Mubadalah.id – Dalam fikih Islam, kita menemukan hak-hak pekerja dalam pembahasan fikih mu’amalah mengenai akad ijarah, atau kontrak pemanfaatan jasa seseorang atau manfaat suatu barang.
Jika akad ijarah kita artikan sebagai kontrak perburuhan, atau kontrak pemanfaatan jasa seseorang. Maka ada hak buruh yang harus majikan penuhi dan ada hak majikan yang harus buruh penuhi.
Abd al-Wahhab asy-Syisani menyatakan bahwa hak pekerja yang paling penting adalah hak atas upah. Ini merupakan hak yang paling asasi bagi pekerja sebagai kompensasi atas tenaga dan jasa yang telah ia keluarkan.
Dalam fikih, memang belum ada pembahasan mengenai jumlah upah minimal, karena jumlah selalu relatif dan kontekstual.
Tetapi dalam tradisi peradaban Islam, beberapa sumber bisa menjadi dasar untuk memastikan bahwa Islam menekankan perlunya upah minimal bagi buruh, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang meliputi pangan, sandang, dan papan (hadd al-kifayah).
Bahkan, semestinya majikan membayar upah buruh tidak sebatas kebutuhan minimum. Tetapi juga meliputi kebutuhan hidup yang layak bagi buruh sebagaimana umumnya manusia, seperti tunjangan kesehatan, transportasi, tunjuangan lauk-pauk, iuran perumahan, dan sebagainya.
Dalam kisah kepemimpian Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengisahkan bahwa upah pegawai rendahan kerajaan harus mencukupi kebutuhan seseorang untuk bisa menikah dan berkeluarga.
Jika kita berharap seorang buruh bisa konsentrasi mengerjakan apa yang majikan perintahkan. Maka buruh harus harus ia cukupi dari segala kebutuhannya. Ada teks hadits yang mendukung pernyataan ini:
“Dari al-Mustawrid bin Syaddad, saya mendengar Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang menjadi pekerja bagi kami. Jika ia tidak memiliki istri, maka ia bisa berhak (upah) untuk beristri. Jika ia tidak memiliki pembantu, maka ia berhak (upah) untuk mengambil pembantu. Lalu, jika ia tidak memiliki rumah, maka ia berhak (atas upah) untuk bisa mengambil rumah.” (HR. Abu Dawud) []
