Trigger Warning: Artikel ini terdapat gambaran terjadinya kekerasan seksual
Mubadalah.id – Dugaan pemaksaan perkawinan korban kekerasan seksual yang pejabat negara lakukan kembali terjadi. Kali ini Bupati Maluku Tenggara diduga melakukan kekerasan seksual kepada pegawai cafe miliknya.
Dugaan kekerasan seksual tersebut pernah korban laporkan. Namun laporan itu ia cabut dan beredar kabar bahwa pelaku akan menikahi korban dengan mahar Rp1 miliar.
Tidak hanya itu, korban tidak mendapat izin untuk berkomunikasi dengan pendamping setelah mencabut laporan tersebut.
Baik pendamping maupun pihak dari kepolisian tidak dapat menghubungi korban karena ponsel korban telah terambil alih oleh salah satu pihak keluarga.
Kronologi Terjadinya Dugaan Kekerasan Seksual oleh Bupati Maluku Tenggara
“Apakah aman?”
“Apakah ada yang tahu?”
“Bisa cium tidak”
Selain itu juga ada percakapan tarik menarik pakaian, dan lain-lain. Itu adalah sepenggal percakapan yang berhasil korban (TA) rekam dengan ponselnya yang saat ini barang bukti tersebut sudah ada di kepolisian.
Kekerasan seksual yang diduga pelakunya adalah Bupati Maluku Tenggara terjadi pada Februari 2023. Saat itu TA baru tiga bulan bekerja di Cafe milik sang bupati seperti yang disampaikan Jaringan Masyarakat Sipil Kawal UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dalam konferensi pers (12/9).
Belum genap tiga bulan bekerja, TA mengalami tiga bentuk Kekerasan Seksual dari pemilik Cafe yang merupakan Bupati Maluku Tenggara.
Yang pertama pada bulan April, TA diperintahkan oleh pelaku melalui karyawan lain (inisial: N), untuk mengantar teh ke kamar Pelaku.
Setibanya di kamar, bupati mengelus tangan dan kepalanya. TA mengaku ketakutan dengan perlakuan itu. Lalu dia menceritakannya kepada N. N hanya mengatakan bahwa sang bupati hanya merasa sayang padanya seperti anak sendiri.
Yang kedua bulan Juni 2023, sang bupati kembali meminta TA mengantar teh kepadanya. Namun setibanya di kamar bupati, TA diperkosa.
Peristiwa Ketiga, 10 Agustus 2023, Bupati kembali memanggilnya. TA sudah enggan dan takut untuk mengantar teh. Lalu pegawai cafe lain menyarankan TA untuk tetap naik sambil merekam percakapan mereka.
Korban Membuat Laporan
Beberapa hari setelah itu TA dipecat dan mencari jalan untuk melaporkan kejadian ini. Akhir agustus TA dapat berkontak dengan seorang pengacara. Kemudian langkah ini menjadi jalan untuk TA bertemu dengan pendamping korban. Bukti rekaman itulah yang kemudian ia serahkan ke polisi.
Pada 1 September 2023, korban dengan pendampingan Othe Patty dari Yayasan Peduli Inayana Maluku yang juga pendamping Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD) Maluku, membuat laporan polisi di Polisi Daerah (Polda) Maluku.
TA sudah menjalani visum et repertum dan kasus tersebut masuk ke tahap penyelidikan. Namun beberapa hari kemudian tepatnya pada (4/9) korban mencoba untuk bunuh diri dengan meminum obat-obatan.
“Sebelum percobaan yang ini. Korban sudah pernah mau melakukan bunuh diri karena dalam kondisi kebingungan,” kata Othe Patty.
Lusi Peilouw, aktivis perempuan Maluku mengungkapkan bahwa pendamping korban bersama para aktivis perempuan telah melaporkan kasus ini ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), karena terduga pelaku adalah pejabat negara, dan ke Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pada (6/9) keluarga menyampaikan surat permohonan menarik laporan kepada Polda Maluku. Sejak saat itu pula, keluarga tidak mau lagi untuk ada pendampingan korban. Sejak saat itu pendamping tidak berkontak sama sekali dengan korban.
Pada (7/9) Korban menjalani pemeriksaan psikiatrikum. Namun keluarga korban sudah tidak memperbolehkannya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan setelah pencabutan laporan.
Pemaksaan Perkawinan Korban Kekerasan Seksual
Pencabutan laporan terjadi setelah beredar kabar bahwa terduga pelaku siap menikahi korban dan memberikan mahar senilai Rp1 miliar. Padahal terduga pelaku disebut memiliki setidaknya 5 istri.
