Mubadalah.id – Peringatan Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day) setiap tanggal 8 Maret merupakan tonggak perjuangan perempuan untuk menyoroti berbagai isu yang dihadapi, sekaligus menjadi refleksi bersama bagi gerakan perempuan atas segala penindasan dan pemiskinan yang mereka alami serta berbagai inisiatif yang telah digulirkan.
Hingga 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran, Solidaritas Perempuan (SP) menilai bahwa kepemimpinan tersebut masih belum berpihak kepada perempuan. Karena masih melanjutkan praktik-praktik masa pemerintahan Jokowi melalui proyek investasi dan kebijakan diskriminatif serta pembungkaman gerakan sipil dengan modus militerisme.
SP mencatat bahwa proses pembangunan yang bersifat patriarkal, penuh penindasan, dan berujung pada pemiskinan telah berdampak serius terhadap perempuan, yakni mencapai 3.624 jiwa (47,7%) di 57 desa di seluruh Indonesia.
UU Cipta Kerja, yang dijadikan payung hukum bagi kebijakan diskriminatif, dinilai terus memiskinkan perempuan. Hal ini terlihat dari munculnya konflik antara masyarakat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) di Takalar, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Palembang, konflik di Taman Nasional Lore Lindu di Palu, Sulawesi Tengah.
Serta isu terkait Rencana Pembangunan Bendungan Kolhua di Nusa Tenggara Timur, PT. Sawit Jaya Abadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan Perusahaan Industri Smelter Nikel di Sulawesi Tenggara.
Konflik lingkungan juga terjadi di Aceh, di mana perusahaan semen PT. Solusi Bangun Andalas melakukan penggalian di kawasan karst yang berimbas pada rusaknya lingkungan di Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar.
Aceh
Rahmil Izza, Ketua BEK SP Bungoeng Jeumpa Aceh, menjelaskan bahwa “PT. SBA memonopoli sumber mata air Pucok Krueng sebagai cadangan air baku untuk pembuatan semen. Ia menyoroti kondisi Desa Naga Umbang yang memiliki distribusi air bersih sangat terbatas, di mana dari total 432 jiwa, setiap orang hanya mendapatkan 13 liter air bersih per pendistribusian—jauh dari standar minimum 60 liter per orang per hari sesuai Permendagri nomor 23 Tahun 2006.”
Rangkaian kejahatan sistemik seperti perampasan lahan, eksploitasi hutan, pengancaman terhadap tata kelola lahan masyarakat adat. Serta hilangnya sumber penghidupan perempuan semakin memperkuat pemiskinan struktural yang dilakukan oleh negara.
Dalam konteks konflik agraria berkepanjangan di Sumatera Selatan, perempuan menuntut agar Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir segera menyelesaikan konflik tersebut. Sebagaimana disuarakan oleh Mutia Maharani, Ketua BEK SP Palembang. “Tinjau ulang HGU PTPN VII Cinta Manis dan libatkan perempuan di desa yang terdampak konflik dalam penyelesaian konflik,” ucap Mutia.
Proyek Strategis Nasional (PSN), yang merupakan kebijakan turunan dari UU Cipta Kerja, tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari pembangunan Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat, Pertambangan Batuan Andesit di Wadas, Industri Ekstraktif PT. IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, hingga Proyek Food Estate—yang kini berganti nama menjadi Cetak Sawah Rakyat di Kalimantan Tengah.
Di Sulawesi Selatan, Suryani, Ketua BEK SP Anging Mammiri, menyampaikan, “pesisir Kota Makassar – pembangunan pelabuhan Makassar New Port telah menghilangkan akses dan kontrol perempuan nelayan atas ruang kelola sumber daya alam laut akibat proyek strategis nasional. Sudah saatnya UU Cipta Kerja ini di-review oleh pemerintah dengan mengedepankan kepentingan rakyat, sebagaimana mandat konstitusi UUD 1945.”
Kalimantan Tengah
Sementara itu, di Kalimantan Tengah, Irene Natalia, Ketua BEK SP Mamut Menteng, mengungkapkan bahwa masyarakat setempat menuntut dicabutnya perda No.1 Tahun 2020 tentang pengendalian kebakaran lahan. Menurutnya, perempuan dan masyarakat telah kehilangan sistem kelola pertanian tradisional, dan mereka mendesak dihentikannya PSN Cetak Sawah Rakyat serta pembukaan lahan sawit.
