Mubadalah.id – Pada Rapat Paripurna Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Parlemen Senayan menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) menjadi RUU inisiatif. Keputusan persetujuan tersebut tersampaikan di ruang rapat Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6) lalu.
Namun, sebelum RUU ini sah, telah banyak menuai pro-kontra. Salah satu yang menuai kontra ialah dari tanggapan sudut pandang pengusaha atau pemilik perusahaan yang menganggap bahwa kebijakan ini merugikan perusahaan. Akan tetapi di sisi lain banyak fraksi dan serikat kaum buruh yang turut mendukung RUU KIA ini disahkan.
Penolakan RUU KIA dari Para Pemilik Usaha
Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) saat ini tengah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang saat ini menuai kontra di tengah masyarakat, khususnya di kalangan pengusaha. Karena terdapat pasal yang menegaskan bahwa perempuan pekerja yang melahirkan usulnya mendapat cuti selama 6 bulan. Padahal penetapan cuti melahirkan ini sebenarnya sudah mereka atur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, yang pengaturannya selama 3 bulan.
Lama Cuti: Kekosongan Pekerja
Sebagaimana termaktub dalam BAB II Pasal 4 ayat (2) a yang berbunyi “Setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan, mendapatkan waktu istirahat 1,5 bulan atau sesuai surat keterangan dokter atau bidan jika mengalami keguguran.”
Tentu dari pasal tersebut menyatakan bahwa bagi pekerja perempuan yang melahirkan cuti minimal 6 bulan, dan cuti 1,5 bulan bagi pekerja perempuan yang mengalami keguguran. Menurut tuturan salah satu pelaku bisnis sekaligus ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan, bahwa RUU KIA ini bisa mengganggu kelangsungan bisnis. Apalagi dengan kondisi ekonomi di Indonesia yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi covid-19.
Selain itu menurut Haryadi RUU ini akan membawa dampak terhadap mengecilnya kesempatan kerja bagi perempuan. Karena, berdasarkan data BPS tahun 2021 menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan sebesar 53,34%. Masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan TPAK laki laki sebesar 82,27%. Selain itu , semakin lama cuti, maka lama juga posisi tersebut kosong. Akibatnya, perusahaan perlu mengeluarkan biaya lebih untuk menutupinya.
Penolakan Sistem Gaji : 3 Bulan Gaji Full, selanjutnya 75%
Dalam RUU ini pula mengatur soal upah yang pekerja perempuan terima. Yakni tetap memperoleh gaji dan jaminan sosial dari perusahaan. Hal tersebut termaktub dalam pasal 4 ayat 2 (a) dan (b) selama cuti hamil dan melahirkan pekerja tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sebagai pekerja. Besaran gaji 3 bulan pertama diberikan penuh sebanyak 100%. Kemudian 3 bulan setelahnya upah diberikan sebesar 75%.
Tentunya hal tersebut yang paling kencang penolakan oleh para pemilik usaha, bahwa kebijakan ini merugikan perusahaan. Karena karyawan harus absen selama 6 bulan sementara perusahaan harus menanggung gaji tetap.
Sementara menurut Andrie Djadja (pemilik PT JNP Group Indonesia), mengatakan bahwa ia tidak keberatan jika RUU dijalankan asal dengan ketentuan No work, No pay. Artinya selama pekerja perempuan tersebut tidak bekerja, maka perusahaan tidak perlu memberi upah tetap
RUU KIA : Kesejahteraan Untuk Masyarakat Indonesia
Di balik banyaknya penolakan dari kalangan pemilik usaha, RUU KIA juga mendapat respon yang positif dari masyarakat, sebab prioritas utamanya adalah menjamin kesejahteraan Ibu dan menyelamatkan masa depan bangsa untuk mewujudkan generasi emas
RUU KIA Langkah Turunkan Kasus Stunting
Itikad baik DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) sebagai RUU inisiatif DPR, karena RUU KIA akan menjadi pedoman bagi negara untuk memastikan anak-anak generasi penerus bangsa memiliki tumbuh kembang yang baik. Harapannya, agar menjadi SDM yang unggul. RUU KIA pun menjadi salah satu upaya untuk menurunkan stunting di Indonesia,
Apalagi, saat ini, Indonesia berada di urutan ke 5 dunia yang stuntingnya masih tinggi. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Selain itu, angka kematian ibu juga masih cukup tinggi, dari 100.000 ibu yang melahirkan ada 300 yang meninggal. Tingginya rutinitas pekerjaan dan kurangnya gizi bagi anak menjadi salah satu penyebabnya.
Maka dengan adanya waktu cuti 6 bulan, ini merupakan langkah baik untuk menjamin kesehatan ibu pasca melahirkan. Selain itu memastikan anak-anak generasi penerus bangsa memiliki tumbuh kembang yang baik. Harapannya agar menjadi sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Karena, waktu 6 bulan yang merupakan golden age bagi pertumbuhan bayi dapat dapat menjadi perhatian sang ibu. Sehingga gizi pun terpantau dan tercukupi.
Dukungan dari Serikat Buruh
Tanggapan positif datang dari Serikat buruh. Mereka sangat mendukung DPR mengesahkan RUU KIA. Di mana dalam aturan ini ada cuti melahirkan 6 bulan bagi pekerja perempuan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa pengesahan RUU KIA adalah hal yang wajar mereka perjuangkan. Karena terkait dengan para pekerja perempuan. Bahkan jika di Eropa cuti melahirkan lebih dari 6 bulan.
Partai Buruh tersebut menganggap bahwa isi RUU KIA sudah sesuai berdasarkan kebijakan yang sudah diatur oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO). Saat ini ILO telah mempertimbangkan masa cuti melahirkan dengan melibatkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
Said Iqbal juga meyakini pekerja perempuan tidak akan kesulitan mencari pekerjaan jika RUU KIA ini sah. Menurutnya, beberapa sektor industri seperti garmen, tekstil, makanan, dan minuman justru sangat membutuhkan pekerja perempuan. Sementara itu solusi lain yang Hillary Brigitta Lasut tawarkan sebagai anggota DPR RI ialah mendorong pelibatan pemerintah. “Baiknya pemerintah memberikan subsidi kepada ibu pasca melahirkan.” ujarnya.
“Baiknya sih subsidi BBM kita alihkan saja kepada subsidi Pendidikan dan kesehatan ibu dan anak. Itu lebih banyak manfaatnya,” ujarnya ketika mengisi diskusi. Hillary juga mengatakan para pengusaha tidak perlu khawatir yang berlebih jika RUU KIA ini bertujuan untuk menjaga Ibu dan Anak. Di mana hal ini merupakan bagian penting dari masyarakat. []
