Mubadalah.id – Sebelumnya, izinkan saya menggarisbawahi, bahwasanya jaringan KUPI tidak terlibat pada politik praktis dan tidak berafiliasi pada suatu partai politik tertentu. Apa yang tertulis dalam tulisan ini merupakan sebuah perspektif yang penulis ambil dari pada tokoh Ulama Perempuan terhadap dua isu. Pertama tentang perempuan pemimpin, dan kedua adalah pemimpin perempuan. Tulisan ini saya susun agar tidak ada sekat-sekat yang mendiskriminasi kaum feminis dalam perjuangannya mensejahterakan laki-laki dan perempuan pada konteks yang sama.
Perempuan Pemimpin
Pro dan kontra perihal hukum perempuan pemimpin, atau perempuan sebagai pemimpin, tidak mungkin akan berakhir, dan ini adalah keniscayaan. Namun, dalam kesempatan ini saya ingin sekali memaparkan penjelasan KH. Marzuki Wahid atau biasa kami sapa Kiai Zeki dalam merespon isu tersebut dengan menggunakan pendakatan Ushul Fiqih.
Sebelum memberikan paparannya, Kiai Zeki mengisahkan, bahwasanya saat seorang perempuan mencalonkan diri sebagai pemimpin, ia tidak akan terlepas dari diskriminasi karena gender yang ia miliki. Perlakuan diskriminatif itu bahkan dilakukan oleh kelompok agamawan sekalipun. Akan tetapi, saat ia telah menjadi pemimpin, maka pendapat-pendapat keagamaan yang merebak sebelumnya tidak lagi menggaung keras.
Mengapa? Karena akan berdampak pada sebab-sebab hukum yang terjadi selama pemerintahan perempuan pemimpin ini. Salah satunya adalah perihal perwalian dalam perkawinan. Kiai Zeki mengutip sebuah hadis Nabi yang riwayat Abu Daud yang bunyinya:
السلطان ولي من لا ولي له
“Sultan, yakni presiden yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, adalah wali bagi rakyat yang tidak memiliki wali.”
Dalam hal ini jelas, siapapun presidennya, apapun jenis kelaminnya, ia adalah wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali. Walaupun yang menikahkan adalah wali hakim laki-laki. Dalam konteks ini adalah Kepala KUA atau Penghulu, sejatinya yang menikahkan adalah perempuan yang sedang memimpin (presiden).
Presiden yang notabenenya perempuan ini memberikan perwaliannya dengan diwakilkan oleh Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama memberikan perwaliannya dengan diwakilkan oleh Wali Hakim (Kepala KUA, Penghulu) bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak memiliki wali.
Contoh Kepemimpinan di Masa Megawati Soekarnoputri
Kiai Zeki menambahkan, setuju tidak setuju, kita harus setuju. Karena jika kita tidak setuju dan mengakuinya, yakni mengakui perempuan sebagai pemimpin, maka saat kepemimpinan berada di pemerintahan Bu Megawati, tentunya banyak pasangan yang berzina karena KUA. Banyak anak yang status hukumnya adalah anak di luar pernikahan yang sah selama era tersebut (khusus yang menggunakan wali hakim). Oleh karena itu, perempuan sebagai pemimpin adalah boleh selama memiliki kompetensi dan karakter sebagai pemimpin.
Kiai Zeki menambahkan, secara konsep, wali itu ialah wewenang untuk melindungi dan memastikan agar yang dilindungi tidak mengalami diskriminasi. Jika laki-laki maupun perempuan dapat memenuhi kualifikasi tersebut, maka ia dapat menjadi wali. Adapun alasan di balik mengapa mahram itu lekat dengan jenis kelamin laki-laki, maka kita tidak boleh menafikan konteks budaya dan kondisi sosial saat itu.
Di mana pada era Kanjeng Nabi, yang dapat memberikan jaminan dan keselamatan tersebut adalah laki-laki yang memiliki akses ekonomi, sosial dan intelektual yang lebih dari pada perempuan. Akses yang mendiskriminasi perempuan inilah yang kemudian menjadi sebab diutusnya Kanjeng Nabi. Yakni untuk menjadikan perempuan sama-sama menjadi subjek. Bukan objek domestik, seksual, dan atau objek warisan laki-laki.
