Mubadalah.id. Perempuan sering identikkan dengan kecantikan. Namun, standar cantik tersebut seringkali dinilai dari fisik dan glamor perhiasan yang melekat di badan. Kilau perhiasan yang melekat pada tubuh perempuan ternyata juga menyimpan fakta kelam, yakni ketertindasan sebagai korban human trafficking.
Bagaimana bisa dikatakan demikian? Ya, kenyataan tersebut bisa kita lihat dari banyaknya kasus perdagangan orang (human trafficking) yang rata-rata korbannya adalah anak dan Perempuan. Meskipun bukan isu baru, korbannya terus saja meningkat. Kejahatan ini merupakan kejahatan lintas batas negara dan melibatkan jaringan yang kuat serta terorganisir di banyak negara, sehingga menjadi problem internasional.
Korban human trafficking di Indonesia seringkali di kirim ke negara tujuan seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Hogkong dan Timur Tengah. Banyak Perempuan menjadi korban perdagangan orang, menjadi buruh tambang emas dan seringkali mengalami ketertindasan.
Awal Munculnya Fakta Tak Terduga
Sangat menyita perhatian ketika melihat data yang ada. Mengutip dari voaindonesia, setidaknya dalam kurun waktu 2020-2022 terdapat 1.581 orang di Indonesia yang menjadi korban human trafficking atau yang lebih dikenal dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Banyaknya jumlah korban yang kebanyakan adalah Perempuan menjadikan permasalahan tersebut membutuhkan respon cepat dari pemerintah.
Pemerintah Indonesia juga merespon permasalahan ini dengan segera. Melalui Kapolri, Presiden memerintahkan langkah cepat dan tegas guna memberantas TPPO. Menanggapi perintah tersebut, Kapolri segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penangaan kasus TPPO.
Permasalahan human trafficking ini menghadirkan fakta yang tidak pernah terduga sebelumnya. Tanpa sadar, di balik proses produksi perhiasan yang ada ternyata melibatkan banyak pekerja Perempuan. Perempuan menjadi pekerja tambang, bekerja di pabrik-pabrik perhiasan, manik-manik dan juga pelengkap fashion sebagai kebutuhan dan pelengkap penampilan serta trend di setiap masa.
Sayangnya pekerja Perempuan tidak mendapatkan perlindungan akan hak-haknya. Banyak sekali Perempuan yang menjadi korban perdagangan orang karena iming-iming gaji yang banyak. Setelah tergiur lantas diperdagangkan dan seringkali diperlakukan seperti budak, mendapatkan upah yang tak sebanding dan bahkan banyak yang menjadi pekerja seks komersial.
Perlukah Melibatkan Perempuan dalam Kerja Tambang?
Perempuan yang ikut bekerja di ruang-ruang yang kebanyakan dominan laki-laki seringkali mendapatkan label negatif. Anggapan negatif serta marginalisasi terhadap Perempuan juga seringkali terjadi. Sehingga ketika terjadi kasus kriminal semacam ini, posisi Perempuan ikut tersudutkan.
Di era sekarang, di mana pemerintah berusaha memberikan porsi dan peluang kerja yang sama antara laki-laki dan Perempuan tentu Perempuan sah untuk ikut berpartsipasi. Tidak masalah ketika Perempuan ikut bekerja menjadi buruh tambang, dan yang menjadi masalah bukanlah perlu atau tidaknya perempuan ikut bekerja, namun yang menjadi masalah ialah bagaimana peran pemerintah agar mampu melindungi dan memberikan ruang aman bagi Perempuan.
Meskipun pemerintah telah melakukan upaya pemberantasan, namun masih harus menghadapi banyak tantangan. Tantangan dalam menghadapi masalah ini tentu membutuhkan kerjasama dari banyak pihak dan dari berbagai negara. Baik berupa pemikiran sebagai sumbangan solusi maupun tindakan kooperatif guna mencegah terjadinya TPPO.
Pemerintah Tidak Bisa Sendirian Menghadapi Kasus yang Ada
Menurut laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika terkait Perdagangan Manusia, Indonesia menempati tier 2 dalam kasus TPPO, yang artinya masih tergolong tinggi. Tingginya angka tersebut salah satunya karena korban tidak tahu harus kemana mengadukan deritanya.
Banyak perempuan yang menjadi korban human trafficking tidak pernah didengar teriakannya. Seringkali mereka juga bingung mengadukan nasibnya ke siapa. Sehingga banyak korban yang menyampaikan permasalahannya dengan membuat konten tiktok.
Sementara, mengutip apa yang Ibu Anis Hidayah dari KOMNAS HAM sampaikan pada acara 6th Conference on Human Rights bertempat di Universitas Gadjah Mada Oktober lalu, KOMNAS HAM telah melakukan tindakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, diantaranya: Pertama, mempromosikan HAM dan kedua, membentuk komisi yang konsen di isu human traficcing.
Upaya-upaya tersebut tentu masih membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Kerjasama dengan NGO dan lainnya guna menemukan solusi. Begitu juga MoU atau Kerjasama antara satu negara dengan negara lainnya juga terus membutuhkan dorongan untuk bisa mencegah terjadinya human trafficking tersebut, seperti kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia to keep local workers.
Meskipun demikian, Pemerintah tetap tidak bisa sendirian dalam menghadapi kasus tersebut, sehingga peran satu orang yang melaporpun sangat membantu. []
