Mubadalah.id – Menjelang 20 tahun RUU PPRT yang masih menjadi tugas para Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Empat Lembaga Nasional HAM yaitu Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, dan KND mengadakan konferensi pers bersama agar pemerintah segera mengesahkan RUU PPRT.
Konferensi pers berlangsung secara hybrid di Ruang Persahabatan Lt.1 Komnas Perempuan (19/07/24). Masing-masing lembaga menyampaikan urgensi pengesahan RUU PPRT. Mengingat RUU ini sudah tersusun sejak tahun 2001 dan mengajukan ke DPR pada 2004 oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga.
Setelah pengajuan di tahun 2004, RUU ini baru terbahas pada tahun 2010. Hingga akhirnya di tahun 2023 menjadi RUU usul inisiatif DPR. Namun jika tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang terbahas dan ada kesepakatan pada pembahasan Tingkat I DPR RI, maka RUU PPRT akan menjadi non-carry over. Sehingga harus memulai dari awal untuk pengusulan RUU PPRT ke dalam proses legislasi selanjutnya di periode DPR RI 2024-2029.
Padahal perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin mendesak. Berdasarkan Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2019-2023, terdapat 25 kasus PRT.
Siaran Pers Bersama
Dalam siaran pers bersama, KPAI menginformasikan terdapat 30% Anak dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk (BPTA). Mereka tidak hanya mengalami eksploitasi ekonomi tetapi juga seksual, dan beragam penyiksaan yang berakhir tanpa proses hukum.
Tahun 2024 ini kasus PRT pun seharusnya telah menjadi sinyal bahwa RUU ini harus segera pemerintah sahkan. Mengingat adanya PRT asal NTT yang bekerja di Jawa Barat yang terkurung dan tidak diberi makan oleh pemberi kerja.
Belum lagi kasus 5 PRT yang berusaha kabur karena ada dugaan mengalami penyekapan dan penganiayaan. Terakhir, Juni lalu adanya kasus bunuh diri PRT di Tangerang yang ternyata pekerja anak. Dia menjadi korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.
“Banyak pula pengaduan pada Komnas HAM kasus PRT yang melanggar hak asasi manusia seperti gaji tidak terbayar, hilang kontak, kekerasan, perdagangan orang, dan kekerasan seksual.” ungkap Anis Hidayah Komisioner Komnas HAM.
“Kasus-kasus di atas bagaikan fenomena gunung es, hanya sedikit yang tampak di permukaan. Yang tidak terlapor dan terdokumentasikan sesungguhnya jauh lebih besar karena adanya berbagai hambatan. Padahal hadirnya RUU ini bukan hanya untuk melindungi PRT, tetapi juga untuk melindungi pemberi kerja.” ungkap Veryanto Sitohang Komisioner Komnas Perempuan.
“Mayoritas PRT dan pemberi kerja juga mayoritas adalah perempuan. Oleh karena itu Komnas Perempuan melakukan berbagai upaya agar RUU PPRT segera terbahas dan disahkan sebagai Undang-Undang untuk mendukung perlindungan perempuan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.” sambung Olivia Chadijah Salampessy, Wakil Ketua Komnas Perempuan.
Hasil Riset Komnas HAM
Berdasarkan hasil riset Komnas HAM tahun 2021, kehadiran UU PPRT akan memberikan kepastian hukum kepada PRT dan pemberi kerja. Lalu mencegah segala bentuk distriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap PRT. Selain itu, RUU PPRT juga mampu mengatur hubungan kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT.
“RUU PPRT sendiri merupakan implementasi dari Konvensi ILO 138 mengenai Usia Minimum untuk Anak Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang menjadi acuan penghapusan pekerja anak terutama PBTA di Indonesia.” tegas Ai Maryati Ketua KPAI.
Tidak hanya menyangkut anak dan perempuan, RUU PPRT juga menjadi payung pelindung bagi PRT yang mengalami kekerasan dan eksploitasi. Di mana tak jarang berimplikasi pada kedisabilitasan baik fisik maupun mental. Padahal perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab pemerintah sesuai dengan Pasal 28 I ayat 4 dalam UUD 1945.
“Oleh karena itu, KND (Komisi Nasional Disabilitas) sangat berharap RUU PPRT segera disahkan. Tuujuannya agar dapat menciptakan perlindungan yang optimal dan komprehensif terhadap seluruh PRT. Termasuk di dalamnya pekerja migran dan penyandang disabilitas yang bekerja sebagai PRT.” tegas Fatimah Asri Mutmainnah.
Sebelum genap 20 tahun perjalanan RUU PPRT, bersama empat Lembaga Nasional HAM dan seluruh stakeholder serta masyarakat sipil, mari kita kawal terus proses advokasi RUU PPRT. Harapannya untuk DPR bahas sebelum periode 2019-2024 berakhir. Tujuannya agar prosesnya tidak harus memulai dari awal pada periode DPR RI 2024-2029. []
