Mubadalah.id – Sebelum membahas tentang mencabut perwalian ayah yang menzalimi keluarga, saya menuliskan kembali salah satu cuplikan kisah yang menarik dalam Buku Qira’ah Mubadalah. Yakni cerita seorang anak perempuan yang diharuskan meminta izin untuk menikah dari ayah yang sedang di penjara karena memperkosanya.
Si anak perempuan didorong untuk meminta tanda tangan pelimpahan perwalian dari ayahnya kepada naib, karena kewenangan sebagai wali dianggap masih berada di tangan ayah tersebut sekalipun Ia telah memperkosa anaknya (Kodir, 2019).
Kisah di atas seakan mengukuhkan kuatnya kedudukan ayah sebagai wali dan lemahnya kedudukan anak perempuan hingga harus meminta izin kepada seseorang yang telah memperkosa diri dia untuk dapat menikah.
Padahal tidaklah terbantahkan bahwa tindak pemerkosaan merupakan suatu perbuatan keji yang akan meninggalkan trauma luar biasa kepada korban hingga seumur hidupnya. Terlebih jika pelakunya adalah ayah sang korban. Betapa anehnya jika seorang pemerkosa kita anggap masih memiliki hak dan kewenangan atas diri seseorang yang telah Ia perkosa.
Selain kisah di atas, kita juga sering mendengar bahkan melihat sendiri absennya seorang ayah dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai seseorang yang dilabeli sebagai kepala rumah tangga, ayah atau suami justru seringkali tidak berperan dalam kehidupan anak dan istrinya.
Tidak sedikit ayah yang dengan sengaja tidak memberi nafkah, berselingkuh dengan wanita lain, memukul anak dan istrinya, hingga hilang entah ke mana tak jelas keberadaannya. Tidak salah rasanya jika ayah yang seperti ini kita kategorikan sebagai ayah yang zalim terhadap keluargannya. Sayangnya, laki-laki seperti ini dalam praktik nyata masih kita anggap berwenang untuk menjadi wali nikah.
Kualitas Wali
Dalam fikih klasik, salah satu hikmah dari perwalian oleh laki-laki ialah untuk menjamin bahwa perkawinan sang anak memang dapat memberikan kemaslahatan. Seorang laki-laki kita anggap memiliki pengalaman yang luas dalam kehidupan bila dibandingkan dengan perempuan. Harapannya ia memiliki penilaian yang jauh lebih baik untuk kepentingan anak perempuannya (Wahbah, 2011).
Sang ayah atau wali kita harapkan dapat mengukur kualitas dari laki-laki yang berkeinginan untuk menikah dengan anaknya. Sehingga sang anak tidak terjerumus pada perkawinan yang tidak baik karena salah dalam memilih pasangan.
Pada masa sekarang ini kefasikan memang telah merajalela hingga hampir sulit rasanya untuk menemukan seorang wali yang memenuhi kriteria adil. Dalam konsepsi fikih, adilnya seorang wali berdasarkan pada sikapnya yang tidak melakukan dosa besar, tidak membiasakan dosa kecil dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengurangi kehormatannya meskipun sekadar kencing di pinggir jalan.
Oleh karenanya seringkali keadilan seorang wali kita cukupkan pada perilaku yang terlihat secara kasat mata. Kiranya dasar ini pula yang membuat Kompilasi Hukum Islam memilih tidak memasukkan kriteria adil sebagai salah satu syarat dari seorang wali nikah (vide Pasal 20 KHI).
Mazhab Maliki
Dalam Madzhab Maliki, seorang wali yang tidak adil atau fasik dinilai masih berwenang untuk menikahkan anak perempuannya. Karena kefasikannya dianggap tidak menghalangi adanya rasa kasih sayang terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya. Meski fasik, Ia dianggap masih berkeinginan untuk menjaga maslahat anaknya.
Terlepas dari kenyataan bahwa Ia adalah seseorang yang sering melakukan dosa. Keputusan yang Ia buat dalam perannya sebagai wali dianggap masih akan memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak. Karena perbuatan fasiknya tidak menghilangkan rasa kasihnya kepada sang anak (Wahbah, 2011).