Perampasan lahan atas nama pembangunan juga terjadi di Yogyakarta. Ari Surida, Ketua BEK SP Kinasih Yogyakarta, menyatakan, “UU Cipta Kerja dan PP Nomor 42 Tahun 2021 telah mendukung kemudahan PSN. Pembangunan hotel dan proyek atas nama kepentingan umum berdampak pada ketersediaan air bersih dan menyebabkan perempuan kehilangan ruang terbuka hijau. Seperti yang telah banyak perempuan rasakan di Desa Ledok Timoho dan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.”
Sementara proyek investasi lain terus tumbuh, seperti proyek transisi energi yang diklaim sebagai solusi iklim melalui pembangunan geothermal Rajabasa di Lampung dan Geothermal Poco Leok di Nusa Tenggara Timur, serta PLTA Poso Energy yang telah terbukti gagal mengatasi krisis iklim di Indonesia.
Kurnia Widyawati, Ketua BEK SP Sintuwu Raya Poso, menambahkan, “pemerintah pusat harus meninjau kembali kebijakan transisi energi yang diklaim efektif untuk perubahan iklim, karena proyek PLTA Poso telah mengakibatkan situasi berlapis bagi perempuan. Pemerintah harus mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat dengan melihat akar penyebab krisis iklim secara mendalam.”
Lampung
Berbagai program prioritas Prabowo-Gibran untuk mencapai swasembada pangan dan energi berpotensi menghancurkan kedaulatan perempuan atas ruang hidup.
Reni Yuliana Meutia, Ketua BEK SP Sebay Lampung, menegaskan, “proyek energi geothermal Rajabasa di Lampung Selatan dan Bendungan Margatiga di Lampung Timur tanpa pelibatan bermakna perempuan dan masyarakat adat. Hal ini mengakibatkan masyarakat kehilangan lahan, sumber air menjadi kering dan tercemar, serta berpotensi memperluas bencana ekologi.”
Begitu pula, perempuan yang berhadapan dengan Bank Tanah (BT) di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, menghadapi penguasaan lahan produktif secara sepihak. BT telah menguasai lahan seluas 3.213,05 ha untuk mendukung Program Minum Susu Presiden Prabowo Subianto dengan target 3-5 tahun dan produksi 1,8 juta ton.
Fitriani, Ketua BEK SP Palu, menegaskan, “lahan yang kini telah menjadi hak kuasa Bank Tanah adalah padang lambara yang selama ini dimanfaatkan perempuan untuk beternak dan menanam sayur seperti cabe, tomat, dan kacang panjang.”
Pola pembangunan ekstraktif dan eksploitatif yang pemiskinan perempuan juga menciptakan berbagai situasi sistemik, seperti feminisasi migrasi. Namun, pemerintah dinilai belum optimal dalam melakukan kebijakan perlindungan bagi buruh migran. Malah melakukan revisi secara tertutup terhadap UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
NTT
Di Nusa Tenggara Timur, Linda Tagie, Ketua BEK Flobamoratas, menegaskan, “NTT merupakan kantong buruh migran dan kantong jenazah di Indonesia. Belum terimplementasinya UU PPMI dan Perda No.14 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO. Lalu bertambah dengan efisiensi anggaran yang memperparah situasi, membuat pemulangan jenazah buruh migran yang meninggal di luar negeri memerlukan biaya besar. Sementara Prabowo-Gibran lebih fokus pada penggemukan kabinet dan munculnya Danantara yang tidak transparan.”
Selain itu, Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah mereka anggap sebagai kebijakan diskriminatif terhadap perempuan. Karena justru membatasi ruang perempuan untuk bekerja di saat negara abai memenuhi kewajibannya dalam menyediakan lapangan pekerjaan.
Solidaritas Perempuan mencatat bahwa pada 2024, 54,5% kasus perempuan korban perdagangan manusia berasal dari Timur Tengah dan Arab Saudi.
Di Nusa Tenggara Barat, Hadiatul, Ketua BEK SP Sumbawa, menyampaikan, “perempuan buruh migran rentan mengalami kekerasan dan pelanggaran hak. Eksploitasi hingga trafficking masih sulit mendapatkan perlindungan dan keadilan. Salah satunya, korban asal Sumbawa yang berdasarkan informasi berangkat ke Arab Saudi pasca Kepmenaker 260/2015.”
Sementara itu, negara seringkali juga menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Dalam pola perampasan ruang hidup, berbagai upaya negara lakukan untuk membungkam perlawanan masyarakat. Dengan melibatkan militer dan aparat kepolisian serta menggunakan instrumen hukum untuk mengkriminalisasi perempuan pejuang.
Ida Hidayati, Ketua BEK SP Mataram, menyatakan, “rancangan Revisi UU TNI membuka peluang untuk menghidupkan kembali masa orde Baru. Yang artinya semakin besar pula peluang TNI untuk mengintervensi keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan di daerah.” (rilis)
