Mubadalah.Id- Berikut ini adalah visi Gus Dur tentang Islam, Demokrasi, dan HAM. Presiden Indonesia ini memang terbilang orang yang konsen dalam membela 3 hal di atas.
Nursyahbani Katjasungkana adalah aktivis yang lantang menyuarakan hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan. Dia aktivis perempuan non santri pertama yang menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk periode 2004-2009.
Suatu masa yang sangat critical dalam mengisi reformasi khususnya dalam melaksanakan kebijakan afirmasi yang menjadi mandat pasal 28 H UUD 1945 hasil amandemen pertama (2002) dan tentunya mandat Negara sebagaimana tercantum dalam pasal 4 UU nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW dan UU Pemilu serta UU Partai Politik yang juga memuat tentang kebijakan afirmasi tersebut.
Pada tahun 2008 bergulir polemik Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Dia menjadi salah satu yang menolak RUU tersebut karena bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan hak privasi serta melampaui pengertian umum tentang pornografi yang telah cukup lengkap diatur dalam KUHP. Salah satu kontroversinya adalah karena memasukkan istilah baru yang tidak dikenal dalam literatur manapun yakni Pornoaksi.
Posisi Nursyahbani waktu itu yang sering berinteraksi dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur/GD) membuat perempuan ini mempunyai catatan tersendiri terhadap sosok GD. Pendiri dan Koordinator Nasional Asosiasi LBH APIK Indonesia dan Jaringan Kartini, Gender dan Studi Perempuan di Asia ini bersedia diwawancarai secara eksklusif oleh reporter mubaadalahnews.com untuk berbagi kisahnya dengan GD. Berikut adalah hasil wawancara kami dengan Nursyahbani Katjasungkana terkait visi Gus Dur tentang Islam, Demokrasi, dan HAM:
Bagaimana awal pertemuan Anda dengan GD?
Saya mengenal Gus Dur (GD) pada tahun 80-an saat GD sering berada di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Kadang saya melihat dia sedang mengetik sesuatu, mungkin menulis artikel, atau bertemu dengan Bang Buyung (Adnan Buyung Nasution/ABN).
Sebagai anak baru tentu saya tak berani lancang untuk berakrab-akrab dengan GD meski saya sudah mengenalnya saat masih kuliah lewat tulisannya di Kompas atau Tempo. Saya sudah tidak ingat lagi judul artikel-artikel tersebut. Yang saya ingat tulisan-tulisan selalu enak dibaca dan masalah berat seperti ringan saja pembahasannya.
Ungkapan-ungkapannya yang segar tapi menohok dan bermakna sangat dalam seperti misalnya Tuhan tak perlu dibela, untuk menyindir adanya sebuah ormas yang sering menggunakan kekerasan dalam aksinya atas nama agama, tak akan pernah saya lupakan.
Pada waktu itu, salah seorang teman dari kelompok nasionalis dan independen pernah mengolok-olok, saya akan jadi anak buah GD karena saya masuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Masuk golongan kaum sarungan katanya. Bahkan teman saya pernah bilang, kalau GD jadi presiden, semua akan disuruh sarungan.
Saya bilang nggak mungkin. GD itu representasi Islam demokratis. GD selalu menghargai dan menerima semua kelompok agama dan budaya apapun. Tapi waktu itu saya belum terlalu pandai berargumen.
Belakangan saya mengetahui bahwa GD adalah anggota Commission of Dialogue antara YLBHI dan NOVIB. NOVIB waktu itu adalah funding utama YLBHI dan mereka menerapkan syarat-syarat yang persisnya saya sendiri tidak tahu. Yang saya ingat, dengan nada tinggi Bang Buyung sampai menyitir Bung Karno: “go to hell with your aid.”
Sejak itu GD hadir dalam pertemuan-pertemuan di YLBHI dan kemudian membentuk Forum Demokrasi (Fordem) untuk mengumpulkan para dissident anti pemerintahan otoriter dan militeristik Soeharto.
Dalam Fordem itu sebetulnya saya diminta GD untuk menjadi sekretaris tapi direktur saya waktu itu Abdul Hakim Nusantara tidak membolehkan. Tapi saya cukup rajin hadir di acara-acara Fordem. Saya pernah jadi pembawa acara juga pada acara Fordem di Taman Ismail Marzuki (TIM).
