Mubadalah.id – Berikut ini tentang urgensi UU TPKS, dan misi kerasulan. Sejatinya, UU TPKS dan misi kerasulan sangay penting. Melawan kezaliman adalah DNA para Rasul. Begitu juga memihak kelompok lemah (Dluafa) dan rentan dilemahkan (Mustadl’afin), sebab netral di depan relasi timpang artinya adalah melakukan pembiaran atas kezaliman yang sedang terjadi.
Tauhid (hanya menuhankan Allah) mensyaratkan penolakan atas penuhanan atau sebaliknya penghambaan pada apapun dan siapapun selain-Nya, baik tanpa menuhankan Allah (kufur), maupun sambil menuhankan-Nya (syirik), dan baik dengan atau tanpa menamainya Tuhan.
Pemenuhan syarat Tauhid inilah yang membuat panggung sejarah hidup para Rasul gegap gempita. Penuhanan atau sebaliknya penghambaan pada selain Allah, pasti akan melahirkan kezaliman pada sesama manusia, alam, maupun makhluk lainnya.
Tauhid di tangan Rasul Musa As berarti perlawanan pada penuhanan atau sebaliknya penghambaan atas kekuasaan yang dilakukan oleh Fir’aun. Kekuasaan dia pertahankan hingga dengan membunuh bayi laki-laki secara massal.
Di tangan Rasul Syuaib As, tauhid berarti perlawanan pada penuhanan atau sebaliknya penghambaan atas harta. Kaum Madyan menempuh cara-cara curang dalam memperoleh harta, antara lain dengan mengurangi timbangan.
Tauhid menjadi amunisi bagi para Rasul untuk melawan kezaliman sebagai dampak langsung penuhanan atau sebaliknya penghambaan pada apapun dan siapapun selain Allah.
Misi Kerasulan dengan demikian adalah melawan kezaliman dalam bentuk apapun atas dasar Tauhid atau iman pada Allah sebagai satu-satunya Tuhan.
Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual adalah kezaliman akibat penuhanan atau sebaliknya penghambaan pada libido seks. Dampaknya jelas berupa keburukan (mafsadat) bahkan bahaya (mudlarat), tidak hanya bagi para korban tetapi juga keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Maka, siapapun yang melawannya atas dasar Tauhid adalah sedang menjalankan misi kerasulan.
Bangsa manapun yang berikhtiar membangun sistem hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual atas dasar Ketuhanan yang Maha Esa adalah bangsa yang juga sedang menjalankan misi kerasulan.
Karena itu mbak Puan,
Maju terus mengawal RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar disahkan sebagai UU.
Jaringan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) sudah mengeluarkan Hasil Musyawarah Keagamaan yang menegaskan bahwa hukum melakukan kekerasan seksual, baik di dalam maupun di luar perkawinan, adalah HARAM!
Jaringan KUPI bersama Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Bahaya Kekerasan Seksual juga sudah melakukan Istighotsah Kubro dan Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa dari Darurat Kekerasan Seksual.
Karena itu, mbak Puan
Jika ada penolakan RUU TPKS atas nama agama, yakinlah bahwa pihak yang mendukung atas nama agama, bahkan lintas agama, itu jauh lebih banyak!.
Yakinlah bahwa siapapun, termasuk predator kekerasan seksual, bahkan predator yang menyalahgunakan otoritas keagamaan, tidak akan rela keluarganya menjadi pelaku, apalagi korban kekerasan seksual.
Pengesahan RUU TPKS adalah juga ikhtiar membangun ketahanan keluarga dari porak poranda akibat tindakan kekerasan seksual. Bismillah, semoga kita semua selamat. Aamiin Ya Rabbal ‘Aalamien. []
