Mubadalah.id – Akhir-akhir ini, media sosial diramaikan oleh berita kebijakan yang memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta untuk melakukan poligami.
Kebijakan yang memperbolehkan ASN melakukan poligami ini disampaikan oleh Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi. Dalam laporan Kompas.com menyebutkan bahwa Pj Gubernur telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian. Aturan ini diterbitkan pada 6 Januari 2025 dan mengatur tata cara pemberian izin bagi ASN untuk memiliki istri lebih dari satu.
Menurutnya, dengan terbitnya Pergub ini diklaim bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi ASN. Namun, meskipun memiliki tujuan tertentu, kebijakan ini tetap memunculkan respons yang beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung, tetapi tidak sedikit yang menentangnya.
Aku sendiri cukup gemas dengan kebijakan ngawur ini. Kebijakan ini menurutku justru berpotensi merugikan perempuan dan memperkuat ketidakadilan terhadap hak-hak mereka.
Di masyarakat yang masih didominasi budaya patriarki, perempuan sering kali dinilai berdasarkan kemampuan melahirkan, menyusui, dan membesarkan anak. Jika tidak mampu memenuhi ekspektasi sosial tersebut, perempuan kerap dikucilkan dan dipinggirkan.
Kebijakan seperti ini juga dapat memperkuat stigma terhadap perempuan yang mengalami kesulitan memiliki anak. Sehingga memperburuk posisi mereka dalam masyarakat.
Oleh sebab itu, Pergub ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kepentingan dan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Aturan ini justru menambah beban bagi perempuan dan memperlihatkan perlunya revisi agar lebih inklusif dan sensitif terhadap hak-hak mereka yang sering terabaikan.
Risiko Poligami
Selain itu, Pj Gubernur juga harus memahami bahwa di dalam ajaran Islam, perkawinan poligami memiliki sejumlah risiko yang sangat kompleks bagi keutuhan keluarga. Melansir dari Mubadalah.id setidaknya ada sembilan risiko perkawinan poligami.
Pertama, adanya goncangan mental bagi seluruh anggota keluarga. Bukan hanya istri tapi juga anak-anak. Kedua, penistaan terhadap eksistensi istri. Ketiga, timbulnya spiral kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun psikis.
Keempat, anak-anak yang terlantar. Kelima, goncangan terhadap stabilitas keluarga. Keenam, rusaknya harmoni dalam keluarga. Ketujuh, ketidakadilan nafkah lahir batin. Kedelapan, rusaknya hubungan baik keluarga dua belah pihak pasangan suami istri.
Kesembilan, membuka peluang besar terhadap pernikahan tidak tercatat, yang bisa juga menimbulkan problem tambahan dalam keluarga.
Maka dari itu, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur izin poligami bagi ASN di Jakarta memiliki potensi besar menimbulkan ketidakadilan dan risiko signifikan, terutama bagi perempuan dan keluarga secara keseluruhan.
Oleh sebab itu, PJ Gubernur tolong revisi kembali terhadap Pergub ini. Hal ini agar lebih berkeadilan, inklusif, dan sensitif terhadap hak-hak perempuan serta dampak negatif dari praktik poligami. []
