Mubadalah. Id – Mengejutkan! Prof. Mahfud MD kala menjadi pembicara di Kongres Pancasila UGM berspekulasi. “Jangan-jangan, mungkin kita perlu sistem pemerintahan yang kuat bahkan otoriter. Tapi otoritarianisme yang korektif bukan yang populis”. Tangkas beliau, seolah-olah menyarankan bahwa sudah saatnya sistem demokrasi “istirahat”.
Spekulasi itu — saya kira — muncul dari sikap pesimis (atau kejengkelan) Pak Mahfud MD pada demokrasi yang cedera oleh sistem pemerintahan Jokowi, khususnya, dan partai-partai politik. Karena hukum tercerabut dari sukmanya: etika dan moral dan keadilan dan kebenaran dan kebijaksanaan. Hukum hanya menjadi legitimasi kemenangan partai dan elitis. Ironisnya, itu semua diatas-namakan demokrasi.
Dan 22 Agustus 2024 lalu dengan beredarnya slogan “Peringatan Darurat” adalah satu dari beberapa pertanda bahwa demokrasi sedang “sakaratul maut”. Untungnya, masih terselamatkan. Jadinya, demokrasi hanya cedera sebab berbagai kebijakan penguasa — tidak sampai meninggal dunia.
Bagaimana tidak, sudah biasa kita melihat para koruptor senyam-senyum di layar televisi di saat yang sama ada rakyat bunuh diri karena kelilit hutang. Anehnya, koruptor itu akan mencalonkan lagi dengan santainya atas nama demokrasi. Atas demokrasi pula, politik dinasti menjadi tontonan bersama — mirisnya.
Bahkan, Prof Mahfud, mengutip Ikrar Nusa Bhakti yang berceramah di Jogja menandaskan. Kerusakan yang terjadi selama 10 tahun era Jokowi sulit memperbaiki bahkan sampai 5 periode ke depan. Itulah keresahan para tokoh melihat fakta kerusakan “moral bangsa” yang mencederai demokrasi.
Dalam sepak bola, bila ada pemain cedera maka tentu akan istirahat dan pemain lain menggantikan posisinya. Sementara dalam sistem negara, bila demokrasi yang saat ini ibaratnya sedang cedera. Maka perlukah rehat dan sistem lain menggantikannya?
Demokrasi yang Cedera atau Orang-Orangnya yang Rusak?
Tentu saja, demokrasi itu sendiri sehat dan segar bugar. Tidak cedera. Tapi yang rusak adalah lapangan dan bolanya. Sesehat dan sehebat apapun pemain bolanya, tidak akan berkutik bila bermain di lapangan yang buruk.
Dengan kata lain, sebagaimana Rocky Gerung berkali-kali menyampaikan, mengutip Jean Jacques Rousseau, demokrasi layaknya buah. Baik untuk lambung yang sehat. Saat ini, lambungnya sedang bermasalah.
Maka, boleh jadi, dari sini timbul “angan-angan” Prof Mahfud bahwa Indonesia membutuhkan sistem pemerintahan yang digdaya semisal otoritarian. Terlepas otoritarian apa yang hendak diajukan Prof Mahfud. Poinnya, demokrasi seharusnya rehat karena lambung orang-orangnya sedang sakit.
Bung Hatta: Demokrasi Hilang Sementara
Bersinggungan dengan itu, teringat tulisan pendiri bangsa Bung Hatta. Dalam Tulisan Demokrasi Kita, Bung Hatta mengatakan, “Suatu barang yang bernilai seperti demokrasi baru dihargai, apa bila hilang sementara waktu. Asal bangsa kita mau belajar dari kesalahannya dan berpegang teguh pada ideologi negara dengan jiwa yang murni, demokrasi yang tertidur sementara akan bangun kembali”.
Hal ini mengisyaratkan bahwa ada saatnya demokrasi istirahat sejenak untuk memperbaiki orang-orangnya. Ibarat pemain bola, sebelum menurunkan pemain bola maka mempersiapkan kualitas lapangan dan bola terlebih dulu.
Dan kita tak perlu ribut-ribut karena sistem ini akan ditanggalkan sementara. Bila itu demi kebaikan bangsa dan demokrasi yang sehat ke depannya. Sebab, demokrasi sendiri tidak akan pernah lenyap selamanya dari bumi Indonesia.
Kata Bung Hatta, “…demokrasi di sini (Indonesia) berurat-berakar di dalam pergaulan hidup. Sebab itu, ia tidak akan bisa dilenyapkan untuk selama-lamanya.”