Saat itu, perempuan adalah makhluk yang rentan mendapat diskriminasi dan pelecehan, sehingga laki-laki menjadikannya mahram untuk menjamin keselamatan dan keamanan para perempuan. Atau kata lain, berdasarkan syariat Islam saat itu, hanya laki-laki yang memenuhi kualifikasi sebagai mahram.
Sistem Perlindungan bagi Perempuan
Adapun di masa sekarang, mahram adalah sistem. Bahkan pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Umrah dan Haji, Tawfiq Al-Rabi’ah, mengatakan bahwa syarat mahram untuk jamaah perempuan telah ditiadakan. Ya, mahram bisa berupa sistem yang baik, yakni konstitusi dan hukum. Oleh karena itu, mari kita kawal terbentuknya sistem yang adil gender dalam negara tercinta kita ini.
Prof. Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M. A (Tenaga Ahli Utama, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia) pernah mengatakan dalam pemaparannya di sebuah seminar yang diadakan oleh Institut Leimena, bahwasanya jika ia pergi ke luar negeri, dan berangkat seorang diri. Walaupun ia seorang perempuan. Karena baginya, mahramnya adala paspor kenegaraan yang ia miliki. Paspor tersebut adalah sistem yang telah negara buat, dan dapat menjamin, serta menjaga keselamatan dan keamanannya di negara lain.
Dari sini jelas, jenis kelamin bukanlah ukuran apakah seseorang bisa menjadi wali atau juga pemimpin. Yang menjadi ukuran adalah kualifikasi yang kita miliki, sehingga ia bisa diisi oleh laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, sistem negara harus memberikan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk memenuhi kualifikasi-kualifikasi baik tersebut untuk bersama-sama membangun negeri ini dengan adil dan sejahtera.
Pemimpin Perempuan
Perihal isu pemimpin perempuan, telah tertulis dengan apik oleh Pemred Mubadalah.id Zahra Amin, tentang “Sikap Politik dan Kepemimpinan Perempuan Perspektif KUPI.” Namun saya ingin mem-bold dua pernyataan. Pertama dari Ibu Nyai Nur Rofi’ah bil Uzm yang mengatakan bahwasanya pemimpin perempuan adalah, “Siapapun pemimpinnya, apapun jenis kelaminnya, yang baik adalah yang memiliki perspektif baik terhadap perempuan.”
Ini adalah makna pemimpin perempuan yang sebenarnya. Sehingga tidak ada pengunggulan bagi gender laki-laki maupun perempuan. Melainkan pada sikap, perspektif dan tindakan yang baik dan tidak mendiskriminasi perempuan berdasarkan gendernya.
Kedua, pernyataan Ibu Nyai Badriyah Fayumi yang juga menegaskan hal serupa. Pemimpin perempuan sama seperti halnya ulama perempuan, yang memiliki makna ideologis. Yakni para pemimpin yang memiliki perspektif tentang perempuan, baik dia laki-laki maupun perempuan.
Bu Nyai Bad bahkan menganalogikan, apakah dokter anak itu anak-anak? Apakah penjahit wanita itu selalu wanita? Dokter anak-anak adalah dokter yang memiliki spesialisasi terhadap kebutuhan kesehatan anak. Lalu penjahit wanita adalah para penjahit yang memiliki keahlian menjahit baju bagi wanita. Posisi-posisi tersebut sangat mungkin diisi oleh laki-laki dan perempuan selama mereka memiliki kualifikasi yang ditentukan.
Maka dari itu, mari menjelang pemilu 2024, bersama-sama kita hapuskan diskriminasi gender. Baik dari suara pemilih, calon yang diusung, dan lain sebagainya. Sehingga pemilu tahun mendatang ini, menjadi pemilu demokrasi yang sesungguhnya bagi semua rakyatnya, laki-laki maupun perempuan. []
