Mubadalah.id – Sebagai negara pertama di Benua Afrika yang merdeka, yakni pada tanggal 9 Desember 1961, tingkat ekonomi masyarakat di Tanzania nyatanya belum mengalami peningkatan signifikan hingga sekarang. Berbatasan dengan banyak negara, dari Kenya hingga Rwanda, menjadikan Tanzania kaya akan tradisi budaya dan juga bahasa. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan maksimal yang mengakibatkan rendahnya kesejahteraan publik.
Di tengah himpitan ekonominya, Tanzania juga menghadapi banyak persoalan sosial yang tak kalah pelik yang berkaitan dengan kebijakan nyeleneh pimpinan mereka. Pada tahun 2019 lalu, mantan presiden Tanzania, John Magufuli meminta para perempuan di sana untuk lebih melahirkan banyak anak sebagai cara perbaikan ekonomi negara dan keluarga. Dengan landasan bahwa, semakin besar populasi, semakin besar pula kesempatan untuk mengentaskan kemiskinan. Padahal selama ini dengan populasi yang jauh lebih sedikit, Tanzania masih pontang-panting mengurus penduduknya.
Sebagian besar rumah sakit yang ada, belum memberikan pelayanan maksimal pada pasien. Begitu pun sekolah, kuantitas penyedia pendidikan yang ada tidak berbanding lurus dengan jumlah anak-anak yang harus menuntut ilmu. Tak ayal, pembelajaran di Tanzania tidak berjalan efektif karena sekolah penuh sesak.
Di saat yang sama, Tanzania juga menghadapi isu bertambahnya kasus kekerasan domestik dari tahun ke tahun. Data terakhir menyebutkan, ada 44% istri yang menjadi korban kekerasan suami mereka. Di samping itu, akibat kesenjangan ekonomi yang parah, banyak kaum perempuan kemudian dijual atau dipaksa menjalankan praktik prostitusi.
Melihat banyaknya isu yang dihadapi oleh kaum hawa di negeri kawasan Afrika timur tersebut, tak heran munculnya Samia Suluhu Hassan sebagai pemimpin perempuan pertama yang menggantikan John Magufuli, dianggap sebagai oase atas keringnya sentuhan perempuan dalam dunia politik Tanzania.
Berbeda dengan pendahulunya, Magufuli, yang sering memantik pro kontra, dari pengelakan isu corona hingga kebijakan anti-demokrasinya, wanita kelahiran Unguja Island tahun 1960 tersebut memiliki pendekatan yang lebih lembut terkait komunikasinya dengan publik. ia juga dikenal bijaksana, dan penuh perhatian. Bahkan semasa masih menjabat sebagai menteri tenaga kerja, ia banyak terlibat aktif dalam program yang membangun kesadaran gender dan perwujudan kesejahteraan anak di Zanzibar.
Terpilihnya Samia juga memunculkan banyak harapan agar ia dapat membawa Tanzania ke arah lebih baik. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Program di Pusat Penelitian Perdamaian dan Konflik Afrika, Dismas Karungu Massawe, ia memohon agar Samia bisa memimpin negaranya kembali ke jalur demokrasi dengan menciptakan ruang publik yang bebas dan adil.
Terlebih dalam beberapa tahun terakhir, beberapa program pemerintah Tanzania nyatanya kian memarjinalkan posisi kaum perempuan, termasuk tidak dibolehkannya perempuan hamil untuk mengenyam pendidikan. Padahal angka perkawinan anak di Tanzania cukup tinggi, akibatnya banyak perempuan mengalami putus sekolah dan tidak mendapatkan akses pendidikan sama dengan kompatriot laki-lakinya.
Bahkan semasa Magufuli menjabat, ia juga menuduh pengguna KB sebagai kelompok yang terlalu malas merawat anak. Sedangkan realita menunjukkan sistem sosial ekonomi di Tanzania tidak menunjang kesejahteraan keluarga untuk hidup secara layak. Hal ini terbukti dari data Bank Dunia yang memperlihatkan bahwa meski tingkat kemiskinan Tanzania – diukur dari warga yang hidup dengan kurang dari 1USD per hari (atau sekitar Rp14.000) – telah menurun menjadi sekitar 26 persen pada 2016, jumlah absolut warga miskin belum berkurang karena tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi.
Menghadapi berbagai tantangan di masa kepemerintahannya, Samia diharapkan bisa lebih menggunakan kapasitasnya untuk mendorong kebijakan yang jauh lebih progresif. Apalagi sebelum terpilih menjadi presiden, ia telah mencatatkan beberapa prestasi di bidang politik, termasuk mencoba mendorong tumbuhnya tingkat usia kerja dan sektor pariwisata. Tak hanya itu, dibandingkan Magufuli, ia jauh berpikiran global dan tak segan untuk berperspektif visioner untuk memajukan masa depan rakyat. Apalagi, ia lebih terbuka menghadapi kritik terhadap pemerintah. Dari sana, masyarakat Tanzania berharap ia dapat menjadi jembatan aspirasi publik yang handal.
Tantangan lain yang ia hadapi adalah menyatukan warga Tanzania yang terpolarisasi akibat pemilu dan politisasi identitas. Terlebih di tengah menurunnya kepercayaan publik akibat tidak efektifnya pemerintah menjalankan roda pemerintahan, tangan dingin Samia dituntut untuk lebih peka terhadap kebutuhan riil warganya. Bukan hanya sekadar berhitung kepentingan politik semata.
Dengan berbagai problematika tadi, kita juga tentu berharap Samia Suluhu Hassan tak sekadar menorehkan prestasi formalitas sebagai presiden muslimah pertama Tanzania, tapi ia benar-benar akan bekerja keras bersama rakyat untuk memecahkan masalah-masalah yang kini mereka hadapi. Seperti yang ia ungkapkan dalam pidato pelantikannya, “this is not a time for finger pointing, but it is a time to hold hands and move forward together.”