Menjelang reformasi, teman-teman Fordem dimotori oleh almarhum Muslim Abdurakhman membuat Halal bil Halal Demokrasi di mana saya bersama Mba Zumrotim dan lima orang lainnya menjadi panitia inti. Acara dengan tajuk Halal bil Halal Demokrasi itu sukses besar dengan dihadiri kurang lebih 600 peserta dan kemudian mengkristalkan gerakan untuk mengganti Soeharto.
Saya juga aktif di kelompok Tenda Biru yang juga dimotori Muslim Abdurakhman dan Kelompok Kerja Nasional Walhi di mana saya waktu itu menjabat sebagai Ketua Presidium Walhi, untuk menuntut reformasi. Meski di ujung peranan kelompok kerja digantikan kelompok mahasiswa yang kemudian mengumumkan presidium di mana GD, Megawati, Soebroto, dan lainnya dideklarasikan sebagai Presidium Indonesia untuk mengantar masa transisi setelah Soeharto turun.
Katanya GD menjadi Presiden karena wangsit. Benarkah demikian?
Jadi begini ceritanya. Saya dan juga kawan-kawan lain seperti Emmy Hafild sering bertemu GD di rumahnya setelah rapat-rapat Kelompok Kerja Nasional Walhi untuk menyampaikan hasil-hasilnya, karena GD tak bisa ikut rapat-rapatnya. Saya sering ditahan agar tidak pulang dulu karena ada hal-hal lain yang mau disampaikan oleh GD.
Suatu hari, sebelum Deklarasi Ciganjur, GD yang sedang sakit memanggil saya ke kamarnya. Waktu itu saya curhat kepada GD betapa sukarnya untuk mengajak Megawati yang diusulkan menjadi anggota Presidium Nasional dan ikut deklarasi.
GD seperti biasa dengan gaya humornya bercerita bahwa “Mega sedang menunggu wangsit dari ayahnya, Bung Karno.” Kemudian GD berkata: “saya sudah mendapat wangsit itu bahwa sayalah yang akan jadi Presiden menggantikan Soeharto nantinya.” Wangsit itu datang lewat mimpi, katanya melanjutkan.
Dalam mimpi itu GD ziarah ke makam kiai-kiai dan juga ayahandanya dengan menggunakan safari coklat dan bersepatu. Saat ziarah itu ada wisik bahwa GD akan jadi presiden. GD bercerita tentang mimpinya itu dengan ketawa-ketawa juga sambil mengatakan: “oleh piro aku sepatuan, tur aku ra duwe sepatu.”
Saya mendengarkan saja dengan senyum-senyum dan berpikir: mungkin saja mimpi GD adalah pertanda bahwa GD akan jadi Presiden. Mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan.
Bagaimana awal cerita Anda masuk ke PKB dan semakin dekat dengan GD?
Bagaimana saya terlibat di PKB? Atas undangan GD saya hadir di deklarasi atau seminar tentang lahirnya PKB di Hotel Peninsula, di Slipi. Waktu itu, saya memberikan kritik: meski PKB didirikan Nahdlatul Ulama (NU), apa yakin semua warga NU akan pilih PKB. Sebab warga NU itu partikel bebas dan mayoritas kurang sadar politik karena sebagai ormas tekanannya pada kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. Suara mayoritas PKB juga berada di Jawa.
Namun pada penampilan pertamanya waktu itu saya takjub atas perolehan PKB dalam Pemilu 1999, 13,3 juta suara. Meski dari segi jumlah kursi kalah dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tapi kursi-kursi PKB adalah kursi mahal karena pada umumnya diperoleh dari Jawa.
Saat GD terpilih jadi Presiden, saya menjadi anggota Fraksi utusan Golongan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tapi saat itu saya memberikan suara kepada Megawati karena selain menjadi motto gerakan perempuan pilih perempuan yang sedang saya kampanyekan waktu itu, menurut saya logis jika pemenang Pemilu Legislatif, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bisa memerintah (memimpin lembaga eksekutif), agar pemerintahannya stabil karena didukung oleh mayoritas anggota parlemennya.
