
Sehingga, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini agar bisa saling mengisi, memperkuat, dan membangun kehidupan sosial yang baik bagi segenap masyarakat.
Sebagaimana laki-laki, perempuan juga harus diberi kesempatan yang luas untuk bisa berkontribusi di ruang publik dan mengambil manfaat darinya.
Pada saat yang sama, laki-laki juga harus kita dorong untuk bisa berkontribusi di ruang domestik dan menikmati keintiman dengan keluarga, terutama anak-anak. Tentu saja, tanpa mengesampingkan kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan yang khas antara laki-laki dan perempuan.
Secara paradigmatik, tafsir maqashidi yang berbasis keadilan gender, juga meniscayakan bahwa konsep-konsep kemaslahatan yang telah para ulama klasik tegaskan. Yaitu harus menyasar kebutuhan-kebutuhan perempuan.
Begitu pun konsepsi mengenai maqashid asy-syari’ah yang lima harus kita rumuskan ulang untuk memastikan kebutuhan perempuan menjadi integral dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dalam konsepsi tersebut.
Yaitu, apa yang kita kenal dengan “adl-dlaruriyyat al-khams,” perlindungan hak hidup (hifdh an-nafs), hak beragama (hifdh ad-din).
Lalu, hak berpendidikan dan budaya (hifdh al-‘aql), hak berkeluarga (hifdh an-nasI), dan hak ekonomi (hifdh al-mal). Dengan berbagai levelnya yang sudah ulama klasik sebutkan: primer (adl-dlaruriyyat), sekunder (al-hajiyyat), maupun tersier (at-tahsiniyyat). []
