Beberapa malam yang lalu, saya mengikuti ngaji Keadilan Gender Islam via WAG (whatsappgroup) yang diampu oleh Drs. Nur Rofiah. Awalnya saya hanya menyimak diskusi, selain karena saya belum sempat membaca bahan diskusi, saya juga baru bergabung dengan grup kajian tersebut siang tadi.
Materi kajian malam ini adalah fikih dan pengalaman perempuan. Diskusi kemudian diawali dari pertanyaan menarik seorang anggota grup laki-laki, perihal fikih fidyah dan qodlo puasa bagi perempuan yang baru melahirkan dan sedang menyusui. Ia bercerita bahwasanya terdapat temannya yang telah memiliki anak berusia tiga tahun dan tidak menjalankan puasa ramadhan dua tahun.
Nyai Nur Rofiah menanggapi bahwa fikih rukhsoh bagi perempuan menyusui sudah ada mekanismenya. Menurutnya, yang perlu menjadi perhatian bagi yang tidak merasakan pengalaman menyusui adalah empati. Sebaliknya, bagi yang mengalami adalah berhati-hati dan tidak menggampangkan.
Diskusi berlanjut hingga membahas mengenai pengalaman perempuan menjalani operasi oleh dokter dan tenaga medis laki-laki hingga perihal pernikahan kedua dengan tujuan menghindari zina. Nyai Nur Rofiah mengarahkan kembali diskusi agar dalam koridor tema ngaji malam ini dengan berbagi pengalaman dari grup tetangga, sembari menghimbau anggota lainnya turut aktif berpendapat dan berbagi pengalaman.
Saya akhirnya membuka suara perihal cuti melahirkan. Saya memang belum mengalaminya. Hanya saja saya memiliki pengalaman menjadi enumerator penelitian mengenai WEPs (Women Empowerment Principles), dimana salah satu instrumennya berupa kebijakan perusahaan perihal cuti bagi karyawan yang melahirkan atau memiliki istri yang melahirkan.
Instrumen Negara tentang cuti melahirkan dan realitanya
UU Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 telah mengatur tentang ketentuan cuti bagi perempuan yang melahirkan, termasuk perihal gaji selama mengambil cuti. Hal ini tercantum dalam pasal 82 ayat (1) yang berbunyi “Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan”.
Ketentuan ini diperjelas dengan pasal 82 ayat (1) Ayat (1). Lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan, baik sebelum maupun setelah melahirkan. Di mana hal ini dipekuat bahwa perempuan juga masih diberikan hak atas upah penuh selama mengambil cuti. Sesuai dengan pasal 84.
Ketentuan mengenai upah ketika pekerja tidak melakukan pekerjaan apabila isteri melahirkan juga dibahas pada pasal 93 ayat (2) butir c yang berbunyi “pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia”.
Ketentuan untuk suami ini berlaku selama dua hari sesuai dengan pasal 93 ayat (4) butir e “suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari”. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja jika “pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya” pasal 153 ayat 1e
Perlu diketahui, pada tahun 2000, ILO sebagai organisasi pekerja tingkat dunia juga memiliki instrumen serupa, yaitu K-183 tentang Konvensi Perlindungan Maternitas. Konvensi ini mengatur pula di dalamnya ketentuan lamanya cuti melahirkan sekurang-kurangnya adalah 14 minggu, dengan pembagian waktu pasca melahirkan minimal 6 minggu.
Meskipun telah berlaku sejak 2003, tidak sedikit perusahaan yang kemudian mengabaikan ketentuan yang ada. Fakta bahwa industri dan perusahaan dengan tenaga kerja ingin meminimalisir cost membuat mereka memberikan warning dari awal rekruitmen pegawai, baik berupa komitmen untuk tidak hamil dalam perjanjian kontrak kerja hingga bayang-bayang resign jika di kemudian hari akan melahirkan.
Di beberapa industri yang memerlukan tingkat hospitality tinggi, hal ini sangat mungkin terjadi. Seringkali, perempuan kemudian secara tidak langsung diarahkan untuk menanggalkan pekerjaannya. Sehingga, perempuan lebih rentan kehilangan pekerjaan dibandingkan laki-laki. Di sisi lain, meskipun laki-laki diberi ruang untuk mengambil cuti melahirkan, akan tetapi porsi yang didapat sangatlah sedikit. Seringkali mereka seringkali diminta mengambil jatah cuti tahunan jika ingin mengambil waktu yang lama.
Arti penting cuti melahirkan dilihat dari prinsip kesalingan
Penulis tidak hendak menyoroti bagaimana kemudian realita yang ada menempatkan perempuan dalam posisi sulit. Penulis hanya ingin melihat bagaimana kemudian cuti melahirkan penting diberikan bagi perempuan, pun juga bagi laki-laki.
Pengalaman melahirkan bagi perempuan tidak hanya sebatas pengalaman fisik, pun juga termasuk pengalaman non-fisik atau batin yang luar biasa. Lebih jauh lagi, perubahan sosial pasca melahirkan juga menjadi salah satu hal yang menguras energi. Mood swing hingga baby-blues juga tidak jarang menjadi fenomena di sekitar kita.
“Melahirkan itu akhir dari kehamilan, tetapi juga awal dari fase perawatan bayi yang akan berlangsung 24 jam setiap hari”, komentar Nyai Nur Rofiah pada postingan saya di grup.
Mari kita renungkan terjemah hadis ke-58 yang berbunyi : “Dari Aswad bin Yazid, berkata: “Saya bertanya kepada Aisyah RA mengenai apa yang diperbuat Nabi SAW di dalam rumahnya”. Aisyah menjawab: “Ia melayani keluarganya, ketika datang waktu shalat, ia bergegas pergi shalat”. (Sahih Bukhari, no. Hadis:680).
Teks tersebut bercerita tentang sisi kehidupan Nabi SAW yang jarang diungkapkan dan dijadikan dasar dalam rumusan pengelolaan kerja-kerja rumah tangga atau domestik. Seringkali pekerjaan di dalam rumah dilimpahkan kepada perempuan, dari mencuci, mengepel, bahkan sampai mengurus anak (terutama bayi).
Pembagian pekerjaan domestik barangkali tidak menjadi masalah jika tidak ada ketimpangan antara suami dan istri. Perlu diingat bahwa pekerjaan domestik yang selalu diklasifikasikan sebagai kewajiban perempuan semacam pekerjaan di atas sesungguhnya bukanlah mutlak bagi perempuan.
Alangkah berbahagia, jika pekerjaan mengurus anak yang masih bayi dilakukan secara bersama-sama dengan prinsip kesalingan. Dimana ketika itu terwujud, akan mengurangi beban ganda yang seringkali dilimpahkan kepada perempuan. Mengingat menyusui adalah fitrah bagi perempuan, akan tetapi merawat merupakan sebuah peran yang tidak hanya dapat dilakukan oleh ibu yang baru melahirkan tetapi juga bagi suaminya.
Maka, selain sebagai support system bagi istri yang mengalami perubahan sosial pasca melahirkan, pemberian cuti bagi seorang suami juga berarti memberinya kesempatan untuk melakukan sunnah nabi, melayani keluarga hingga menjalankan peran sebagai ayah paripurna. []