Tapi permainan politik waktu itu memenangkan GD. Kita tahu dukungan dari PKB tidak cukup kuat di parlemen karena kursinya sedikit. Koalisi pemerintah yang dibangun PKB juga rentan karena anggota koalisi terutama Partai Amanat Nasional (PAN) di bawah Amin Rais (AR) sebetulnya berharap lain.
Saya ingat waktu itu dalam sidang tahunan MPR, kami tinggal di Hotel Mulia termasuk GD. Belakangan saya diberitahu bahwa AR mendatangi GD untuk konsultasi apakah GD mau jadi ketua MPR atau Presiden. GD menjawab pasti: menjadi Presiden. Mulailah lobi-lobi politik dilakukan. Tapi kita semua tahu koalisinya sangat rapuh dan dukungan PKB tak sampai 10 % dari jumlah kursi. Itulah yang membuat AR gampang sekali mempermainkan situasi politik hingga GD jatuh. Di samping beberapa orang NU di partai koalisi merasa tidak diakomodasi dalam kabinet.
Sesaat setelah GD terpilih menjadi Presiden, kami dari Fraksi MPR sowan ke Istana. Saat salaman dengan GD, saya ditarik mendekat lalu GD berbisik di telinga saya: “Nur, aku rewangono.” Saya jawab: “Rewangi menopo, Gus?” “Nggedekno PKB.” Saya bilang waktu itu, “waduh, saya harus izin ke teman-teman LSM saya terutama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan LBH APIK.”
Waktu itu saya masih Sekjen KPI. “Wis tah, pokoke rewangono,” kata GD. “Inggih,” kata saya. Teman-teman MPR waktu itu ribut, mengira saya diminta jadi pejabat atau menteri. Tapi saya bilang mana mungkinlah, aku kan anak pupuk bawang di PKB , “saya hanya diminta ngrewangiPKB saja.”
Selanjutnya, dalam persiapan Pemilu 2004, tiba-tiba saja, saat PKB mengumumkan caleg-calegnya, tahu-tahu nama saya ada di antara 12 nama yang disebut waktu itu, nama lainnya seingat saya ada juga Sumarthana. Di Kompas disebutkan, GD mengatakan caleg-calegnya itu menggambarkan pluralisme dan keterbukaan di PKB. Saya kaget banget.
Terus saya ditelepon Azizah Azis agar datang saat deklarasi caleg PKB. Saya tidak hadir waktu itu karena sedang ribet persiapan Kongres KPI. Saya malah dituduh melakukan politik dagang sapi dengan PKB karena waktu itu saya sedang mempromosikan Masruchah, Direktur Fatayat Foundation untuk menggantikan saya sebagai Sekjen di KPI. Tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Mana mungkin saya melakukan politik kotor seperti itu?
Akhirnya saya resmi menjadi caleg dari PKB dan terplih untuk dapil Probolinggo dan Pasuruan. Untuk ini, saya tak hentinya berterima kasih kepada GD, Mba Khofifah dan Mas Hikam yang meyakinkan saya untuk running.
Mas Hikam waktu itu mengatakan bahwa PKB butuh figur perempuan dan aktivis HAM. Alhamdulillah selama saya di DPR itu Kompas memilih PKB sebagai fraksi yang sangat concern dengan masalah HAM antara lain lewat pernyataan dan perjuangan saya dalam mendorong UU termasuk ratifikasi semua Konvensi PBB yang penting serta Pansus Orang Hilang.
Bagaimana Anda melihat perselisihan GD dengan Muhaimin Iskandar (MI) di PKB. Kenapa Anda memilih untuk berada di pihak MI?
Tahun 2004 saya diminta MI untuk menjadi salah satu Waketum. Saya menerimanya dengan senang hati. Tidak beberapa lama kemudian saya terpilih menjadi Ketua DPW PKB DKI, menjelang Pilkada DKI. Namun saya kemudian ditarik ke DPP lagi karena entah mengapa waktu itu sedang terjadi banyak pembekuan dan penggantian kepengurusan di berbagai daerah oleh GD.
