Mubadalah.id – Menegasikan peran perempuan dari dunia politik merupakan sebuah kekerasan bagi mereka, dan untuk menghilangkannya yakni dengan cara lebih melibatkan perempuan di demokrasi. Kata lain adalah srikandi demokrasi.
Kurang lebih seperti itu simpulan dari quote milik Madeleine K. Albright:“For women, violence is not a rightful or inevitable cost of participation in politics. Participation in politics is the way we end violence against women.”
Jejak Perempuan dalam Mengukir Demokrasi
Meningkatnya jumlah wanita di parlemen pemerintahan Indonesia secara khusus, dan dunia secara umum menandai semakin kuatnya perhatian atas isu kesetaraan perempuan di dunia politik.
Dalam konteks Indonesia, sebagaimana data yang tersampaikan oleh anggota DPR RI, Siti Mukaromah, melalui laman resmi DPR Indonesia, bahwa perolehan kursi anggota DPR Perempuan pada periode 2024-2029 yakni sebesar 127. Angka tersebut merupakan terbesar sepanjang sejarah, di mana sebelumnya maksimal berjumlah 120 anggota.
Meski demikian, kalau kita cermati bahwa angka tersebut masih kalau jauh dengan jumlah laki-laki yang menyentuh angka 453. Maka dengan narasi kesetaraan kemampuan, partisipasi perempuan sebagai srikandi demokrasi wakil-wakil rakyat juga bisa kita tingkatkan lagi di masa mendatang.
Mengenal KPPS dalam Sistem Demokrasi Indonesia
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), terdapat beberapa kelompok petugas penyelenggaraan, semisal PPK, PPS, dan KPPS. PPS merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS adalah Panitia Pemungutan Suara, dan KPPS berarti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
Sebagaimana namanya, bahwa tujuan terbentuknya KPPS guna membantu pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Selain itu, petugas KPPS dituntut memiliki beberapa karakter penting, semisal jujur; adil; tertib; mementingkan kepentingan umum; terbuka; proporsional; profesional; efektif; efisien; dan aksesibilitas.
KPPS juga mempunyai berbagai tugas. Antara lain: mengumumkan DPT di TPS; melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Lalu membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS.
Selain itu, KPPS memiliki beberapa wewenang di antaranya: mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. Lalu melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS. Yakni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melihat berbagai tugas tersebut, tentu banyak ranah yang bisa perempuan masuki sebagai wujud eksistensi perempuan dalam proses demokrasi di Indonesia.
Eksistensi Perempuan di KPPS 2024
Idham Holik, anggota KPU RI, menyampaikan bahwa banyak peran yang bisa perempuan ambil dalam pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024. Ia melihat bahwa perempuan mempunyai potensi dan kemampuan untuk terlibat pada penyelenggaraan Pemilu.
Idham berpendapat bahwa perempuan pada umumnya memiliki empati yang tinggi, termasuk IQ dan daya emosional dan intelijen yang baik. Meski ia lebih menyoroti kemampuan perempuan sebagai pemimpin, namun eksistensi perempuan bisa lebih berkembang lagi pada keterlibatan mereka sebagai petugas KPPS.
Pada prosesnya, keterlibatan perempuan ditaksir bisa meningkat yakni sampai angka 30 persen dari jumlah total petugas KPPS. Meski demikian, kesetaraan posisi di KPPS juga belum sepenuhnya berpihak kepada perempuan, hal ini terbukti dengan masih minimnya perempuan yang menjadi ketua KPPS.
Alih-alih sebagai ketua, perempuan masih sering menjadi anggota di struktur KPPS. Berkaitan dengan keterlibatan sampingan ini bisa menimbulkan beberapa persepsi, apakah memang perempuan dirasa belum memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki? Atau memang terdapat stigma lemah yang teralamatkan kepada kaum perempuan?
Hemat penulis, faktor stigma lebih mendominasi dalam proses pemilihan ketua dan anggota. Meski wacana kesetaraan gender terus diperdengarkan secara global. Namun praktiknya, KPPS yang berada pada ranah desa masih belum bisa memahami hal tersebut secara mutlak, di mana paham patriarki masih tumbuh subuh dalam benak masyarakat Indonesia, wallāhu a’lām. []
