Mubadalah.id – Melihat apa yang sempat ramai akhir ini lantaran statement Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas tentang pengaturan kadar volume Toa di masjid dan musala di seluruh Indonesia, membuat saya berkesimpulan bahwa budaya toleransi kita sangat jauh dari yang digariskan Walisongo.
Para ulama kita tempo dulu berhasil mencapai titik maksimal dalam mengejawantahkan budaya toleransi di bumi Nusantara. Setiap agama mampu berdamai dengan yang lain. Wayang salah satu contohnya. Di Jawa, wayang adalah media terampuh untuk melicinkan misi dakwah.
Sebelum Islam datang, Agama Hindu sudah menggunakannya terlebih dahulu. Dan, mereka sukses mendapatkan hasil maksimal untuk membumikan ajarannya. Demikian juga Islam, keberhasilan dakwahnya tak lepas dari media wayang di bawah tangan kreatif Sunan Kalijaga. Melalui pertunjukan wayangnya, ia berhasil menanamkan ajaran tasawuf, moral, dan lain-lain kepada masyarakat Jawa.
Bahkan, setelah Walisongo pun media ini tetap relevan di mata umat. Terbukti, dunia pewayangan mengenal istilah Wayang Krucil. Sebuah pertunjukan wayang yang menceritakan tokoh Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri dan Sunan Kalijaga.
Itu artinya, dahulu agama-agama di Indonesia hidup berdampingan dengan rukun, menyebarkan ajaran luhur mereka dengan media yang sama. Bukan berarti ketika wayang telah digunakan lebih dahulu oleh Hindu, kemudian Islam anti dan menjauhinya. Melainkan, justru semakin dikembangkan. Sebab, mereka semua tahu bahwa wayang hanyalah media. Umat Hindu mengisi konten wayang dengan cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata, sedangkan Sunan Kalijaga mengisinya dengan ajaran-ajaran tasawuf dan kisah-kisah sufi.
Terlebih lagi, mereka tidak risih dengan aktivitas dan kegiatan satu sama lain. Saat Islam memainkan wayang, para pembesar Hindu tidak mengajak umatnya untuk mencibir. Demikian pula sebaliknya, cerita-cerita pewayangan Hindu tak pernah sekali pun membuat Sunan Kalijaga-misalnya-merasa terganggu, apalagi sampai mengajak kaumnya untuk mengolok-olok mereka.
Sekarang malah jauh berbeda. Caci maki antar sesama muslim saja tak bisa dibendung, datang dari pelbagai aliran dan kepentingan. Malah, sepertinya kita cenderung lebih akur dengan umat agama lain daripada dengan kaum muslimin sendiri lantaran berbeda paham dan teologi, padahal kita masih meyakini Tuhan dan nabi yang sama. Entah apa yang melatarbelakangi konflik berkepanjangan ini. Atau, apakah ini berarti bahwa misi perdamaian yang dibawa agama lain lebih besar dibandingkan ‘beberapa aliran’ dalam agama kita? Hanya bisa berucap wallahu a’lam.
Jika memang benar-benar demi perdamaian-salah satunya dengan memerdekakan budaya toleransi dari kungkungan stigma negatif, fanatisme; baik kelompok, keyakinan, dan kedaerahan, juga membebaskannya dari egoisme personal-maka kita akan akur dengan siapa saja. Kita bisa dengan lapang dada menoleransi budaya, ritual, paham, dan pola hidup masyarakat sekitar kita. Tanpa perlu diatur Kementerian Agama Republik Indonesia. Aturan itu sebenarnya muncul dari rasa risi kita terhadap sesama; personal maupun kelompok. Wallahu a’lam apakah bapak Menag juga termasuk.
Kalau mengikuti rasa risi, aturan demi aturan untuk menegakkan budaya toleransi tak akan pernah usai. Setiap orang punya rasa risi, jijik, jenuh dan seterusnya, dan rasa itu beranak pinak. Kita tidak bisa membebek itu terus. Kita harus mulai berlapang dada, menerima kondisi masyarakat kita yang multikultural. Selama apa yang mereka lakukan tidak bermaksud mengganggu, murni sedang menjalankan ritual adat, budaya, dan seterusnya.
Urusan budaya toleransi, sejatinya tak lepas dari prinsip pepatah, “Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung”. Bila berkunjung ke sebuah kampung sampah di Malang, kita tak boleh tutup hidung berlagak sok bersih, sok higenis. Kita harus menghargai kampung mereka.
Jika ke terminal, jangan larang para sopir menyalakan mesin dengan alasan bau knalpot. Salah. Begitu pun kalau berkunjung ke Pulau Dewata, jangan risih dengan anjing piaraan mereka, posisinya sama seperti gaduh kambing kacang di rumah kita. Pepatah di atas adalah bahasa sederhana dari hakikat budaya toleransi dengan segenap dimensi maknanya.