Seorang ayah yang memperkosa atau menelantarkan anaknya tidak kita ragukan lagi tergolong sebagai orang fasik dan tidak adil. Namun kualitas kefasikan dan ketidakadilannya tentu berbeda dengan apa yang tergambarkan oleh para fuqaha di masa lalu dan bertentangan dari hikmah keberadaan wali itu sendiri.
Seorang wali yang menzalimi keluarganya justru telah membuktikan bahwa Ia tidak memiliki rasa kasih dan sayang kepada anak dan keluarganya. Mencabut perwalian menjadi niscaya. Keputusan yang Ia ambil justru harus kita curigai sebagai keputusan yang tidak memberikan kemaslahatan kepada anak yang berada di bawah perwaliannya.
Mencabut Atau Meniadakan Kewajiban Perwalian
Setidaknya terdapat dua solusi yang dapat kita atur dalam hukum di masa mendatang (ius constituendum). Yakni untuk mengatasi problem perwalian oleh ayah atau wali nikah yang zalim. Pertama, dengan memberlakukan syarat adil sebagai salah satu kriteria agar seseorang dapat bertindak sebagai wali.
Mengingat kondisi merebaknya kefasikan saat ini, maka kriteria adil yang kita terapkan tidak harus seketat ketentuan dalam ketentuan fikih klasik.
Sepanjang sifat fasik yang menempel pada wali tersebut bukan terkategori sebagai perbuatan yang menzalimi keluarganya, maka wali tersebut masih berhak dan berwenang untuk menikahkan anaknya. Ia kehilangan kewenangannya sebagai wali jika perbuatan fasiknya ialah dalam bentuk kezaliman kepada keluarga. Khususnya kepada anak yang berada di bawah perwaliannya.
Secara praktis kewenangan untuk menentukan kezaliman seorang wali dapat kita berikan kepada peradilan agama melalui permohonan penetapan wali. Atau dengan mengajukan dokumen-dokumen tertentu kepada Kantor Urusan Agama saat mendaftarkan kehendak perkawinan.
Seperti dokumen putusan pengadilan yang telah memvonis wali sebagai terpidana dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Atau tindak pidana lain yang memberikan dampak kepada anak yang berada di bawah perwaliannya. Jika wali memang terbukti sebagai wali yang zalim, maka kewenangan perwalian berpindah kepada wali dalam urutan selanjutnya yang memenuhi kriteria sebagai wali.
Mazhab Hanafi
Solusi yang kedua ialah dengan meniadakan wali dalam rukun perkawinan. Yakni dengan memberikan kewenangan untuk menikah sepenuhnya kepada mempelai perempuan. Dalam madzhab Hanafi seorang perempuan merdeka, gadis ataupun janda yang berakal dan baligh dapat menikahkan diri sendiri tanpa perlu kehadiran seorang wali.
Menurut pendapat ini, kehadiran seorang wali dalam perkawinan tidaklah bersifat wajib melainkan berupa anjuran semata. Sehingga, negara dapat menetapkan bahwa keterlibatan wali dalam suatu perkawinan merupakan hal yang baik namun tidak menjadi kewajiban. Jika wali ternyata tergolong sebagai wali yang zalim, maka perkawinan tetap dapat kita langsungkan tanpa memerlukan kehadiran wali.
Pendapat sahnya perkawinan tanpa adanya wali merupakan suatu pendapat yang terakui dalam khazanah fikih Islam. Pendapat ini kian relevan kiranya untuk kita adopsi, dan kita terapkan di masa kini. Demi memberikan rasa keadilan kepada para anak perempuan yang telantar atau dizalimi oleh walinya.
Saat ini perempuan telah memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki. Perempuan juga memiliki pengalaman hidup sebanyak laki-laki pada umumnya. Tidak sedikit perempuan-perempuan yang telah membuktikan kapasitasnya dalam memberikan penilaian dan pengambilan keputusan pada berbagai bidang.
Oleh karenanya tidak salah jika kita katakan saat ini perempuan telah memiliki kualitas penilaian yang sama dengan laki-laki. Sehingga Ia berkapasitas untuk menentukan sendiri pasangan terbaik bagi diri sendiri. []