Tanggal 11 September pendamping korban menerima informasi bahwa korban mereka bawa ke Jakarta, menginap di rumah UK, dan akan mereka menikah dengan terduga pelaku.
Pendamping meyakini bahwa ada penekanan pada korban untuk mencabut laporan dan menyetujui perkawinan tersebut.
“Saya minta perlindungan. Jika terjadi pernikahan siri, ini malahan mengembalikan traumanya pada masa lalu. Bagaimana kita mendorong ini jika sudah terjadi perkawinan? Kami di Ambon mendesak terus Polda Maluku untuk terus melanjutkan proses ini,” kata Othe Patty.
Andy Yentriyani selaku Ketua Komnas Perempuan yang juga hadir dalam konferensi pers mendukung Polda untuk melanjutkan pemeriksaan kasus kekerasan seksual dan pemaksaan perkawinan ini.
Komnas Perempuan mengapresiasi Polda Maluku karena segera memproses hukum dengan penyelidikan kasus pada laporan awal dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan sampai sekarang masih berproses.
Andy mengungkapkan bahwa modus menikahi korban oleh terduga pelaku sangat ia kenali sebagai siasat pelaku kekerasan seksual untuk melarikan diri dari tanggung jawab hukum. Di mana sebenarnya UU TPKS telah menyebutkan sebagai tindak pemaksaan perkawinan.
Dalam kasus ini, mengingat terduga pelaku merupakan sesorang yang sangat berkuasa maka pemaksaan perkawinan tidak dapat terhindarkan. Bahkan pendamping korban juga mengalami ancaman-ancaman saat mengawal kasus ini.
Ketika pelaku kekerasan seksual adalah orang yang berkuasa maka mereka akan menggunakan uang dan kekuasaannya untuk terhindar dari jerat hukum. Tambahan korban tidak memiliki kuasa apapun.
Relasi kuasa semacam ini yang biasanya terjadi pada kasus kekerasan seksual. Di mana korban tidak mendapatkan keadilan karena adanya tekanan dari pelaku kepada korban beserta keluarganya.
Karena takut dan tidak kuat terhadap tekanan-tekanan tersebut maka korban terpaksa tunduk kepada pelaku dan menyetujui apa yang ditawarkan oleh pelaku.
Fatwa KUPI Terkait Bahaya Pemaksaan Perkawinan
Pemaksaan perkawinan di Indonesia adalah fenomena gunung es yang sangat memprihatinkan dan memiliki dampak serius yang berbahaya pada perempuan. Sementara upaya perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan masih minim dan mengalami banyak kendala.
Pemaksaan perkawinan berdampak buruk dan sistemik dalam kehidupan perempuan. Secara psikis dan sosial. Praktik pemaksaan perkawinan menimbulkan dampak buruk seperti trauma, depresi, stigma negatif, perceraian, konflik keluarga, perselingkuhan, dikucilkan jika menolak perkawinan, bahkan dapat berakibat fatal seperti bunuh diri (Mahfudin dan Musyarrafah, 2019).
Dalam kasus TA di atas pemaksaan perkawinan terjadi karena Pelaku merupakan pihak superior dan tokoh masyarakat yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang kuat.
Dalam Islam sendiri pemaksaan perkawinan bertentangan dengan al-Qur’an, Hadits, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Semua tindakan pemaksaan, termasuk dalam hal perkawinan, bertentangan dengan semangat al-Qur’an (QS. al Baqarah (2): 232; an-Nahl (16): 106; dan an-Nûr (24): 33).
Jiwa perempuan yang kita paksa menikah juga labil, penuh kebencian pada pasangan, keluarga, janin, bahkan pada dirinya sendiri. Ia merasa tidak dihargai, tidak memiliki harga diri, bisa menyakiti diri. Bahkan mungkin sampai pada keinginan melakukan bunuh diri. Dalam kasus TA ini, korban beberapa kali sudah mencoba melakukan percobaan bunuh diri.
Fatwa KUPI II menyebutkan bahwa Hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib, baik bagi negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, maupun orang tua.
Pemerintah kita harapkan untuk segera turun tangan dalam pembentukan peraturan turunan UU TPKS. Agar proses pemeriksaan terhadap pelaku dengan impunitas bisa segera tertangani dengan cepat. Sehingga bisa meminimalisir penekanan terhadap korban untuk mencabut laporan dan mencegah pemaksaan perkawinan terhadap korban. []