Ketika terjadi konflik antara GD dengan MI (MI dipecat sebagai ketua Umum PKB dalam suatu rapat), saya ambil posisi di pihak MI. Saya melihat prosedur pemecatan MI tidak sesuai dengan AD/ART. Pilihan itu bukan tanpa risiko karena pendukung GD khususnya di dapil saya tentu marah kepada saya.
Meski begitu, saya pamit ke GD bahwa saya ambil posisi di MI. Waktu itu GD mengatakan: “Sak karepmu, karo aku bebas kok arep milih sing endi. Tapi ati-ati, ojok sampek di jlomprongno MI.” Saya hanya jawab: “Inggih. Ngapunten Gus.” Meski begitu, saya tetap bezoek GD hampir tiap Jumat saat GD cuci darah.
Sebagai orang yang bukan berasal dari latar pesantren dan NU, apakah Anda merasa nyaman berkiprah di dalam PKB?
Saya merasa nyaman-nyaman saja berada di lingkungan PKB. Meski tak berasal dari kultur pesantren, saya akrab dengan kultur NU dan enjoy berada di dalamnya. Ya tentu saja ada saja yang menolak tapi semasa ada GD tak ada yang secara eksplisit menolak saya. Setelah GD tak di PKB memang ada yang mengusulkan untuk mengeluarkan saya, tapi semua tahu bahwa saya dianggap perwakilan kelompok sekuler dan aktivis di PKB. Jadi mungkin mereka menahan diri.
Sebagai orang yang bukan dari kultur pesantren saya memang sering terheran-heran dan kadang sulit memahami. Apalagi kultur pesantren itu terbawa sebagai kultur partai yang seharusnya lebih demokratis. Banyak hal yang tidak bisa dikemukakan dalam rapat karena relasi santri dan kiai begitu kuat. Juga karena GD waktu itu sering emosional, mungkin karena sakitnya.
Maka jika ada masalah krusial, saya sering diminta untuk menyampaikan kepada GD secara personal di Ciganjur. Biasanya sehabis Subuh saya sudah nunggu antrean untuk bertemu GD karena yang antre di Ciganjur banyak sekali. Saya juga dianggap tidak ada hambatan psikologis terhadap GD dan bicara bebas-bebas saja. Meski kalau teman-teman PKB berani, saya kira GD juga nggak apa-apa.
Teman-teman dari partai lain sering mengolok saya juga bahwa saya tak cocok di sana (di PKB) dan hanya digunakan sebagai simbol. Tapi saya nggak apa-apa juga. Saya lebih mengenang keterbukaan dan kesempatan yang diberikan PKB kepada saya sehingga mengantarkan saya menjadi anggota DPR.
Sebelumnya, Taufik Kiemas juga sering mendekati saya agar bergabung dengan PDIP, mengingat ayah saya tokoh PNI (anggota MPRS mewakili PNI Jatim), dan Eyang Buyut saya Dr. Muhammad Seman Kemas dari Palembang juga.
Setiap sidang MPR Pak Taufik mendekati saya tapi waktu itu saya belum memutuskan terjun ke dunia politik meski politik itu mengalir dalam darah saya mengingat ayah saya adalah orang pergerakan (inisiator Sumpah Pemuda mewakili Jong Indonesia) dan 3 paman saya terplih menjadi anggota DPR dari partai yang berbeda dan tante saya juga anggota DPRD di Madura Sampai ada permintaan dari GD itu saya akhirnya memberanian diri untuk menerima tawaran PKB.
Apa wujud nyata yang diperjuangan GD dalam membela perempuan?
Pertama, kuota 30 persen perempuan. PKB adalah partai pertama yang mengharuskan ada 30 persen perempuan di dalam struktur organisasinya, dari pusat hingga ranting. Untuk hal ini PKB adalah juaranya. Ini saya kira peran GD dan Mbak Khofifah sangat besar.
Kedua, di tingkat Pemerintah, terbitnya Inpres 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Peraturan ini mengubah mindset aparat Pemerintahan di semua tingkatan. Mereka harus menggunakan analisis gender dan membuat gender segregated data sebagai dasar menyusun program-program pembangunan.
Meski belakangan, mengkerut dan hampir hilang karena menteri-menteri setelah Mbak Khofifah kurang memahami konsep ini.
