Mubadalah.id – Sejarah Indonesia tak kekurangan peristiwa penting. Namun, tak semua peristiwa diberi ruang untuk kita ingat. Ada yang kita rayakan, ada yang kita kenang dengan hormat, dan ada pula yang sengaja terpinggirkan dari buku pelajaran dan pidato kenegaraan.
Salah satunya adalah bagian kelam dari kerusuhan Mei 1998, yang hingga hari ini masih berselimutkan penyangkalan. Kini saatnya perempuan bergerak untuk melawan lupa terhadap upaya penghapusan sejarah.
Dalam ingatan sebagian perempuan, Mei 1998 bukan hanya soal krisis politik atau jatuhnya penguasa lama. Mei adalah peristiwa tubuh. Tubuh-tubuh yang terseret dari rumah, terlukai di depan keluarga, tertandai karena nama, wajah, dan ras.
Perempuan-perempuan itu tidak pernah benar-benar hilang. Hanya suara mereka yang tenggelam di balik meja-meja rapat dan tertutup oleh suara-suara yang lebih nyaring suara mereka yang lebih sibuk menata masa depan tanpa pernah menoleh ke belakang.
Laporan resmi pernah dibuat. Tim khusus pernah terbentuk. Bahkan ada sejumlah nama besar yang terlibat langsung dalam pencarian fakta. Tapi sebagaimana kisah-kisah yang tak laku dalam kampanye elektoral, nasib laporan itu tak jauh berbeda dari amplop yang terlipat rapi, tersimpan, lalu kita lupakan. Dan seperti biasa, waktu dianggap cukup ampuh untuk membuat masyarakat melupakan luka kecuali mereka yang mengalaminya.
Baru-baru ini, ruang digital kita kembali mengingatkan akan luka tersebut lewat satu tayangan jurnalistik yang muncul dalam program Bocor Alus Politik dari Tempo. Tayangan itu menyusun ulang fakta-fakta yang sudah pernah ada hasil investigasi TGPF. Pengalaman langsung penyintas dan pendamping, serta ketegangan antara suara korban dan suara yang menyangkal.
Melawan Lupa
Di antara mereka yang menyangkal, ada yang menyebut kekerasan seksual dalam peristiwa Mei sebagai “isu yang tidak terbukti”, bahkan mengatakan pejabat itu adalah humor. Sangat jahat memang. Padahal ketiadaan laporan hukum bukan berarti ketiadaan peristiwa.
Dan ketakutan untuk berbicara bukan tanda kebohongan, melainkan cerminan dari betapa rapuhnya sistem perlindungan korban di negeri ini. Tayangan Tempo tidak bermaksud membuka luka baru, tapi mengingatkan kita semua bahwa negara pernah diberi kesempatan untuk hadir bagi korban dan tidak melakukannya.
Perempuan-perempuan korban dan para pendampingnya tidak tinggal diam. Mereka membangun ruang-ruang kecil untuk mengingat, menyusun dokumentasi, dan berbicara satu sama lain.
Tidak semua bisa tampil di ruang publik, tetapi banyak yang memilih melawan lupa dalam bentuk yang sederhana namun bermakna dengan merawat arsip, mencatat ingatan, hingga menyusun agenda advokasi lintas generasi. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap penghapusan sejarah, sekaligus upaya menjaga martabat dan kemanusiaan yang selama ini terabaikan.
Perempuan melawan lupa bukan karena ingin kita kenang sebagai korban, melainkan karena mereka menolak diam terhadap ketidakadilan. Mereka percaya bahwa mengingat adalah bagian dari keadilan. Dan dalam proses itulah, suara perempuan menjadi pengingat bahwa bangsa ini belum selesai berdamai dengan masa lalunya.
Mengakui keberadaan korban kekerasan seksual dan menyatakan permintaan maaf bukan berarti membuka luka lama, tetapi justru merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik negara terhadap masa lalu yang belum dituntaskan.
Pengakuan bukanlah bentuk kelemahan, melainkan komitmen terhadap keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Permintaan maaf juga bukan akhir dari proses, tetapi bisa menjadi awal dari pemulihan baik bagi para penyintas maupun bagi masyarakat secara lebih luas.
Menjadi Bangsa yang Dewasa
Bangsa yang dewasa tidak diukur dari kemampuannya menyembunyikan catatan sejarah, tetapi dari keberaniannya untuk mengakui, belajar, dan memperbaiki. Oleh sebab itu, upaya untuk mengakui kekerasan yang pernah terjadi dan menyampaikan permintaan maaf kepada korban merupakan bagian penting dari proses berbangsa yang sehat.
Tentu kita tidak dapat mengubah peristiwa yang telah terjadi. Tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk membangun pendekatan yang lebih adil dan manusiawi dalam menghadapi sejarah kita sendiri. Mengakui kekerasan dan meminta maaf adalah langkah awal yang wajar dan kita perlukan untuk menuju masa depan yang lebih berkeadilan dan lebih berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.
Sungguh sangat amat kita sesalkan pejabat yang tidak memiliki sejarah luka untuk merasakan luka yang sangat menyakitkan. []
