Mubadalah.id – Beberapa waktu yang lalu saya membaca salah satu tesis Umm al-Qura University Makkah karya Muhammad ibn Hasan ibn Jam’an al-Gamidi. Tesis tersebut berjudul Atsaru al-Ta’arudl wa Daf’ihi Baina al-Adillah fi Fiqh an-Nikah wa Tawabi’ih (penyelesaian kontradiksi dalil seputar fikih munakahat).
Tesis ini menarik selain karena menggambarkan kerumitan ushul fikih dalam proses istinbat al-ahkam (penggalian hukum) fikih munakahat. Tetapi juga menyajikan kepada kita ragam pilihan pendapat, yang bisa kita ambil dalam fikih seputar pernikahan. Tesis tersebut salah satunya menyinggung perihal fikih nafkah istri yang berbuat nusyuz.
Mayoritas ulama berpandangan bahwa istri yang berbuat nusyuz statusnya tidak wajib dinafkahi. Sementara sebagian ulama lain menyatakan istri yang nusyuz tetap wajib untuk dinafkahi. Dasar hukum (dalil) yang berbeda melatarbelakangi perbedaan pandangan tersebut.
Pandangan bahwa istri yang berbuat nusyuz tidak wajib dinafkahi didasari oleh dalil mafhum. Yang menyatakan bahwa nafkah merupakan perimbangan (muqabalah) dari kenikmatan percumbuan (istimta’). Sehingga jika istri berada dalam kondisi tidak memungkinkan atau menolak untuk dicumbu (nusyuz). Maka istri berada pada posisi tidak wajib dinafkahi.
Tentang Kewajiban Nafkah
Suami memiliki kewajiban nafkah sebagai ganti dari ketenangan dan kebahagiaan yang ia dapat dan peroleh bersama istri. Maka ketika istri sudah tidak lagi memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada suaminya, maka kewajiban nafkah dapat ikut gugur bersamaan dengan itu.
Mayoritas ulama seperti an-Nakha’i, asy-Sya’bi, Hammad ibn Abi Sulaiman, al-Hasan dan az-Zuhri memegang pendapat ini. Termasuk Imam malik, al-Auza’i, Imam Syafi’i dan ashabnya, serta Abu Tsaur. Bahkan Ibn al-Mundzir dalam al-Ijma’ meriwayatkan telah terjadinya ijmak ulama atas ketidakwajiban suami memberikan nafkah pada istri yang nusyuz.
Sedangkan Ibn al-Qasim, Ibn Hazm dan al-Hakam merupakan sekelompok kecil ulama yang memegang pendapat kedua. Pandangan kedua memiliki dasar an-Nisa: 34, yang menyatakan istri nusyuz hanya dinasihati, lalu pisah ranjang, lalu pukulan ringan yang tidak membekas. Ayat tersebut menurut golongan ini tidak menyebut tentang kewajiban nafkah suami yang gugur gara-gara istri berbuat nusyuz.
Selain itu, keumuman dalil mantuq Hadis Nabi yang berbunyi ولهنَّ عليكم رِزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بالمعروف menjadi dasar pandangan ini. Hadis sahih dengan perawi Imam Muslim ini memiliki terjemah “Hak mereka (istri) atas kalian (suami) adalah agar kalian memberi rezeki dan pakaian (nafkah) kepada mereka (istri) dengan cara yang baik”.
Perbedaan Pandangan
Sekilas, pada dasarnya kedua pandangan ini hanya berbeda dalam menentukan apakah kewajiban nafkah merupakan perimbangan dari kenikmatan percumbuan (Muqabalah al-Istimta’) atau perimbangan dari status suami istri (Muqabalah az-Zaujiyah). Tetapi sebenarnya yang lebih penting dari perbedaan pandangan ini adalah memahami maksud dan tujuan syariat dalam ketentuan fikih nafkah.
Meminjam perspektif maqashid syariah Ibn Asyur, tujuan syariat seputar nafkah suami istri pada dasarnya adalah demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sebagaimana termaktub dalam surat al-Rum: 21. Maksud umum (Maqshad al-‘Am) pemberian nafkah tentu saja demi meraih ridla Allah, sedangkan maksud khususnya (Maqshad al-Khas) adalah karena harta dalam Islam haruslah didistribusikan.
Dengan demikian, mau memilih pendapat pertama yang tidak mewajibkan, maupun mengikuti pendapat kedua yang tetap mewajibkan, yang terpenting adalah tujuan dari pilihan tersebut dapat tercapai. Artinya, selagi sakinah mawaddah wa rahmah dapat terwujud maka memilih pandangan pertama maupun yang kedua tidaklah menjadi masalah besar. Yang terpenting adalah usaha mencapai sakinah mawaddah wa rahmah.
Terutama mengusahakan mu’asyarah bil ma’ruf (pergaulan yang baik). Dalam perspektif Qiraah Mubadalah. Mu’asyarah bil ma’ruf merupakan salah satu dari lima pilar penyangga kehidupan rumahtangga. Selain mitsaqan ghalidza (ikatan atau komitmen yang kuat), zawaj (memegang teguh prinsip kesalingan), musyawarah (bertukar dan meminta pendapat satu sama lain) dan taradlin (saling mengusahakan keridaan satu sama lain).
Hal ini penting, mengingat mu’asyarah bil ma’ruf merupakan salah satu kriteria atau indikator dalam mewujudkan keluarga sakinah. Artinya tidak mungkin akan terwujud keluarga sakinah tanpa mu’asyarah bil ma’ruf. Salah satu contoh implementasi pemberian nafkah dengan cara makruf adalah memberikan kadar nafkah menyesuaikan kepantasan daerah setempat. []