Untung sekarang masih ada Sri Mulyani Indrawati yang paham konsep ini dan menerapkan di kementeriannya. Program-program yang tidak berperspektif gender tak akan dapat dukungan keuangan.
Ketiga, di tingkat praksis, GD selalu mendukung gerakan perempuan dan kelompok minoritas dan rentan termasuk kelompok minoritas seksual.
Pada saat duduk sebagai anggota DPR RI untuk periode 2004-2009, ketika itu meluncur bola panas tentang pengesahan Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Bagaimana posisi Anda pada waktu itu?
Bagi saya, pertarungan gagasan di PKB maupun di publik tentang RUU tersebut cukup mengesankan. Banyak pihak menolak pengesahan RUU tersebut, termasuk Ibu Shinta Nuriyah.
Waktu situasi sosial politik memanas karena beberapa provinsi mengancam mau melepaskan diri dari NKRI jika UU tersebut disahkan, GD memanggil semua anggota Fraksi PKB, khususnya anggota Pansus (mbak Badriah Fatumi dan Syaifullah Maksum).
GD menegaskan bahwa PKB harus menolak RUU tersebut karena bertentangan dengan PS, Bhineka Tunggal Ika dan Konstitusi.
Tapi kami juga sadar, anggota Pansus dalam posisi sulit untuk menolak karena mayoritas fraksi mendukung RUU tersebut. Apalagi Golkar dan Demokrat yang didukung MUI ngotot sekali. Sehingga yang paling mungkin dilakukan adalah meminimilisir kriminaslisasinya.
Saya tahu, GD waktu itu marah sekali, lalu menugasi saya untuk tetap kampanye media untuk menolak RUU APP. Saya lakukan itu meski saya kemudian dikritik juga oleh teman-teman PKB yang menjadi Anggota Pansus. “Eling konstituen kita Mbak, kalau nolak kita dianggap pro pornografi.” Saya jawab saja, “loh konstituen kita bisa dikriminalisasi juga terutama dengan Pornoaksi. Wong ibu-ibu di kampung ambil wudhu di pancuran meng nganggo kemben.”
Saya pun diundang Kompas untuk membahas RUU itu dari sisi HAM dan Konstitusi. Maka tersebarluaslah posisi saya menolak RUU tersebut, yang juga mewakili posisi GD di luar Pansus. Lalu saya dipanggil dan diberikan apresiasi oleh GD. Sesungguhnya saya yang harus berterimakasih kepada GD, karena dari GD dalam hal RUU APP itu saya belajar bagaimana berpolitik dengan cantik.
Politic is about image kan? Dus perbincangan di Pansus di mana PKB tetap memperjuangkan garis politik yang digariskan GD waktu itu tetap berjalan, meski belum tentu di-cover media, tapi di publik, lewat pernyataan saya dalam diskusi di Kompas yang cukup memperoleh coverage maupun demo yang dipimpin Bu Nuriyah (meski tak mewakili PKB), PKB terkesan tetap mempertahankan posisi anti kriminasisasi dan pelanggaran hak berekspressi dan hak privasi itu.
Apa kesan tentang sosok GD yang paling melekat dalam diri Anda?
Sepanjang pergaulan saya dengan GD, saya yakin atas visi GD tentang Islam (Indonesia), Demokrasi, dan HAM. Visi tersebut sangat jelas dalam segala tindakan dan ucapan GD. Dan sudah selayaknya penerus GD sekarang menuangkannya menjadi visi kebangsaan kita sehingga tak perlu ada benturan seperti sekarang ini: NKRI Pancasila vs NKRI Bersyariah. Atau Islam Nusantara vs Islam murni?
Visi Kemanusiaan GD juga cukup jelas terutama ketika GD, atas nama apapun, NU, Presiden, pribadi sekalipun, meminta maaf kepada korban-korban pembantaian yang terjadi pada tahun 1965/66 di mana dalam catatan penelitian warga NU atas instigasi dan propaganda pihak militer waktu itu banyak yang terlibat. Atas segala jasa dan visi kebanggsaannya itu GD memang layak disebut Guru Bangsa.
Sekian penjelasan visi Gus Dur tentang Islam, Demokrasi, dan HAM. semoga visi Gus Dur tentang Islam, Demokrasi, dan HAM memberikan manfaat. ***
