Mubadalah.id – “Saya menegaskan bahwa perempuan butuh berpolitik karena politik butuh perempuan”, ujar ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan acara Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di Jakarta 20 Oktober 2020 silam.
Tentu saja apa yang disampaikan oleh Puan Maharani perlu diamini karena bagaimanapun berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia 269.603,4 juta jiwa, yang terdiri dari laki-laki 135.337 juta jiwa (50,2%) dan perempuan 134.266,4 juta jiwa (49.8%). Bukankah menjadi tidak masuk akal jika politik negeri hanya melibatkan laki-laki saja, sedangkan hampir setengah dari penduduk Indonesia adalah perempuan.
Tahun 2004 menjadi titik balik bagi perempuan di kancah politik negeri. Melalui gerakan perempuan, hak-hak politik perempuan secara perlahan berangsur pulih. Sehingga perempuan butuh berpolitik. Terlepas dari segala kontroversi yang ada tentang politik, sesungguhnya politik masih merupakan alat yang paling memungkinkan untuk menciptakan kesempatan, wewenang, hingga kebijakan dalam tata kelola sebuah negara.
Dan dalam hal ini, sungguh perempuan butuh berpolitik, dan tidak dapat ditinggalkan, bahkan Pasal 45-51 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jelas menegaskan bahwa diantara hak perempuan adalah hak untuk mendapatkan kesempatan dan kedudukan yang sama dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Perempuan Butuh Berpolitik dalam Pandangan Para Tokoh
Bukan tanpa sebab mengapaperempuan butuh berpolitik, Rasyidin dan Aruni dalam bukunya Gender dan Politik: Keterwakilan Perempuan dalam Politik menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik selama ini merupakan salah satu pre-existing conditions bagi demokrasi. Sebuah kondisi ketidakberdayaan yang sudah diketahui penyebabnya, namun belum diupayakan penanganannya secara maksimal.
Tidak heran jika ada yang menyatakan perlunya melakukan sejumlah intervensi untuk memastikan perempuan masuk dalam institusi legislatif. Hal ini dilakukan agar arah kebijakan menjadi lebih sensitif dan responsif terhadap isu-isu perempuan.
Dikarenakan perempuan butuh berpolitik, maka kuota 30% bagi perempuan di parlemen dalam Pemilu menjadi sangat penting sebagai tindakan afirmatif. Dengan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan, maka kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah dan memberikan kontribusi di bidang politik bagi negeri menjadi lebih besar.
Selain itu, perempuan butuh berpolitik karena dengan majunya perempuan di ruang publik dan menduduki posisi strategis dalam pengambilan keputusan dapat mewakili kepentingan perempuan. Bahkan menurut Adriana Venny, dalam artikelnya “Pesta Demokrasi: Berkah atau Mimpi Buruk” yang dimuat dalam Jurnal Perempuan tahun 2004, kehadiran perempuan dalam politik terlebih di pos-pos penting pemerintahan diyakini mampu membawa perubahan sistem yang lebih berkeadilan dan bersih dari korupsi.
Dalam khazanah Islam, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang tentu saja meliputi laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana tertuang dalam QS Al-Baqarah: 30 “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat ‘Aku hendak menjadikan khalifah di bumi’…”.
Menurut Profesor M. Quraish Shihab dalam bukunya “Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat”, ayat ini menginformasikan juga unsur-unsur kekhalifahan sekaligus kewajiban khalifah. Unsur-unsur itu adalah: (1) Bumi atau wilayah; (2) Khalifah [yang diberi kekuasaan politik atau mandataris]; (3) Hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah dan hubungannya dengan pemberi kekuasaan [Allah Swt].
Jika demikian, bukankah tidak salah jika lantas perempuan butuh berpolitik. Karena bagaimanapun perempuan juga bagian dari makhluk ciptaan Allah Swt yang juga mengemban amanah sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana sering diingatkan oleh Kiai Faqihuddin Abdul Kodir, bahwa khalifah di bumi berarti memastikan visi besar Islam yang rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta) dan misi besar kenabian Muhammad Saw yakni menyempurnakan akhlaqul karimah (akhlak mulia) tetap berjalan.
Maka, apabila politik yang merupakan salah satu unsur kekhalifahan menurut Quraish Shihab hanya dijalankan oleh laki-laki dengan tidak mengindahkan keberadaan perempuan, bukankah ini sama dengan menafikan wujud perempuan sebagai makhluk Allah yang setara dengan laki-laki?
Untuk itu, stigma politik sebagai ranah laki-laki harus segera diakhiri, karena faktanya perempuan butuh berpolitik. Politik adalah salah satu sarana bagi khalifah, manusia, laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan visi besar Islam sebagai rahmat bagi semesta dan misi besar kenabian Muhammad Saw sebagai penyempurna akhlak mulia. Bukankah visi dan misi besar ini menjadi lebih mudah dijalankan apabila keduanya berjalan bersama-sama, saling bahu membahu, tolong menolong, menghormati dan menghargai satu sama lain. []
