Mubadalah.id – Kasus protes terhadap penyalahgunaan toa masjid pernah terjadi pada tahun 2021 lalu. Meski hanya sedikit kasus, namun kasus tersebut diblow up sedemikian rupa hingga informasi dan kronologinya menjadi simpang siur.
Pelakunya adalah seorang sopir pribadi warga perumahan yang meminta DKM (Dewan Kemakmuran Masid) yang berada di luar kompleks perumahan tersebut untuk mengecilkan volume dan mengubah letak toa. (https://www.liputan6.com/news/read/4562943/protes-suara-toa-masjid-warga-di-tangerang-minta-maaf).
Sebelumnya juga, ramai kasus artis Zaskia Adya Mecca mengkritik tetangganya yang membangunkan sahur menggunakan toa dengan cara yang menurutnya kurang baik. (https://news.detik.com/berita/d-5543815/kritik-bangunkan-sahur-teriak-di-toa-masjid-viral-zaskia-mecca-buka-suara).
Pada tahun 2018 silam, pernah juga terjadi kasus pemrotesan volume azan dalam toa masjid yang terlalu keras oleh soerang warga di Sumatera Utara (https://www.suara.com/partner/content/kriminologi/2018/08/22/195159/meiliana-dihukum-karena-protes-suara-masjid-amnesty-itu-represif).
Yang menjadi menarik, pelaku protes dalam kasus tersebut tidak satu pihak (non muslim) saja tapi juga dari pihak muslim. Ini artinya, penggunaan toa masjid memang perlu dilakukan evaluasi ulang mengapa hingga menimbulkan protes dari banyak kalangan.
Peraturan tentang penggunaan toa masjid telah ada sejak tahun 1978 yang tertuang dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushola.
Namun beberapa hari yang lalu, Menteri Agama mengeluarkan edaran tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Keluarnya surat edaran Menteri Agama tersebut bertujuan untuk memperkuat peraturan yang pernah ada. Hal ini disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag RI pada zoominar Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI (Selasa, 22 Februari 2022).
Surat Edaran Menteri Agama NO SE 05 TAHUN 2022 berisikan 5 poin penting. Pertama, tentang penjelasan umum terkait jenis pengeras suara dalam masjid atau musala dan tujuan penggunaannya. Kedua. tentang bagaimana prosedur pemasangan pengeras suara yang benar. Ketiga, tentang tata cara penggunaan pengeras suara. Keempat tentang persyaratan kualitas dan kelayakan suara yang akan disampaikan melalui pengeras suara. Kelima tentang pembinaan dan pengawasan.
Dalam pengantarnya, Menteri Agama melalui surat ini menyebutkan bahwa penggunaan pengeras suara di masjid atau musala merupakan kebutuhan umat Islam sebagai media syiar. Namun dalam waktu yang bersamaan umat Islam hidup berdampingan dengan umat lain. Dalam hal ini diperlukan adanya upaya harmoni sosial. Membaca pengantar tersebut, sekilas kita dapat membaca bahwa arah tujuan dari dikeluarkannya edaran ini adalah dalam rangka menumbuhkan sikap toleransi terhadap umat lain.
Dari topik ini, saya teringat tentang definisi toleransi yang menarik dari seorang Stand Up Comedy kontroversial, Coki Pardede. Dalam podcast Deddy Corbuzier, Coki menyampaikan, “Pada saat kita membiarkan orang lain menjalankan haknya, ini bukan toleransi tetapi hal yang sudah sewajarnya namun pada saat seharusnya itu hak kita dan kita berhak menolak tapi kita dengan sengaja membiarkan itu dan memberikan hak kita, inilah toleransi”.
Secara teoritis, definisi toleransi yang dikemukakan oleh Coki sejalan dengan definisi toleransi pasif dan toleransi aktif yang dirumuskan oleh Kementerian Agama dalam buku berjudul “Moderasi Beragama”. Apa yang disebut Coki sebagai sesuatu hal yang sewajarnya merupakan toleransi pasif dalam terminologi teoritis Kementerian Agama.
Toleransi pasif adalah sebuah sikap sekadar menghargai dan menghormati seseorang yang berbeda. Sedangkan apa yang disebut Coki dengan toleransi merupakan definisi toleransi aktif dalam terminologi teoritis Kementerian Agama.
Dalam buku “Moderasi Beragama” tersebut juga ditekankan bahwa toleransi aktif merupakan toleransi sejati yang perlu diupayakan. Toleransi aktif mensyaratkan adanya komunikasi, kebersamaan dan kerjasama. Dari syarat tersebut, sesungguhnya sikap toleransi tidak terlepas dari adanya unsur kesalingan yang dilakukan secara timbal balik (resiprokal) dan terus menerus.
Menahan dan merelakan, setidaknya dua kata kunci bagi dua “yang berbeda”. Bagi mereka yang keperluan, sebaiknya sekuat tenaga mampu menahan diri agar keperluannya tersebut tidak sampai harus menganggu hak mereka yang lain. Bagi mereka yang haknya harus dikorbankan demi keperluan mereka yang lain, maka jalan terbaik adalah merelakan hak tersebut. Kesalingan inilah yang selanjutnya akan menumbuhkan harmonisasi antar dua yang berbeda.
Melalui edaran ini, saatnya umat muslim bertoleransi dengan menahan diri untuk tidak mengakuisisi keperluannya sebagai keperluan yang selalu harus diutamakan dengan tidak memandang hak yang lain. Bagaimanapun, kebebasan manusia terbatasi oleh kebebasan manusia yang lain.
Selama ini umat lain yang hidup ditengah umat Islam telah merelakan hak ruang dengar mereka diisi dengan suara-suara toa untuk kepentingan umat Islam. Menteri Agama barangkali ingin mengajak umat Islam untuk menyudahi toleransi sepihak yang selama ini terjadi.
Maka dimulai dari diedarkannya surat Menteri Agama ini, mari kita bersama-sama berusaha merubah kebiasaan yang selama ini dianggap sebuah permakluman di kalangan internal umat Islam sendiri. Jika umat lain bisa bertoleransi dalam kasus toa masjid ini, maka mengapa kita tidak juga berinisiatif membalas toleransi mereka dengan cara ini? []
