Mubadalah.id – Kasus perkosaan merupakan salah satu kasus yang setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Dalam Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2022 menyebutkan bahwa kasus perkosaan mengalami kenaikan 50% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 Komnas Perempuan mencatat kasus perkosaan sebanyak 597 kasus. Sedangkan pada tahun 2021, tercatat hanya sekitar 298 kasus.
Angka tersebut merupakan jumlah keseluruhan kasus perkosaan yang terjadi di berbagai sektor, mulai dari keluarga, tempat kerja, sekolah, bahkan pesantren yang nota bene-nya sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam pun, turut berkontribusi meningkatnya angka kasus perkosaan.
Kita mungkin masih ingat kasus perkosaan 21 santriwati yang menyita perhatian publik. Kasus ini terjadi di salah satu pondok pesantren yang terdapat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kasus ini yang dilakukan oleh Herry Wirawan, sosok pimpinan Pondok Pesantren Madani Boarding School.
Selain itu, di tahun sekarang tahun 2023, kasus pemerkosaan santriwati kembali terjadi. Kasus ini terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), tepatnya di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Peristiwa pemerkosaan tersebut dilakukan oleh dua oknum pimpinan pondok pesantren yang berinisial HSN dan LMI
Oknum Pimpinan Pesantren
Dalam melancarkan aksinya kedua oknum pimpinan pondok pesantren itu mengibuli santrinya yang menjadi incarannya dengan menggunakan modus pengajian seks dengan janji surga.
Mengutip dari Mediaindonesia.com, yang menjadi korban aksi bejat kedua oknum pimpinan pondok pesantren tersebut diduga sebanyak 41 santriwati dengan rata-rata usia 16-17 tahun.
Dari 41 korban tersebut, tiga di antaranya telah berani speak up dan membuat laporan kepada pihak kepolisian sehingga kedua pelaku perkosaan tersebut diringkus oleh Polres Lombok Timur. Kini kedua pelaku tersebut sudah dinaikan status menjadi tersangka.
Tindakan amoral yang dilakukan kedua oknum pimpinan pondok pesantren NTB itu mendapat kecaman dari banyak pihak, salah satu diantaranya adalah kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kementerian PPPA).
Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA menyatakan bahwa kasus pemerkosaan santriwati dengan modus pengajian seks dan janji surga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, yang tidak dapat kita tolerir dan patut mendapatkan hukum berat. Terlebih yang menjadi pelaku dari kasus ini adalah pendidik bidang keagamaan yang seharusnya melindungi serta menuntun anak pada perbuatan baik dan benar.
Faktor Penyebab
Maraknya kasus perkosaan yang oknum ustad dan pimpinan pesantren lakukan cukup meresahkan bagi banyak pihak terutama para santri yang sedang belajar di lingkungan pesantren.
Haniva Hasna, seorang kriminolog anak mengungkapkan pendapatnya soal faktor penyebab banyaknya kasus perkosaan di lingkungan pesantren. Ia mengungkapkan setidaknya ada 3 faktonya penyebab terjadi perkosaan di pesantren.
Pertama, adanya relasi kuasa antara pengasuh/pimpinan pesantren dengan santri. Dengan adanya relasi kuasa ini, pelaku merasa memiliki kekuasaan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap santri. Misalnya dalam memerintah, serta mengancam korban.
Selain itu, dengan relasi kuasa tersebut menyebabkan para santri tidak kuasa untuk menolak atau membantah setiap perintah, ajakan, dan ancaman pimpinan/pengasuhnya.
Kedua, faktor yang mendorong terjadinya perkosaan dalam lingkup pesantren adalah minimnya interaksi santri dengan orang tua. Hal ini mengakibatkan para santri tidak bisa mengungkapkan perasaannya ketika dalam keadaan terancam.
Ketiga, faktor lainnya yang mempengaruhi kasus asusila tersebut adalah rusaknya moral oknum pemangku atau pelaksana pesantren.
Moral merupakan suatu instrumen penting yang di dalamnya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan dan sangat penting dalam menentukan tingkah laku. Ketika moral seseorang pimpinan pesantren telah rusak, ia akan mudah melakukan tindakan-tindakan bejat, termasuk melakukan perkosaan terhadap santri-santrinya.
Peran Pemerintah
Menyikapi kasus-kasus perkosaan yang telah marak terjadi di lingkungan pesantren, pemerintah selaku pemangku kebijakan sebaiknya melakukan upaya-upaya strategis dalam memotong mata rantai kasus perkosaan di pesantren agar kejadian seperti ini tidak terus menerus terjadi.
Dengan memperhatikan beberapa faktor di atas, ada beberapa langkah yang bisa pemerintah lakukan. Setidaknya ada empat langkah yang bisa pemerintah lakukan:
Pertama, membuat Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk melakukan monitoring semua pesantren yang ada di Indonesia. Hal ini penting dilakukan, barangkali masih ada pesantren yang menutup-nutupi kasus asusila, baik yang dilakukan oleh pengurus, pengasuh, pimpinan dan pemangku pesantren lainnya.
Kedua, pemerintah harus membangun ruang aman bagi perempuan dan korban kekerasan seksual di pesantren. Hal ini menurut saya penting pemerintah bangun, guna mengontrol relasi kuasa antara pemangku pesantren dengan para santri.
Katiga, membuat regulasi yang memuat pencegahan serta penanggulangan kekerasan seksual di pondok pesantren. Regulasi ini sangat penting sebagai instrumen dalam menangani kasus perkosaan dalam lingkup pesantren.
Keempat, pemerintah harus melakukan semacam sertifikasi atau uji psikologis dan uji kapabilitas untuk calon-calon ustad atau pengasuh pesantren. Hal ini bertujuan bukan untuk mempersulit birokrasi, merendahkan, dan ikut campur dalam urusan dengan pemilik pesantren. Tapi untuk antisipasi keburukan atas munculnya figur tokoh agama yang tidak layak.
Dengan begitu empat rekomendasi ini menurut saya sangat efektif untuk memotong mata rantai kasus perkosaan di pesantren. Pasalnya, beberapa rekomendasi ini dapat meng-counter faktor-faktor yang selama ini menjadi penyebab terjadinya tindakan amoral tersebut. Sehingga empat rekomendasi ini harus segera pemerintah laksanakan. []