Ada sebuah kaidah fikih yang cukup keren yang mungkin luput dipahami serius. Dalam I’anah at-Thalibin ‘ala Halli Alfadhzi Fathil Mu’in (juz 2, hal. 316) syekh Abu Bakr bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi-seorang ulama kesohor kelahiran Makkah al-Mukarramah pada tahun 1226 H-1310 H-menulis:
أن حق الله مبني على المسامحة وحق الأدمي مبني على المشاحة
“Sungguh, hak Allah berdiri tegak di atas maaf, dan hak sosial itu berpangku di atas egoisme dan pertikaian.”
Dalam kitab-kitab fikih, berdasar pada kaidah ini, kita kerap diajarkan bahwa hak Allah itu bisa ditunda ketika berhadapan dengan hak sosial yang lebih mendesak. Seperti dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (juz 2, hal. 1053) Syekh Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, sang mufasir besar, faqih (pakar fikih), juga ushuli (pakar ushul fiqh) kelahiran Damaskus ini menjelaskan konsep perihal kebolehan memutus shalat bagi seseorang yang mengetahui keberadaan tunanetra atau anak kecil yang akan tercebur ke sumur. Alasannya, selain karena shalat bisa dikerjakan nanti, juga merupakan bagian dari hak Allah yang berdiri di atas pengampunan.
Berarti, menyelamatkan satu nyawa jauh lebih berpahala daripada meneruskan shalat sekaligus membiarkannya masuk sumur. Sehingga, dalam satu kondisi bukan hanya boleh, tetapi wajib memutus shalat. Perlu diketahui, ada satu sudut pandang yang penting ditekankan pada kaidah dan contoh di atas, yaitu sudut pandang toleransi. Jika tidak, maka hanya akan menjadi sebatas hiasan hafalan dan contoh fikih yang jarang ditemukan.
Mari kita pahami dan kaji perspektif lebih jauh. Saya ingin mengawalinya dengan pertanyaan, Mengapa dalam kaidah di atas menggunakan redaksi ‘musyȃhhah’? Mengapa tidak menggunakan redaksi ‘at-ta’ȃwun ‘ala al-birri wa at-taqwa’ saja? Bukankah inti dari hak sosial adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan?
Baik, kita mulai. Secara bahasa, musyȃhhah adalah derivasi dari kata syȃhha-yusyȃhhu yang menyimpan dua makna; (1) bermakna dhanna (kikir), seperti dalam contoh syȃhha bi mȃlihi ‘ala ahlihi (Dia kikir terhadap keluarganya). (2) bermakna khȃshama (memusuhi atau bertikai), seperti contoh syȃhha shȃhibahu (Dia memusuhi sahabatnya). Makna yang kedua inilah yang paling sesuai dengan maksud kaidah tersebut diucapkan.
Adapun alasan menggunakan kata musyȃhhah, secara tersirat yaitu untuk menggambarkan watak manusia pada umumnya-yang banyak salah lagi berlumur dosa-di mana, mereka mudah berpecah belah, berbuat kerusakan, dan melakukan pertumpahan darah.
Terkait watak manusia kelas ini, imam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir at-Thabari menjelaskannya dalam tafsir Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an (juz 1, hal. 289) saat menafsiri surah al-Baqarah:[30]. Selain itu, secara tidak langsung menginformasikan akan minimnya manusia dengan mental pemaaf, rata-rata manusia menyimpan stok benci dan dendam lebih banyak daripada stok maafnya.
Lalu, alasan tajam tidak menggunakan kata ‘at-ta’ȃwun ‘ala al-birri wa at-taqwa’, yaitu karena tolong-menolong dalam kebaikan bukanlah karakter dan prinsip hidup umat manusia kebanyakan. ta’ȃwun di sini hanya dimiliki oleh segelintir orang. Mereka yang memiliki budi luhur, pemahaman mendalam, kemampuan tafakur yang menembus masa lalu, dan rasa syukur yang tinggi lah yang dihiasi karakter ta’ȃwun ini.
Maka wajar ketika kita terus diseru oleh penggalan surah al-Maidah:[6], Wa ta’ȃwanȗ ‘ala al-birri wa at-taqwa, walȃ ta’ȃwanȗ ‘ala al-itsmi wa al-‘udwȃn, “Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan kezaliman”.
Oleh karena hak anak Adam berdiri di atas musyȃhhah, maka budaya toleransi harus ditegakkan setegak-tegaknya, mesti dibumikan seluas-luasnya, wajib ditanamkan sedalam-dalamnya, dan patut dijunjung setinggi-tingginya. Inilah kajian dengan perspektif toleransi yang kami maksud di atas.
Namun, untuk mencapai budaya toleransi itu semua, seluruh umat, khususnya di bumi Indonesia membutuhkan kedewasaan yang matang dan moralitas yang tinggi. Kedewasaan itu bersumber dari pengalaman, sedangkan moralitas tumbuh dari pendidikan. Lalu, sudah sampai manakah budaya toleransi kita saat ini? lihat saja sampai mana kedewasaan dan moralitas anak bangsa. ‘Haihata’ (sungguh sangat jauh) mungkin kata yang tepat. Wallahu a’lam bisshawab. []