Negara dan Sistemnya Dalam Islam
Di sisi lain, saya sendiri ketika mendengar pengucapan Prof Mahfud sempat terkesiap dan terlempar ke ingatan dua tahun lalu ketika bertengkar pikiran dan berdebat terkait sistem negara, negara, dan Islam.
Terinspirasi dari (atau kritik untuk) buku Kiai Afifuddin Muhajir yang mencoba merumuskan Fikih Tata Negara, menjelaskan bahwa “negara dalam pandangan Islam bukanlah tujuan. Melainkan perantara yang menghantarkan tujuan. Tujuan dari negara yakni menjamin kemaslahatan manusia secara lahir dan batin, dunia dan akhirat”. (Afifuddin Muhajir, Fikih Tata Negara: 23)
Bagi teman saya, pandangan demikian “lemah” secara teori karena bisa saja dibantah bahwa mewujudkan kemaslahatan manusia terkadang lebih efektif tanpa negara. Dengan demikian, bila tujuan sudah tercapai tanpa perlu pada sarana, maka negara tak lagi dibutuhkan. Jangankan sistem demokrasi, negaranya saja sudah tidak perlu — inilah salah satu gagasannya Karl-Marx kalau tidak salah.
Teman lain mengusulkan, justru itu bila mana sistem negara semisal Demokrasi hanya sebagai insttumen atau alat perantara. Maka melihat fakta “gagalnya” atau tidak efektifnya sistem demokrasi di Indonesia, menuntut sekelompok orang untuk mengganti sistem demokraso dengan khilafah.
Dan itu rasional mengingat sistem demokrasi sudah cukup tua berjalan di negeri ini dan belum menghasilkan apa-apa, hal yang boleh jadi “khilafah” lebih efektif dari demokrasi.
Saya pun membantah, bahwa sarana-tujuan dalam konteks negara sifatnya lazim-malzum atau keniscayaan sehingga tak bisa dikatakan bahwa tujuan (kemaslahatan) tercapai tanpa sarana (negara). Kedunya, negara dan agama, sarana dan tujuan tak bisa terpisah. Al-Ghazali merumuskan bahwa negara dan agama layiknya dua bayi kembar.
Dan lagi, bila sistem demokrasi sudah tua dan kurang efektif, yang boleh jadi khilafah lebih baik, pertanyaannya, apakah sistem khilafah akan diterima segenap warga Indonesia? Apa gunanya, bila sistem yang katanya bagus dan islami tetapi memecah bangsa? Di saat yang sama demokrasi tak bertentangan bahkan selaras dengan Islam?
Terlepas dari itu, kami bersepakat bahwa sistem negara seperti demokrasi, otorianisme, teokrasi, hanyalah sarana. Maka teorinya, sarana sifatnya lentur dan adaptif (murunah) sementara tujuan bersifat permanen (tsubut). Dari logika ini, maka sangat mungkin dalam satu waktu menggeser satu sistem negara ke pada sistem yang lain selama menjamin tujuannya tercapai.
Perlukah Demokrasi Istirahat dan Ganti Sementara?
Dalam konteks ini, spekulasi Prof Mahfud MD tentang kebutuhan bangsa ini pada sistem pemerintahan yang kuat seperti otoritarianisme bukan saja memungkinkan tetapi bisa mendapat sokongan Hukum Islam. Dengan catatan, sebagaimana Prof. Mahfud, otoritarianisme yang dimaksud bukan populis melainkan korektif. Seperti apa otoritarianisme korektif? Tentu saja jawabannya Prof. Mahfud yang tahu.
Tetapi bila menelisik dalam sejarah pemerintahan Islam, Sayyidina Abu Bakar dan Umar cukup sebagai preseden di mana kekuasaan berpusat pada satu orang tapi terbuka akan kritik dan koreksi. Sejak awal pengangkatan Abu Bakar misalnya, beliau menyampaikan pidatonya yang berisi, “… taatlah padaku selagi aku taat pada konstitusi: Allah dan Rasulnya. Dan bila saya menyimpang darinya, jangan taati aku.”
Sayyidina Umar bahkan meminta koreksi dalam pidato kepemimpinan yang langsung mendapat tanggapan dari warganya untuk mengoreksi kebijakan dengan pedangnya bila menyimpang.
Dalam suatu ketika, Sayyidina Umar juga mendapat koreksi kebijakan mahar di tengah publik oleh perempuan dan langsung merevisi kebijakannya. Di lain waktu, dalam membuat kebijakan Sayyidina Umar melibatkan perempuan sebagai entitas warga. Itukah yang maksud otoritarianisme korektif Prof Mahfud? []
