Mubadalah.id – Perhelatan Kongres KUPI II resmi ditutup pada 26 November 2022. Selama empat hari berturut-turut, peserta kongres KUPI II memberikan berbagai masukan untuk mengokohkan paradigma, visi, dan misi untuk mewujudkan hasil KUPI II bagi peradaban yang berkeadilan. Kegiatan diskusi baik di sesi panel maupun paralel riuh dengan pergulatan ideologi dan pendapat sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing peserta.
Hasil diskusi baik dari sesi panel dan paralel, musyawarah keagamaan, dan refleksi paralel menghasilkan delapan rekomendasi hasil KUPI II. Hasil rekomendasi tersebut dibacakan bersamaan dengan penutupan KUPI II. Ketua pelaksana KUPI II Nyai Masruchah menyatakan bahwa rekomendasi tersebut mereka sampaikan sebagai masukan untuk pemerintah. Sekaligus menghimbau masyarakat secara umum khususnya jaringan KUPI agar berkomitmen dalam mengamal dan membawa misi KUPI ke wilayah dakwah masing-masing.
Delapan Rekomendasi Hasil KUPI II di Bangsri Jepara
Rekomendasi yang tersampaikan pada penutupan KUPI II ini menegaskan posisi KUPI sebagai sebuah gerakan. KUPI bukanlah organisasi yang memiliki struktur hierarkis. KUPI sebagai gerakan meniscayakan adanya persemaian narasi keadilan gender di seluruh medan dakwah yang digeluti peserta kongres.
Apapun profesi dan latar belakang pendidikannya, para peserta kongres harapannya mampu membawa visi dan misi KUPI. Untuk mempertegas nilai yang akan KUPI usung, berikut ini delapan rekomendasi KUPI II guna mewujudkan peradaban yang berkeadilan.
Pertama; recognisi KUPI sebagai gerakan ulama perempuan telah diterima oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, negara harus melibatkan KUPI dalam kerja-kerja strategis dan menjadikan KUPI sebagai mitra kerja pemerintah. Masyarakat sipil juga harus bersinergi dengan KUPI guna membangun peradaban yang berkeadilan baik di tingkat lokal maupun regional.
Kedua; korban dalam kasus kekerasan seksual dan perkosaan acapkali tersudut, terstigma, dan terdiskriminasi oleh narasi patriarki. Alih-laih mendapatkan bantuan hukum, korban justru semakin terpinggirkan dan dikucilkan ditengah beban psikologis yang dialami. Oleh karena itu, negara harus memprioritaskan regulasi yang berpihak pada korban.
UU TPKS adalah salah satu perantara untuk merubah mindset kuno dan mulai membuka kesadaran untuk berpihak pada korban. oleh karena itu, masyarakat sipil harus terlibat dalam memastikan tak ada lagi korban pemerkosaan dan kekerasan seksual yang terdiskriminasi.
Adapun jaringan KUPI harus gencar mengkaji nash-nash berkaitan dengan kekerasan dan perkosaan dengan perspektif pengalaman perempuan. Karena tak jarang, marginalisasi korban perkosaan justru dilegitimasi oleh narasi-narasi teks literalis yang tekstual.
Perempuan, Isu Lingkungan dan Kekerasan terhadap Perempuan
Ketiga; sampah bukan hanya permasalahan perempuan namun permasalahan global. Maka negara perlu menjadikan isu sampah sebagai salah satu isu strategis negara. Masyarakat sipil juga kita himbau untuk mulai menyadari bahaya sampah dan mengedukasi masyaraat di sekelilingnya. Adapun KUPI dan jaringannya harus banyak memproduksi pandangan keagamaan berkaitan dengan sampah.
Keempat; gerakan ekstrimisme dan radikalisme meletakkan perempuan sebagai korban. Maka negara harus melindungi seluruh warga negaranya dari bahaya ekstrimisme salah satunya dengan pendekatan moderasi beragama. Masyarakat sipil juga harus menunjukkan cara beragama yang damai, ramah, dan toleran. Sedangkan jaringan KUPI harus memperkuat actor perdamaian baik di wilayah lokal maupun global.
Kelima; pemaksaan perkawinan anak adalah kezaliman bagi perempuan. Maka negara harus bisa memastikan adanya sebuah regulasi untuk menghentikan praktik perkawinan anak. Masyarakat sipil harus aktif memantau dan memastikan anak-anak perempuan di sekelilingnya terhindar dari pemaksaan perkawinan. Sedangkan jaringan KUPI harus aktif memperkuat narasi agama yang menolak pemaksaan perkawinan berdasarkan pengalaman perempuan
Keenam; P2GP atau Praktik Pemotongan dan Pelukaan Genetalia Perempuan tanpa ada pertimbangan medis mengandung mudharat bagi perempuan. Maka negara harus menyusun regulasi yang tegas melarang P2GP tanpa pertimbangan medis.
Masyarakat sipil juga aktif melakukan kampanye penolakan P2GP tanpa pertimbangan medis di wilaya sekitarnya. Sedangkan jaringan KUPI aktif memberikan pandangan agama mengenai pelarangan P2GP tanpa pertimbangan medis dengan menggunakan pendekatan pengalaman perempuan.
Krisis Kemanusiaan
Ketujuh; krisis kemanusiaan di negara-negara konflik seperti Iran, Afghanistan, Myanmar dan negara lainnya adalah bagian dari tanggung jawab kemanusiaan. Maka negara harus terlibat aktif dalam membangun perdamaian dunia. Jaringan KUPI secara harus aktif menyuarakan narasi keagamaan tentang perdamaian untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan guna mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin.
Kedelapan, KUPI tidak bekerja di wilayah elitis namun juga menyentuh gerakan di masyarakat lokal. Pelibatan seluruh elemen masyarakat sangat kita perlukan untuk mendorong tumbuhnya gerakan ulama perempuan di daerah. Pendekatan pengetahuan dan pengalaman perempuan tidak pandang bulu dan berlaku untuk semua lini gerakan.
Sinergitas dalam Mewujudkan Peradaban Yang Berkeadilan
Dari delapan rekomendasi hasil KUPI II tersebut di atas, sangat jelas bahwa KUPI sebagai sebuah gerakan membutuhkan sinergitas dari berbagai lini dan sektor. Leading sector utama gerakan KUPI bertumpu pada kebijakan pemerintah. Maka KUPI dan pemerintah harus bersinergi dalam menghasilkan regulasi yang berkeadilan gender.
KUPI juga mengajak seluruh masyarakat sipil agar terlibat dalam menyuarakan isu-isu strategis KUPI di wilayah dakwah masing-masing. Influencer, dosen, mahasiswa, guru, pimpinan majlis ta’lim, semuanya memiliki ladang dakwah masing-masing.
Pun demikian dengan jaringan KUPI, harus mereproduksi narasi keagamaan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pengetahuan perempuan. Karena pada dasarnya misi tauhid Islam yang utama adalah kesetaraan. []
