Mubadalah.id – Dalam kitab-kitab fiqih klasik, rujuk merupakan hak mutlak suami berdasarkan firman Tuhan surah Al-Baqarah ayat: 228 yang artinya, “… dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujukinya pada masa penantian jika para suami itu menghendaki suatu kemaslahatan…”.
Dari paradigma rujuk merupakan hak mutlak suami, maka konsekwensinya rujuk yang dilakukan oleh suami tidak wajib dipersaksikan, sebagaimana ditegaskan dalam kitab-kitab fiqih klasik, semisal Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab Tuhaftul Al-Muhtaj. Karena tidak wajib dipersaksikan timbullah beberapa persoalan turunan di dalamya. Muhammad Aly As-Shabuni mengatakan; kerelaan istri tidak diperlukan dalam rujuk dan tidak perlu ada walinya bahkan istri tidak perlu tahu bahwa dirinya dirujuk oleh sang suami.
Jadi, dalam kitab fiqih klasik, sang istri hanyalah objek yang mati. Ia tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan, apakah akan melanjutkan pernikahannya yang sempat retak sehingga menerima rujukan sang suami, atau sebaliknya, ia lebih memilih untuk tidak melanjutkan dan membangun pernikahan dengan orang lain, atau memang tidak ingin lagi menjalani kehidupan rumah tangga setelah mengalami “kegagalan” misalnya. Sungguh istri yang dirujuk tidak memiliki kebebasan itu dalam fiqih klasik sehingga rujuk tetap absah biarpun sang istri tidak tahu atas keinginan rujuk suami atau bahkan istrinya tidak mau untuk dirujuk oleh mantan suaminya itu.
Padahal, tidak semua perempuan mau dirujuk oleh mantan suaminya. Terlebih di era modern ini di mana perempuan sudah banyak memiliki kesadaran untuk mandiri dalam kehidupan baik mandiri dalam sektor ekonomi, pendidikan dan segala macam aktivitas publik lainnya. Maka wajar jika perempuan sekarang tidak seluruhnya bergantung kepada para suami.
Fakta yang demikian ini berbeda dengan kondisi masa lalu di mana perempuan dikonstruk untuk bergantung pada suami, maka mau tidak mau biasanya mereka akan menurut saja untuk dirujuk oleh suaminya dengan pertimbangan kebutuhan ekonomi misalnya.
Dari perbedaan zaman yang berkembang dalam masyarakat, maka seyogyanya melakukan abgred (reinterpretasi) dalam konsep fiqih klasik agar terus berdialog dengan zaman, dan demi kemaslahatan yang bisa berubah sebab perbedaan tempat dan waktu. Karena jika tetap dipertahankan konsep fiqih klasik tersebut bukan tidak mungkin hal itu akan ditinggalkan oleh pemeluknya karena kondisi yang terus mendesak sehingga fiqih akan teralienasi dari masyarakat yang ada.
Jika kita mengkaji dari ayat di atas, sesungguhnya Tuhan telah memberikan catatan penting bagi para suami yang hendak merujuk, yaitu jika menghendaki islah perdamaian yang membawa kemasalahatan. Lalu pertanyaannya, Islah untuk siapa dan dari siapa?
Tentu, Islah yang membawa kemaslahatan tersebut untuk kedua belah pihak dan dari kedua belah pihak pula. Bukan hanya dari arah suami atau cuma dari istri. Bahkan dalam ayat tersebut Tuhan menekankan kepada seorang suami bahwa tujuan rujuk tersebut demi kemaslahatan keduanya, bukan untuk membuat dharar kepada istri.
Sayangnya, sebagian ulama memahami catatan islah yang ditekankan kepada suami oleh Tuhan itu hanya sebagai anjuran bukan syarat rujuk sebagaimana ditegaskan oleh Imam As-Suyuti dan Mahalli dalam tafsir Al-Jalalain, dan juga dalam literatur fikih-fikih klasik. Artinya, meskipun suami itu merujuk istrinya atas dasar ingin menimbulkan dharar tetap saja rujuk yang dilakukan dianggap sah tanpa melibatkan pertimbangan sang istri. Paling banter syari’at hanya menghukumi perbuatan suami tersebut haram.
Terlepas dari pandangan fiqih klasik, sesungguhnya spirit dari ayat tersebut tetap menekankan kemaslahatan keduanya. Dan kemaslahatan ini tidak bisa tercapai tanpa ada pertimbangan dari kedua belah pihak. Dengan demikian, meski rujuk merupakan hak mutlak suami namun seyogyanya jangan sampai merampas hak kebebsan sang istri dalam mempertimbangkan rujukan suaminya sebagaimana dalam fiqih-fiqih klasik.
Hal ini karena bertentangan dengan nilai dalam rujuk itu sendiri yang menghendaki islah, kemaslahatan istri dan suami dari kedua belah pihak pula. Oleh karena itu, bagaimanapun kerelaan sang istri harus dipertimbangkan dalam rujuk karena pernikahan itu akan dijalani oleh kedua belah pihak.
Istri juga berhak menentukan pilihannya apakah mau menerima rujukan suami atau tidak. Sehingga rujuk yang dilakukan oleh suami tanpa sepengetahuan istri atau tanpa kerelaan sang istri, maka rujuk yang dilakukan sang suami dianggap tidak sah. Wallahu A’lam. []
